slot preparation.lsrs.lu https://1000towns.ca/ginters-meadow/

Sidang Etik Slamet Uliandi Belum Digelar, Polri Sebut Masih Dalam Perawatan

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 04:49 WIB

5059 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Dari empat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Irjen Slamet Uliandi menjadi satu-satunya yang belum dihadapkan dalam sidang etik. Penundaan itu bukan karena berkasnya belum siap, melainkan karena kondisi kesehatannya yang masih dalam perawatan.

Keterangan itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026. Isir mengatakan Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik. Memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan. Kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar Slamet Uliandi ini, jelasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan publik tentang ketimpangan jadwal sidang etik keempat tersangka. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta telah diputus dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026, dengan sanksi pemecatan tidak dengan hormat dan langsung menyatakan banding. Irjen Eko Hadi Santoso menyusul diputus dengan sanksi yang sama pada Selasa, 17 November 2026, dan juga mengajukan banding. Sementara mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan berikutnya. Di antara rangkaian itu, Slamet Uliandi belum memiliki jadwal sidang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Slamet Uliandi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri. Jabatan itu membuatnya menjadi sosok yang penting dalam konstruksi perkara, karena Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi berkaitan langsung dengan infrastruktur, perangkat, dan sistem teknologi yang diduga digunakan dalam penyadapan. Dalam perkara pidana, Slamet bersama Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal.

Polri belum merinci jenis perawatan yang dijalani Slamet Uliandi, di mana ia dirawat, sejak kapan, maupun perkiraan kapan kondisinya dinyatakan pulih sehingga dapat menjalani sidang. Polri hanya menegaskan bahwa sidang etik tidak akan dipaksakan selama terduga pelanggar masih dalam perawatan. Alasan hak asasi dan kondisi kesehatan itu menjadi dasar penundaan, sesuai prinsip bahwa proses etik maupun pidana tidak boleh mengabaikan kondisi fisik seseorang yang sedang menjalani perawatan medis.

Penundaan ini menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, secara prosedural, sidang etik Slamet Uliandi tidak dapat digelar hingga ada keterangan medis yang menyatakan ia layak menjalani persidangan. Kedua, secara substansial, publik harus menunggu lebih lama untuk mengetahui bagaimana majelis etik menilai peran Slamet dalam perkara ini, apakah ia dinilai turut memerintahkan, memfasilitasi, membiarkan, atau sekadar mengetahui adanya penyadapan yang diduga ilegal tersebut.

Di sisi lain, penundaan sidang etik tidak menghentikan proses pidana. Penyidikan pidana terhadap keempat tersangka tetap berjalan, termasuk gelar perkara dan ekspos bersama Kejaksaan Agung. Jalur etik dan jalur pidana memang berjalan paralel dan memiliki standar pembuktian yang berbeda. Sidang etik menilai pelanggaran kode etik profesi, sementara penyidikan pidana menilai pemenuhan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan di pengadilan.

Hingga keterangan pada Selasa, 17 November 2026, itu, Polri belum mengumumkan jadwal baru untuk sidang etik Slamet Uliandi. Publik kini menunggu kepastian berikutnya, kapan kondisi kesehatannya dinyatakan pulih, kapan majelis etik dibentuk, dan siapa yang akan menjadi ketua serta anggota majelis yang mengadili mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri itu. Tanpa kepastian jadwal, perkara etik Slamet Uliandi menjadi satu-satunya yang masih menggantung, di tengah tiga perkara etik lainnya yang sudah diputus atau sudah dijadwalkan. (*)

Berita Terkait

Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat, Majelis Nilai Penyadapan Dilakukan Secara Ilegal
Sidang Etik Listyo Sigit Ditunda Pekan Depan, Eko Hadi Lebih Dulu Dipecat Tidak Hormat
Kapolri: Belum Ada Tersangka Makar, Penyidikan Penyadapan Prabowo Masih Berjalan
Dari Penyadapan Ilegal ke Dugaan Makar, Polisi Naikkan Kasus ke Penyidikan
Mantan Kapolri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Polri Gelar Perkara Tertutup
YLBHI: UU Perampasan Aset Kuat Merampas, Lemah Mengawasi Aparat
UU Perampasan Aset Disahkan, Pasal Paling Ditakuti Koruptor Justru Dihapus
Negara Bisa Rampas Harta Tanpa Vonis, Inilah 7 Aturan Kunci yang Wajib Diwaspadai

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 04:49 WIB

Sidang Etik Slamet Uliandi Belum Digelar, Polri Sebut Masih Dalam Perawatan

Jumat, 20 November 2026 - 04:47 WIB

Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat, Majelis Nilai Penyadapan Dilakukan Secara Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 04:41 WIB

Kapolri: Belum Ada Tersangka Makar, Penyidikan Penyadapan Prabowo Masih Berjalan

Jumat, 20 November 2026 - 04:38 WIB

Dari Penyadapan Ilegal ke Dugaan Makar, Polisi Naikkan Kasus ke Penyidikan

Jumat, 20 November 2026 - 04:35 WIB

Mantan Kapolri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Polri Gelar Perkara Tertutup

Jumat, 20 November 2026 - 04:28 WIB

YLBHI: UU Perampasan Aset Kuat Merampas, Lemah Mengawasi Aparat

Jumat, 20 November 2026 - 04:25 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Pasal Paling Ditakuti Koruptor Justru Dihapus

Jumat, 20 November 2026 - 04:21 WIB

Negara Bisa Rampas Harta Tanpa Vonis, Inilah 7 Aturan Kunci yang Wajib Diwaspadai

Berita Terbaru