JAKARTA | Gelar perkara tertutup digelar di Mabes Polri untuk menguji penyidikan kasus yang menyeret nama-nama besar di tubuh kepolisian. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit menjalani gelar perkara dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026. Dalam perkara ini, dia berstatus tersangka bersama tiga bekas jenderal polisi lainnya.
Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengatakan semua tersangka dalam kasus penyadapan ilegal itu sudah diperiksa sebagai saksi. Pernyataan itu disampaikan di Mabes Polri usai gelar perkara tersebut. Tiga mantan jenderal lain yang ditetapkan menjadi tersangka adalah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, dan Inspektur Jenderal Slamet Uliandi.
Gelar perkara terhadap empat tersangka itu dilakukan secara tertutup. Mereka yang ikut serta merupakan perwakilan dari Divisi Tindak Pidana Umum, Biro Pengawas Penyidikan, Divisi Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum. Polri juga melibatkan Komisi Kepolisian Nasional dan sejumlah pakar ahli dalam gelar perkara itu. Mereka memeriksa dan merembukkan fakta serta bukti baru dari penyidikan yang telah dilakukan.
Susatyo menjelaskan, Polri melakukan gelar perkara ini untuk memeriksa penyidikan yang telah berlangsung. Semua pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan dokumen. Tentunya semua informasi yang diterima didalami dan disesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada, ujarnya.
Hingga gelar perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 59 saksi dalam perkara ini. Mereka yang diperiksa itu, kata Susatyo, juga disinyalir berperan pada penyadapan terhadap Prabowo. Jumlah saksi yang besar itu menunjukkan penyidikan tidak hanya menyasar empat tersangka, melainkan menelusuri jaringan, perintah, hingga mekanisme teknis penyadapan yang diduga berlangsung secara ilegal.
Usai gelar perkara ini, Polri akan menggelar ekspos perkara kasus dugaan penyadapan ini dengan Kejaksaan Agung, pada Jumat, 20 November 2026. Dalam hukum acara pidana, penyidik kepolisian dan jaksa melakukan ekspos perkara secara bersama-sama untuk menyamakan persepsi atas suatu kasus hukum. Dalam tahap itu, polisi dan jaksa memeriksa barang bukti, fakta, dan pasal yang disangkakan terhadap para tersangka.
Ekspos bersama itu menjadi tahap krusial. Ia akan menentukan apakah berkas penyidikan dinilai sudah lengkap, apakah pasal yang disangkakan sudah tepat, dan apakah perkara layak dilimpahkan ke penuntutan. Bagi publik, tahap ini juga menjadi ujian transparansi, sebab kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum biasa, melainkan dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang dilakukan oleh aparat yang seharusnya menjaga keamanan negara.
Hingga kini, Polri belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara, kapan penyadapan diduga dilakukan, dengan alat apa, atas perintah siapa, dan untuk kepentingan apa. Keterbukaan yang terbatas itu membuat ruang spekulasi tetap terbuka, sekaligus menuntut Polri dan Kejaksaan Agung untuk bekerja dengan standar pembuktian yang tidak bisa digoyahkan. Jika tuduhan penyadapan terhadap Presiden terbukti, maka perkara ini bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan persoalan serius tentang penyalahgunaan kewenangan intelijen dan keamanan oleh aparat penegak hukum.
Sebaliknya, jika bukti tidak cukup kuat, penetapan empat mantan jenderal sebagai tersangka juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Gelar perkara tertutup pada Kamis, 19 November 2026, dan ekspos bersama Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026, karena itu bukan sekadar formalitas administrasi. Keduanya akan menjadi penentu arah perkara ini, apakah berlanjut ke pengadilan dengan bukti yang kokoh, atau berhenti karena tidak memenuhi unsur pidana. (*)







































