slot preparation.lsrs.lu https://1000towns.ca/ginters-meadow/

UU Perampasan Aset Disahkan, Pasal Paling Ditakuti Koruptor Justru Dihapus

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 04:25 WIB

5056 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Gedung parlemen bersorak atas pengesahan undang-undang yang diklaim sebagai senjata pamungkas melawan korupsi. Namun di luar ruang sidang, sorakan itu disambut kecaman. Indonesia Corruption Watch menilai undang-undang yang baru saja disahkan itu justru kehilangan taringnya, karena pasal-pasal paling krusial yang selama ini dituntut publik telah dihilangkan secara diam-diam dari naskah akhir.

Sorotan utama ICW tertuju pada hilangnya aturan tentang peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar atau illicit enrichment. Padahal konsep itu sejak awal dianggap sebagai kunci untuk membongkar kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya, tanpa harus menunggu terbukti ada suap atau penggelapan yang rumit dibuktikan satu per satu.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyebut penghapusan pasal tersebut menjauhkan Indonesia dari semangat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau UNCAC Pasal 20, yang merekomendasikan negara mempertimbangkan perampasan atas peningkatan kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dari penghasilan sahnya. Konvensi itu sendiri diadopsi Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005. Indonesia termasuk negara yang meratifikasinya, sehingga secara moral dan politik terikat untuk mengadopsi semangatnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ibrahim mengakui Pasal 20 UNCAC bersifat rekomendatif dan tunduk pada sistem hukum nasional. Namun menurutnya, sifat rekomendatif itu seharusnya menjadi alasan untuk merancang pengaman yang ketat, bukan alasan untuk membuang pasal tersebut begitu saja, apalagi ketika Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri memintanya dimasukkan. Bagi ICW, penghapusan itu bukan sekadar persoalan teknis legislasi, melainkan pilihan politik yang melindungi pejabat.

Konsep illicit enrichment bukan barang baru. Temuan ICW menunjukkan konsep itu muncul sejak 2004 dan mulai gencar dibahas sejak 2006 setelah pengesahan ratifikasi UNCAC. Aturan ini sempat masuk dalam pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang dimulai pada 2008 dan pernah diusulkan pula untuk diindukkan pada revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada 2018. Dua kali diperjuangkan, dua kali pula kandas. Kini dalam naskah final yang disahkan DPR pada Kamis, 19 November 2026, pasal itu kembali hilang.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berdalih keputusan itu diambil setelah DPR menyerap aspirasi akademisi dan masyarakat, serta mempertimbangkan aspek hak asasi manusia. Ia mengklaim ada yang mendukung, tetapi banyak juga yang menolak, termasuk dari kalangan ahli. Ia juga menyebut telah mempelajari penerapan ketentuan tersebut di sejumlah negara, dan mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris yang tidak menerapkan illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan HAM. Alasan lain yang disampaikan Habiburokhman di Gedung DPR pada Kamis, 19 November 2026, adalah UU Perampasan Aset merupakan aturan formil yang mengatur tata cara atau hukum acara, bukan aturan materiil yang memuat norma penghukuman.

Dalih itu langsung dipertanyakan balik oleh ICW. Jika alasannya adalah karena undang-undang ini hanya mengatur hukum acara, kata Ibrahim, mengapa di dalam undang-undang yang sama justru terdapat beberapa norma materiil yang dimasukkan. Kontradiksi itu, menurut ICW, menunjukkan alasan formil hanya dijadikan tameng untuk menutupi keputusan politik yang enggan menyentuh kekayaan pejabat yang tidak wajar.

Persoalan tidak berhenti pada illicit enrichment. ICW juga mempersoalkan hilangnya daya jangkau ke perkara korupsi masa lalu. Undang-undang tersebut dinilai tidak dapat menjangkau perkara korupsi lama, karena ketentuan non-retroaktif dalam Pasal 72 justru menutup pintu itu. Padahal, menurut ICW, banyak kasus korupsi masa lalu yang bernilai fantastis dan berpotensi mengembalikan kerugian negara, termasuk dugaan korupsi pada era Orde Baru yang menyeret nama eks Presiden Soeharto.

Kekayaan yang diduga berasal dari penyalahgunaan kekuasaan selama puluhan tahun sebagian besar tidak pernah dipulihkan. Inilah alasan mengapa daya jangkau ke masa lalu menjadi penting bagi ICW. Dengan menutup pintu retroaktif, negara seolah memberikan amnesti de facto kepada kekayaan hasil kejahatan lama, sementara pada saat yang sama mengklaim hendak memberantas korupsi secara total. Koruptor masa lalu aman, koruptor masa kini pun masih bisa berlindung di balik hilangnya pasal illicit enrichment.

Dalam rilis tertulisnya, ICW juga menilai pembahasan undang-undang ini tidak transparan. Naskah berubah, pasal hilang, dan publik tidak diberi ruang yang memadai untuk menguji setiap perubahan tersebut sebelum palu diketuk. Ketidaktransparanan itu menjadi alasan ICW berencana menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Rencana gugatan itu memperlihatkan bahwa pengesahan pada Kamis, 19 November 2026, bukanlah akhir perdebatan, melainkan awal pertarungan baru. Demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPR pada Kamis, 27 Agustus 2026, menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan sebelum 15 Desember 2026. Tuntutan itu terpenuhi secara formal. Namun substansi yang dilahirkan justru dipertanyakan, apakah undang-undang ini benar-benar dibuat untuk merampas harta koruptor, atau sekadar untuk meredam tekanan jalanan sambil memastikan kekayaan pejabat yang tidak wajar tetap aman dari jangkauan hukum.

Jika DPR sungguh-sungguh ingin membuktikan undang-undang ini bukan sandiwara legislasi, maka pertanyaan ICW harus dijawab secara terbuka, pasal mana saja yang dihapus, siapa yang meminta penghapusannya, dan apa dasar hukumnya. Selama jawaban itu tidak dibuka, publik berhak curiga bahwa pengesahan kilat ini lebih banyak melindungi penguasa ketimbang membela rakyat yang dirugikan korupsi. (*)

Berita Terkait

Sidang Etik Slamet Uliandi Belum Digelar, Polri Sebut Masih Dalam Perawatan
Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat, Majelis Nilai Penyadapan Dilakukan Secara Ilegal
Sidang Etik Listyo Sigit Ditunda Pekan Depan, Eko Hadi Lebih Dulu Dipecat Tidak Hormat
Kapolri: Belum Ada Tersangka Makar, Penyidikan Penyadapan Prabowo Masih Berjalan
Dari Penyadapan Ilegal ke Dugaan Makar, Polisi Naikkan Kasus ke Penyidikan
Mantan Kapolri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Polri Gelar Perkara Tertutup
YLBHI: UU Perampasan Aset Kuat Merampas, Lemah Mengawasi Aparat
Negara Bisa Rampas Harta Tanpa Vonis, Inilah 7 Aturan Kunci yang Wajib Diwaspadai

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 04:49 WIB

Sidang Etik Slamet Uliandi Belum Digelar, Polri Sebut Masih Dalam Perawatan

Jumat, 20 November 2026 - 04:47 WIB

Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat, Majelis Nilai Penyadapan Dilakukan Secara Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 04:41 WIB

Kapolri: Belum Ada Tersangka Makar, Penyidikan Penyadapan Prabowo Masih Berjalan

Jumat, 20 November 2026 - 04:38 WIB

Dari Penyadapan Ilegal ke Dugaan Makar, Polisi Naikkan Kasus ke Penyidikan

Jumat, 20 November 2026 - 04:35 WIB

Mantan Kapolri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Polri Gelar Perkara Tertutup

Jumat, 20 November 2026 - 04:28 WIB

YLBHI: UU Perampasan Aset Kuat Merampas, Lemah Mengawasi Aparat

Jumat, 20 November 2026 - 04:25 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Pasal Paling Ditakuti Koruptor Justru Dihapus

Jumat, 20 November 2026 - 04:21 WIB

Negara Bisa Rampas Harta Tanpa Vonis, Inilah 7 Aturan Kunci yang Wajib Diwaspadai

Berita Terbaru