REDELONG — Penanganan konflik gajah liar dengan masyarakat di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, masih terus berlangsung. Kawanan gajah yang sebelumnya sudah digiring oleh tim gabungan kembali memasuki Dusun Teget, Kampung Blang Rakal.
Peristiwa itu terjadi pada Minggu, 9 November 2026. Berdasarkan laporan Camat Pintu Rime Gayo, kembalinya kawanan tersebut diduga karena satwa tidak dapat melintasi barier atau pembatas yang berada di area perkebunan kelapa sawit. Kondisi tersebut membuat jalur pergerakan gajah terhambat dan menyulitkan tim dalam mengarahkan satwa menuju kawasan yang lebih aman.
Menindaklanjuti kondisi itu, tim gabungan berjumlah 62 orang kembali melaksanakan penggiringan terhadap gajah yang berada di Dusun Teget. Kegiatan tersebut juga direncanakan mencakup penggiringan gajah dari Dusun Jalung, mengingat keberadaan satwa itu dinilai berpotensi bergerak menuju kawasan permukiman masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bener Meriah, Ilham Abdi, menyampaikan bahwa penggiringan merupakan langkah penanganan darurat untuk mengantisipasi masuknya gajah ke permukiman serta mengurangi potensi ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Namun, menurutnya, penggiringan pada dasarnya hanya bersifat solusi jangka pendek dan tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik antara manusia dan satwa liar.
“Penggiringan yang kita lakukan saat ini merupakan langkah untuk mengurangi risiko dan menjaga keselamatan masyarakat. Namun, kita harus memahami bahwa penggiringan hanya bersifat solusi jangka pendek. Selama akar persoalan belum ditangani, potensi gajah kembali memasuki wilayah perkebunan dan permukiman masyarakat akan tetap ada,” ujarnya.
Ilham menegaskan, persoalan konflik gajah liar di Pintu Rime Gayo membutuhkan penanganan yang lebih serius, terencana, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama masyarakat tidak mungkin terus-menerus mengandalkan penggiringan setiap kali kawanan gajah mendekati perkebunan maupun permukiman.
Karena itu, Pemda Bener Meriah mendorong BKSDA Aceh bersama Kementerian Kehutanan dan pemerintah pusat untuk segera menyusun Rencana Aksi Penanganan Konflik Gajah di Kecamatan Pintu Rime Gayo, dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, pihak perusahaan perkebunan, serta unsur terkait lainnya.
Rencana aksi tersebut diharapkan tidak hanya berisi kegiatan penanganan sementara, tetapi memiliki target, tahapan pelaksanaan, pembagian kewenangan, dukungan anggaran, dan indikator keberhasilan yang jelas. Beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan meliputi pemetaan jalur jelajah dan koridor pergerakan gajah, evaluasi barier dan pembatas perusahaan perkebunan, penataan koridor dan pemulihan habitat, penguatan sistem mitigasi dan peringatan dini, penetapan mekanisme penanganan konflik secara permanen, serta kepastian dukungan dan tanggung jawab lintas sektor.
Pemetaan jalur jelajah diperlukan untuk mengkaji secara menyeluruh pola pergerakan kawanan, jalur tradisional yang digunakan, serta wilayah yang menjadi habitat dan sumber pakan gajah. Sementara evaluasi barier perlu dilakukan terhadap keberadaan pagar, pembatas, dan infrastruktur perusahaan yang berpotensi menghambat jalur pergerakan alami gajah, agar aktivitas perusahaan tidak meningkatkan risiko konflik manusia dan satwa liar.
Penataan koridor dan pemulihan habitat juga perlu disusun untuk memastikan tersedianya jalur pergerakan satwa yang aman dan tidak bersinggungan langsung dengan kawasan permukiman. Di sisi lain, sistem pemantauan pergerakan kawanan gajah, mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat, serta kesiapan tim respons cepat perlu dibangun ketika satwa mendekati kawasan berisiko.
“Jangan sampai setiap kali gajah kembali ke perkebunan dan mendekati permukiman, masyarakat dan pemerintah daerah hanya disibukkan dengan kegiatan penggiringan. Kita membutuhkan keputusan dan kebijakan yang menyelesaikan persoalan dari akarnya. Karena itu, kami mendorong BKSDA Aceh dan pemerintah pusat agar segera turun dengan rencana aksi yang konkret, bukan hanya penanganan yang bersifat sementara,” tegas Ilham.
Menurut Ilham, penanganan konflik gajah juga perlu mengacu pada kebijakan nasional mengenai penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatera dan Kalimantan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan. Kebijakan tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat upaya penyelamatan habitat, perlindungan populasi gajah, penanganan konflik manusia dan satwa, serta koordinasi lintas sektor.
Selain itu, perlindungan gajah sebagai satwa liar dilindungi juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Dalam hal ini, BKSDA Aceh memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan teknis konservasi, perlindungan satwa, pengelolaan habitat, dan penanganan konflik satwa liar sesuai kewenangannya.
Pemda Bener Meriah berharap landasan kebijakan tersebut dapat segera diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan, khususnya untuk menyelesaikan konflik gajah yang telah berulang kali terjadi di Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Sementara itu, Pemda Bener Meriah melalui BPBD mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di Dusun Teget, Dusun Jalung, Kampung Blang Rakal, dan wilayah sekitarnya, untuk meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta tidak mendekati kawanan gajah, baik secara individu maupun berkelompok, tidak melakukan tindakan provokasi, pengejaran, atau upaya pengusiran secara mandiri, serta menghindari aktivitas ke kebun dan lokasi yang terindikasi menjadi jalur pergerakan gajah sampai dinyatakan aman oleh petugas.
Masyarakat juga diminta tidak menghalangi jalur pergerakan gajah selama proses penggiringan berlangsung, segera melaporkan perkembangan keberadaan gajah kepada aparat kampung, kecamatan, atau petugas di lapangan, serta mengikuti arahan petugas selama kegiatan penanganan berlangsung.
BPBD bersama unsur terkait akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dalam upaya melindungi keselamatan masyarakat sekaligus memastikan penanganan konflik dilakukan dengan memperhatikan keselamatan satwa liar.
“Keselamatan masyarakat merupakan prioritas. Namun, kita juga harus memastikan keberlangsungan hidup satwa yang dilindungi. Persoalan ini membutuhkan kehadiran dan keputusan pemerintah pusat. Kami berharap BKSDA Aceh bersama kementerian terkait segera mengambil langkah strategis dan menyusun rencana aksi jangka panjang. Masyarakat Pintu Rime Gayo membutuhkan kepastian bahwa persoalan ini akan ditangani secara serius dan tidak terus berulang tanpa penyelesaian,” tutup Ilham.
