BANDA ACEH | Kepolisian Daerah Aceh berhasil membongkar praktik tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui serangkaian operasi terpadu yang menyasar berbagai wilayah hukum di provinsi tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian menetapkan sebanyak 45 orang sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam distribusi ilegal bahan bakar.
Operasi penegakan hukum tersebut berlangsung selama 28 hari, terhitung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026. Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Banda Aceh pada Selasa, 17 November 2026, menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Polair, serta jajaran polres dan polresta setempat. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang melaporkan aktivitas mencurigakan serta penumpukan kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Dari hasil penyidikan, kepolisian menyita barang bukti berupa 61.388 liter atau sekitar 61 ton solar bersubsidi, beserta 30 unit kendaraan roda empat dan roda enam yang telah dimodifikasi. Polisi menemukan tiga modus utama yang digunakan para pelaku, yakni pembelian BBM bersubsidi secara berulang menggunakan barcode milik pihak lain, mencampurkan BBM bersubsidi dengan BBM industri, hingga menampung BBM di lokasi tertentu untuk dijual kembali dengan harga di atas ketentuan pemerintah demi meraup keuntungan pribadi maupun kelompok.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal mencapai Rp60 miliar.









































