JAKARTA | Wacana perampasan aset hasil kejahatan akhirnya tidak lagi berhenti sebagai jargon pemberantasan korupsi. Pemerintah kini memaparkan kerangka hukum yang jauh lebih luas, lebih tajam, dan sekaligus lebih berbahaya jika tidak dikawal ketat. Melalui Wakil Menteri Hukum Edward Sharief Omar Hiariej, pemerintah merinci tujuh poin aturan yang akan menjadi fondasi dalam RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Paparan itu disampaikan Eddy Hiariej dalam rapat panitia kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Di forum itulah pemerintah berusaha meyakinkan dewan bahwa undang-undang ini bukan sekadar alat merampas, melainkan sistem yang tertib, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun justru dari paparan itulah terlihat betapa besarnya kekuasaan yang hendak diberikan kepada negara.
Poin pertama menyangkut ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Cakupannya tidak hanya korupsi, tetapi juga narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Artinya, rezim ini tidak lagi hanya membidik pejabat yang menggerogoti kas negara. Ia juga menyasar bandar narkoba, jaringan terorisme, penyelundup senjata, pelaku perdagangan orang, hingga pelaku investasi bodong dan penipuan digital yang selama ini merugikan ribuan korban.
Perluasan ini memang menjawab realitas kejahatan modern. Harta hasil kejahatan kini tidak disimpan dalam bentuk uang tunai di lemari, melainkan berpindah dalam hitungan detik melalui rekening berlapis, aset kripto, properti atas nama orang lain, dan perusahaan cangkang. Negara yang hanya bisa merampas setelah ada vonis pidana akan selalu kalah cepat. Akan tetapi perluasan yang sama juga menimbulkan pertanyaan mendasar, sejauh mana definisi berdampak pada perekonomian masyarakat luas itu akan ditafsirkan. Tanpa batasan yang presisi, pasal karet semacam ini berpotensi ditarik ke mana-mana, termasuk untuk menjerat perkara yang sebenarnya masih perdata atau sengketa bisnis biasa.
Poin kedua adalah jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas. Pemerintah tidak hanya berbicara tentang uang hasil korupsi, tetapi seluruh aset yang diduga berasal, berkaitan, atau digunakan untuk tindak pidana. Di sinilah letak ketegangan antara efektivitas dan perlindungan hak milik. Sebab dalam hukum, tidak semua harta yang dimiliki seseorang yang diduga pelaku kejahatan otomatis merupakan hasil kejahatan. Tanpa pembuktian yang adil dan kesempatan yang seimbang bagi pemilik aset untuk membela diri, perampasan bisa berubah menjadi penghukuman tanpa proses yang layak.
Poin ketiga mengatur hukum acara perampasan aset, baik berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture maupun tanpa putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture. Skema kedua inilah yang paling kontroversial. Negara diberi kewenangan untuk mengajukan perampasan ke pengadilan meski pelaku belum dipidana, melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat ditemukan. Bagi pemberantas korupsi, ini adalah terobosan. Aset tidak lagi hilang hanya karena pelakunya kabur ke luar negeri. Bagi pembela hak asasi manusia, ini adalah pintu darurat yang harus dijaga ketat. Sebab ketika perampasan tidak lagi bergantung pada pembuktian pidana yang mensyaratkan bukti melampaui keraguan yang wajar, standar pembuktian bisa melorot dan pengadilan berpotensi hanya menjadi legitimasi administratif atas kehendak penyidik.
Poin keempat menyangkut pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden. Poin kelima adalah pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel. Dua poin ini saling terkait dan menjadi titik paling rawan. Sejarah penegakan hukum di Indonesia dipenuhi cerita aset sitaan yang menyusut nilainya, rusak karena tidak terawat, dijual di bawah harga pasar, atau menghilang tanpa jejak audit yang jelas. Jika badan khusus itu dibentuk oleh Presiden, berada di bawah kendali eksekutif, dan tidak memiliki independensi yang nyata dari aparat penegak hukum, maka pengawas dan yang diawasi berpotensi berada dalam satu lingkaran kekuasaan yang sama. Pengawasan berkala yang dijanjikan akan menjadi formalitas jika laporannya tidak dibuka kepada publik dan tidak dapat diuji oleh masyarakat sipil maupun lembaga audit independen.
Poin keenam adalah sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Pemerintah menjanjikan transparansi melalui teknologi. Janji ini terdengar modern, tetapi teknologi hanya setransparan kemauan politik di baliknya. Sistem yang datanya tidak bisa diakses publik, tidak menampilkan status aset secara real time, dan tidak mencatat setiap perpindahan aset secara terbuka, hanya akan menjadi etalase digital yang menutupi praktik lama dengan kemasan baru.
Poin ketujuh adalah pendanaan penyelenggaraan perampasan aset. Negara harus menjelaskan dari mana biaya penelusuran, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penjualan aset itu berasal, dan bagaimana mencegah agar biaya tersebut tidak justru menjadi alasan untuk merampas lebih banyak aset atau menjual aset sitaan secara terburu-buru. Tanpa aturan pendanaan yang ketat, ada insentif berbahaya, yaitu aparat atau pengelola aset tergoda menjadikan perampasan sebagai sumber pendapatan, bukan sebagai instrumen keadilan.
Rangkaian tujuh poin itu kemudian menjadi dasar pembahasan lanjutan yang berujung pada kesepakatan Komisi III DPR dan pemerintah dalam rapat kerja di parlemen pada Rabu, 18 November 2026, untuk membawa RUU tersebut ke rapat paripurna. Sehari kemudian, pada Kamis, 19 November 2026, DPR mengesahkannya menjadi undang-undang.
Pengesahan itu memang memenuhi desakan publik setelah demonstrasi Agustus 2026. Namun publik tidak hanya menuntut undang-undang disahkan. Publik menuntut jaminan bahwa kewenangan sebesar ini tidak akan berubah menjadi alat pemerasan, alat menekan lawan, atau alat memperkaya pengelola aset. Tujuh poin yang dipaparkan pemerintah itu baru akan bermakna jika tiga pertanyaan ini dijawab dengan jujur dan tertulis dalam aturan pelaksanaannya, siapa yang mengawasi pengawas, bagaimana publik bisa melacak setiap rupiah aset yang dirampas, dan sanksi apa yang menanti aparat yang menyalahgunakan kewenangan merampas. Tanpa jawaban itu, UU Perampasan Aset berisiko menjadi pedang bermata dua, tajam ke koruptor, tetapi juga tajam ke warga yang tidak berdaya. (*)







































