slot preparation.lsrs.lu https://1000towns.ca/ginters-meadow/

DPR dan Pemerintah Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset untuk Dibawa ke Sidang Paripurna

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 07:21 WIB

5095 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Komisi III DPR RI bersama pemerintah secara resmi telah menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 19 November 2026. Keputusan tersebut menandai selesainya pembahasan tingkat pertama, sehingga draf regulasi kini siap untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR mendatang.

Dalam proses finalisasinya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung jalannya rapat yang mengesahkan draf tersebut. Regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam upaya pemulihan aset negara. Sepanjang periode pembahasan yang dilakukan, Komisi III tercatat telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum guna menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi masyarakat hingga pakar hukum, demi memastikan regulasi ini tetap proporsional dan melindungi hak asasi manusia.

Sebanyak 10 poin utama telah disepakati dalam draf RUU ini, yang mencakup prinsip hukum, ruang lingkup tindak pidana, serta prosedur hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah mekanisme ganti rugi bagi korban investasi bodong. Melalui aturan ini, para korban diharapkan dapat memperoleh pengembalian dana secara lebih cepat melalui penjualan aset sitaan para pelaku tindak pidana, tidak lagi terhambat oleh proses birokrasi yang panjang seperti yang terjadi selama ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pihak pemerintah yang diwakili oleh jajaran kementerian terkait telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen politik dalam pemberantasan korupsi. Pimpinan Komisi III menegaskan bahwa seluruh langkah penyusunan regulasi ini telah melalui pengawasan ketat untuk meminimalisasi risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum di kemudian hari, sekaligus menutup celah agar undang-undang ini tidak dijadikan alat kekuasaan. (*)

Berita Terkait

Gerak Cepat Tim URC Satreskrim Polres Subulussalam, Tiga Terduga Pelaku Curanmor Diamankan
Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan
Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan
BKD DPRK Nagan Raya Rekomendasikan Pemberhentian Ketua DPRK, Dugaan Pelanggaran Tata Tertib dan Sumpah Jabatan Jadi Sorotan
Ancaman Penyadapan Presiden Prabowo: Pakar IT Ungkap Celah Teknologi di Sektor Komunikasi
Polisi Bongkar Sindikat Judi Online: 322 Rekening Diblokir dan Aset Rp 28 Miliar Disita
Krisis Ekonomi dan Ketidakpercayaan Publik Warnai Tata Kelola Pemerintahan di Aceh
Dugaan Kejanggalan Data Pendidikan Anggota DPR Memicu Reaksi Publik

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:50 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 21:24 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 21:18 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 14:56 WIB

BKD DPRK Nagan Raya Rekomendasikan Pemberhentian Ketua DPRK, Dugaan Pelanggaran Tata Tertib dan Sumpah Jabatan Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 - 23:25 WIB

Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral

Rabu, 18 November 2026 - 21:59 WIB

Bupati TRK Salurkan Bantuan Masa Panik untuk Korban Kebakaran Empat Kios di Darul Makmur

Rabu, 18 November 2026 - 21:37 WIB

Pemkab Nagan Raya Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Data Melalui Bimtek Portal Giok Data

Rabu, 18 November 2026 - 17:17 WIB

Kolaborasi Pemkab Nagan Raya dan BSI Berhasil Himpun Simpanan Tabungan Haji Capai Rp1,045 Miliar

Berita Terbaru