JAKARTA | Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru yang jauh lebih serius. Kepolisian tidak lagi hanya berbicara soal penyadapan ilegal, melainkan mengklaim telah menemukan unsur dugaan makar atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah. Temuan itu menjadi dasar bagi tim penyidik Mabes Polri untuk menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, di Jakarta, pada 17 November 2026. Menurutnya, pengembangan terkait dugaan makar saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Pernyataan singkat itu mengubah karakter perkara secara fundamental, dari pelanggaran penyadapan menjadi dugaan kejahatan terhadap keamanan negara.
Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menyimpulkan bahwa peristiwa yang diselidiki merupakan tindak pidana. Mekanisme itu diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal itu mengatur bahwa gelar perkara dilakukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diselidiki merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila tim penyidik memutuskan peristiwa itu adalah tindak pidana, penanganannya dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Dengan kata lain, gelar perkara menjadi pintu penentu. Jika penyidik menilai tidak ada tindak pidana, perkara berhenti. Jika dinilai ada tindak pidana, penyidik memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk melakukan upaya paksa, memeriksa saksi, menyita barang bukti, hingga menetapkan tersangka. Dalam kasus ini, penyidik memutuskan pintu itu terbuka.
Johnny Eddizon Isir tidak merinci lebih lanjut tentang dugaan makar tersebut. Ia tidak menjelaskan siapa saja yang diduga terlibat dalam permufakatan, kapan permufakatan itu diduga dirancang, melalui sarana apa, dan apa bukti yang membuat penyidik menyimpulkan adanya niat menggulingkan pemerintah. Keterbatasan penjelasan itu membuat publik hanya mengetahui kesimpulan hukumnya, tanpa mengetahui konstruksi faktanya.
Padahal, tuduhan makar bukan tuduhan biasa. Dalam hukum pidana Indonesia, makar menyangkut niat dan permufakatan untuk melakukan kejahatan yang sangat serius terhadap negara, termasuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena bobotnya yang berat, pembuktiannya tidak boleh hanya bertumpu pada asumsi atau potongan percakapan yang ditafsirkan secara sepihak. Penyidik dituntut mampu menunjukkan adanya kesepakatan yang nyata, rencana yang konkret, dan langkah awal pelaksanaan yang dapat diverifikasi.
Rangkaian penanganan perkara ini kemudian berlanjut ke gelar perkara terhadap para tersangka, yang digelar secara tertutup di Mabes Polri pada Kamis, 19 November 2026. Dalam gelar perkara itu, penyidik menguji kembali hasil penyidikan, termasuk memeriksa para tersangka sebagai saksi, memeriksa dokumen, serta melibatkan pengawas internal dan pihak eksternal. Setelah itu, Polri dijadwalkan menggelar ekspos perkara bersama Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026, untuk menyamakan persepsi mengenai barang bukti, fakta, dan pasal yang disangkakan.
Alur tersebut menunjukkan bahwa kasus ini bergerak cepat dari tahap penyelidikan menuju penyidikan, lalu menuju pengujian bersama dengan jaksa. Kecepatan itu di satu sisi menunjukkan keseriusan Polri menangani dugaan pelanggaran oleh aparatnya sendiri. Di sisi lain, kecepatan itu pula yang menuntut transparansi lebih besar, karena setiap langkah yang diambil terhadap mantan perwira tinggi akan selalu diawasi publik dan berpotensi ditafsirkan sebagai bagian dari pertarungan elite.
Hingga pernyataan pada 17 November 2026 itu, Polri belum membuka secara rinci bagaimana penyadapan ilegal yang awalnya menjadi pintu masuk perkara kemudian berkembang menjadi dugaan makar. Apakah ada dokumen, rekaman, pesan, atau keterangan saksi yang menghubungkan penyadapan dengan rencana menggulingkan pemerintah, masih belum dijelaskan kepada publik. Tanpa penjelasan itu, tuduhan makar berisiko menjadi label hukum yang besar, tetapi rapuh secara pembuktian.
Bagi publik, pertanyaan yang kini menggantung bukan hanya apakah penyadapan itu benar terjadi, melainkan apakah negara mampu membuktikan dugaan makar secara sah dan adil, tanpa menjadikan pasal makar sebagai alat untuk membungkam lawan atau menyelesaikan konflik internal kekuasaan. Gelar perkara dan ekspos bersama jaksa akan menjadi ujian pertama, apakah perkara ini dibangun di atas bukti yang kokoh, atau hanya di atas kesimpulan penyidik yang belum teruji di pengadilan. (*)







































