JAKARTA | Komisi III DPR RI bersama pemerintah secara resmi telah menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 19 November 2026. Keputusan tersebut menandai selesainya pembahasan tingkat pertama, sehingga draf regulasi kini siap untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR mendatang.
Dalam proses finalisasinya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung jalannya rapat yang mengesahkan draf tersebut. Regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam upaya pemulihan aset negara. Sepanjang periode pembahasan yang dilakukan, Komisi III tercatat telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum guna menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi masyarakat hingga pakar hukum, demi memastikan regulasi ini tetap proporsional dan melindungi hak asasi manusia.
Sebanyak 10 poin utama telah disepakati dalam draf RUU ini, yang mencakup prinsip hukum, ruang lingkup tindak pidana, serta prosedur hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah mekanisme ganti rugi bagi korban investasi bodong. Melalui aturan ini, para korban diharapkan dapat memperoleh pengembalian dana secara lebih cepat melalui penjualan aset sitaan para pelaku tindak pidana, tidak lagi terhambat oleh proses birokrasi yang panjang seperti yang terjadi selama ini.
Pihak pemerintah yang diwakili oleh jajaran kementerian terkait telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen politik dalam pemberantasan korupsi. Pimpinan Komisi III menegaskan bahwa seluruh langkah penyusunan regulasi ini telah melalui pengawasan ketat untuk meminimalisasi risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum di kemudian hari, sekaligus menutup celah agar undang-undang ini tidak dijadikan alat kekuasaan. (*)










































