JAKARTA | Pengesahan undang-undang yang digadang-gadang sebagai terobosan pemberantasan korupsi itu tidak membuat semua pihak lega. Di tengah euforia parlemen, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia justru menyampaikan peringatan paling keras, bahwa Indonesia membutuhkan Undang-Undang Perampasan Aset yang kuat, tetapi kekuatan itu tidak boleh diukur dari seberapa cepat negara membekukan rekening atau seberapa banyak harta yang berhasil dirampas. Ukuran negara hukum, kata YLBHI, adalah apakah negara mampu mengejar kekayaan hasil kejahatan tanpa menciptakan kesewenang-wenangan baru.
Sikap YLBHI bukan penolakan. Lembaga itu menegaskan UU Perampasan Aset diperlukan untuk memberantas korupsi, kejahatan ekonomi, dan memulihkan hasil kejahatan. Namun hasil telaah atas draf akhir RUU tersebut menemukan persoalan serius yang menyangkut hukum acara, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan aparat. Kritik itu disampaikan dalam rilis resmi pada Rabu, 18 November 2026, sehari sebelum DPR mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026.
Draf memang mencantumkan asas keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, akuntabilitas, serta mengatur perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture. Di atas kertas, rumusan itu tampak lengkap. Masalahnya, menurut YLBHI, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya. Dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semestinya semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya. RUU ini, tegas YLBHI, tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya.
Kritik pertama menyangkut penyalahgunaan wewenang dan perlindungan pembela HAM. Bagi YLBHI, risiko penyalahgunaan bukan kekhawatiran hipotetis. Pengalaman pendampingan LBH-YLBHI selama ini menunjukkan kewenangan pidana berulang kali bersinggungan dengan kriminalisasi, mulai dari kriminalisasi aksi protes, konflik agraria, perjuangan lingkungan, pembelaan masyarakat adat, hingga kelompok kritis. Dalam rezim perampasan aset, pemblokiran rekening atau penyitaan aset dapat menjadi penghukuman sebelum putusan. Bagi organisasi masyarakat sipil, serikat, lembaga bantuan hukum, pembela lingkungan, atau komunitas korban, tindakan tersebut bahkan dapat melumpuhkan seluruh kegiatan. Risiko ini makin nyata karena definisi korporasi mencakup yayasan, perkumpulan, koperasi, hingga perkumpulan tidak berbadan hukum. Karena itu YLBHI menuntut perlindungan tegas agar rezim ini tidak menjadi instrumen pembalasan hingga kriminalisasi atau pembungkaman terhadap pembela HAM, jurnalis, organisasi bantuan hukum, serikat pekerja, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil.
Kritik kedua menyangkut hak atas bantuan hukum, pembuktian, dan kontrol pengadilan. Pasal 30 ayat 5 melarang tersangka atau terdakwa yang melarikan diri atau berstatus daftar pencarian orang, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan atau advokatnya mengajukan keberatan. Ketentuan ini harus dihapus, tegas YLBHI, karena status buron dapat menjadi dasar agar perampasan tanpa putusan pidana berjalan tanpa kehadiran seseorang, tetapi status itu tidak boleh menghapus hak atas bantuan hukum dan hak menguji dasar perampasan. Draf tersebut juga belum menetapkan secara jelas ambang pembuktian awal yang harus dipenuhi negara sebelum beban pembuktian bergeser kepada pihak yang keberatan. Negara harus lebih dulu menunjukkan hubungan yang kredibel antara aset dan tindak pidana serta membuktikan bahwa pemblokiran atau penyitaan diperlukan dan proporsional. Mekanisme pembuktian terbalik tidak boleh menjadi izin untuk menyita lebih dulu dan mencari pembenaran kemudian. Izin pengadilan atas pemblokiran dan penyitaan juga harus menjadi kontrol yudisial yang nyata, di mana hakim wajib menilai hubungan aset dengan tindak pidana, kebutuhan, proporsionalitas, dampak kepada pihak ketiga, dan kemungkinan tindakan yang lebih ringan. Upaya hukum pun tidak boleh berhenti pada kasasi, harus tersedia satu tingkat pemeriksaan ulang terhadap fakta dan hukum.
Kritik ketiga menyangkut kerahasiaan profesi dan pertanggungjawaban aparat. Pasal 13 dan Pasal 14 memberi kewenangan luas kepada penyidik untuk meminta dokumen dan mewajibkan penyerahan dokumen asli. Di mata YLBHI, hal itu belum cukup melindungi komunikasi advokat-klien, dokumen bantuan hukum, sumber jurnalistik, rekam medis, identitas korban dan saksi, serta data sensitif pembela HAM. RUU harus menjamin kerahasiaan profesional dan perlindungan sumber, dengan pengecualian yang hanya dapat dibuka melalui kontrol pengadilan yang ketat. Pasal 52 juga belum cukup. Apabila penyalahgunaan kewenangan menyebabkan rekening diblokir, aset disita, usaha berhenti, atau organisasi lumpuh, tidak cukup menyebut aparat dapat dikenai sanksi. Harus ada akibat hukum nyata, yaitu pembatalan tindakan, pengembalian aset, ganti kerugian, rehabilitasi, larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban individual aparat.
Kritik keempat menyangkut pidana mati dan ruang lingkup kejahatan yang dijangkau. YLBHI menolak dimasukkannya pidana mati bagi pelaku korupsi dalam Pasal 4 ayat 2, karena ketentuan ini tidak relevan dengan tujuan pemulihan aset dan bertentangan dengan perkembangan standar HAM internasional yang membatasi pidana mati pada kejahatan paling serius yang melibatkan pembunuhan disengaja. Pemberantasan korupsi tidak membutuhkan populisme penghukuman mati, melainkan pemulihan aset, pemutusan jaringan korupsi, dan penghapusan impunitas. Sebaliknya, YLBHI mempertanyakan tidak disebutnya secara eksplisit pencucian uang, kejahatan lingkungan, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan kejahatan ekonomi lain. Pencucian uang justru merupakan mekanisme utama untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Rezim perampasan aset juga semestinya dapat mengejar keuntungan dari kejahatan sumber daya alam yang membuat masyarakat kehilangan tanah, ruang hidup, dan penghidupan.
Kritik kelima menyangkut badan pengelola dan pengawas yang tidak boleh menjadi pusat kekuasaan baru. Pasal 53 menyatakan pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden, sementara desain kelembagaannya diserahkan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden. Padahal badan ini dapat menyimpan, menilai, mengembangkan, menggunakan, menjual, dan mengembalikan aset, termasuk sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Struktur, batas kewenangan, pengangkatan pimpinan, konflik kepentingan, audit, keterbukaan, dan tanggung jawab atas aset yang rusak, hilang, atau salah kelola harus diatur tegas dalam undang-undang. Hal yang sama berlaku pada badan pengawas. Jika Presiden mengusulkan, mengangkat, memberhentikan, sekaligus menetapkan pimpinannya, independensinya patut dipertanyakan. Seleksi harus terbuka, melibatkan unsur masyarakat sipil, ahli HAM, akademisi, dan profesional independen. Jangan sampai RUU yang dimaksudkan mengambil kembali hasil kejahatan justru membentuk pusat penguasaan aset baru yang lemah pengawasan.
Kritik keenam menyangkut rumusan lentur yang membuka ruang pasal karet. YLBHI menemukan norma yang terlalu lentur, antara lain frasa penipuan atau penggelapan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas, tanpa ukuran mengenai cakupan masyarakat, besarnya dampak, dan cara pembuktiannya. Istilah aset yang diduga sebagai aset tindak pidana juga harus disertai ambang dugaan yang objektif. Pasal 5 bahkan memungkinkan perampasan terhadap aset yang dialihkan kepada pihak lain, yang dalam penjelasannya disebutkan meliputi pasangan, anak, keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman. Bagi YLBHI, hubungan keluarga atau sosial tidak boleh dengan sendirinya menjadi dasar perampasan. Negara harus membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana dan melindungi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. Semakin besar daya paksa negara, semakin presisi norma harus membatasinya.
Kritik ketujuh menyangkut pemulihan aset yang harus berorientasi pada korban dan keadilan sosial. Draf RUU telah membuka kemungkinan aset dikembalikan kepada korban atau digunakan untuk pemulihan masyarakat. Arah ini harus diperkuat. Pemulihan aset tidak boleh direduksi menjadi pemulihan penerimaan negara. Dalam perdagangan manusia, kejahatan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, atau korupsi pelayanan publik, terdapat korban yang kehilangan hak, ruang hidup, dan sumber penghidupan. Hasil perampasan harus memprioritaskan restitusi korban, pemulihan masyarakat terdampak, rehabilitasi lingkungan, dan pemulihan hak sosial, bukan semata penerimaan negara.
Desakan yang mengiringi kritik itu sudah lama terdengar di jalanan. Aksi unjuk rasa yang diawali Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Gedung DPR pada Kamis, 27 Agustus 2026, menjadi bagian dari gelombang tekanan publik yang menuntut pengesahan cepat. Namun YLBHI mendesak DPR dan pemerintah membuka draf resmi dan seluruh proses pembahasan serta menjamin partisipasi publik yang bermakna. Sebab ketika negara diberi kekuasaan luar biasa untuk melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengelola harta, pertanyaan yang wajib dijawab bukan hanya berapa banyak aset yang berhasil dirampas, tetapi siapa yang mengawasi mereka yang memegang kekuasaan itu dan siapa yang memulihkan warga ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan. (*)







































