JAKARTA | Pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjadi penyeimbang di tengah derasnya tuduhan makar dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di saat publik sudah mendengar klaim adanya permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah, Kapolri menegaskan bahwa untuk dugaan makar itu sendiri, Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka.
Penegasan itu disampaikan Suyudi saat ditanya di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026. Belum, belum. Masih dalam proses penyidikan, ujar Suyudi. Ia menjelaskan, proses penyidikan tersebut meliputi pengumpulan barang bukti hingga pemeriksaan sejumlah saksi. Pernyataan itu penting karena membedakan dua hal yang kerap dicampuradukkan dalam pemberitaan, yaitu perkara penyadapan ilegal yang sudah memiliki tersangka, dan perkara dugaan makar yang masih dalam tahap pendalaman.
Dugaan pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah sebelumnya ditegaskan ulang oleh Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, pada Kamis, 12 November 2026. Dalam forum itu, ia menyebut penyidik menemukan unsur dugaan makar dalam pengembangan kasus penyadapan. Namun hingga Kamis pekan lalu, ia juga mengakui pihaknya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut tentang dugaan makar tersebut. Artinya, klaim makar sudah disampaikan ke parlemen, tetapi konstruksi pembuktiannya belum dianggap final oleh penyidik.
Di sisi administrasi penyidikan, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada kejaksaan atas kasus dugaan makar terkait penyadapan Prabowo. Sejak terbit laporan polisi soal dugaan makar, kami wajib mengirim SPDP, ucap Susatyo. Pengiriman SPDP itu menandakan perkara makar secara formal sudah memasuki tahap penyidikan, meskipun belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka untuk pasal tersebut.
Adapun dalam perkara penyadapan ilegal, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Ahrie Sonta tercatat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri, Eko Hadi Santoso sebagai eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dan Slamet Uliandi sebagai eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri. Listyo Sigit diduga memberikan perintah, menentukan target penyadapan, dan menerima hasil akhir penyadapan dengan melibatkan tiga tersangka lainnya.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal itu berkaitan dengan dugaan penyadapan, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal. Selain menerapkan pasal-pasal tersebut, tim penyidik Polri juga menerbitkan laporan terkait dugaan tindak pidana makar sebagai pengembangan dari perkara awal.
Di luar proses penyelidikan dan penyidikan unsur pidana, sejak pekan lalu Komisi Kode Etik Polri mulai menggelar sidang etik terhadap empat tersangka. Persidangan itu digelar secara tertutup. Sidang etik berjalan paralel dengan penyidikan pidana, karena keduanya menilai aspek yang berbeda. Sidang etik menilai apakah ada pelanggaran kode etik profesi dan disiplin kepolisian, sementara penyidikan pidana menilai apakah ada tindak pidana yang dapat dibuktikan di pengadilan.
Pernyataan Kapolri pada Selasa, 17 November 2026, itu sekaligus menjadi pengingat bahwa tuduhan makar tidak boleh diperlakukan sebagai vonis. Penyidik masih harus membuktikan adanya permufakatan, niat, dan langkah nyata yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintah, bukan sekadar penyadapan yang melanggar hukum. Hingga bukti itu terpenuhi, status dugaan makar tetap berada pada tahap penyidikan tanpa tersangka, sementara perkara penyadapan terus berjalan menuju ekspos bersama Kejaksaan Agung dan pengujian di pengadilan. (*)







































