JAKARTA | Nasib etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum diputuskan. Komisi Kode Etik Polri menjadwalkan sidang etik terhadapnya terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan. Sementara itu, satu tersangka lainnya sudah lebih dulu menerima putusan, diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri.
Kepastian jadwal sidang etik Listyo Sigit disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026. Itu dijadwalkan minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan kepada kawan-kawan media, kata Isir. Ia belum menjelaskan siapa yang akan menjadi ketua dan anggota majelis dalam sidang etik atas Listyo Sigit. Ketidakjelasan susunan majelis itu membuat publik masih menunggu, apakah sidang etik terhadap mantan orang nomor satu di Polri itu akan digelar dengan komposisi yang independen dan berani mengambil keputusan.
Listyo Sigit adalah salah satu dari empat perwira tinggi polisi yang dijadikan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo. Tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya dijerat dalam perkara pidana yang sama, sekaligus diproses melalui jalur etik kepolisian yang berjalan paralel.
Di antara keempatnya, Irjen Eko Hadi Santoso menjadi yang pertama menjalani dan menerima putusan sidang etik. Pada Selasa, 17 November 2026, majelis hakim sidang Komisi Kode Etik Profesi memutuskan Eko Hadi diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal atas Presiden Prabowo.
Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026. Majelis hakim sidang KKEP menyatakan Eko Hadi melakukan tindakan tercela. Eko Hadi langsung menyatakan banding atas vonis tersebut.
Sidang etik itu digelar secara tertutup di ruang Biro Wabprof Lantai 2 Gedung Propam Polri. Laporan media menyebutkan Eko Hadi mengenakan Pakaian Dinas Harian berlengan pendek dengan pangkat bintang dua di pundaknya saat menjalani sidang.
Sebelumnya, Trunoyudo menjelaskan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada Eko meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Dugaan itu dilakukan dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran itu dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri.
Putusan PTDH terhadap Eko Hadi menjadi sinyal bahwa sidang etik dalam kasus ini tidak sekadar formalitas. Majelis berani menjatuhkan sanksi terberat dalam sistem disiplin kepolisian, yaitu pemecatan tidak hormat, yang berarti yang bersangkutan kehilangan status sebagai anggota Polri sekaligus kehormatan korps. Namun putusan itu belum berkekuatan tetap, karena Eko Hadi telah menyatakan banding. Proses banding akan menentukan apakah putusan tersebut dikuatkan, diubah, atau dibatalkan oleh majelis banding.
Bagi Listyo Sigit, jadwal pekan depan akan menjadi ujian pertama di jalur etik. Berbeda dengan perkara pidana yang harus membuktikan unsur pasal secara ketat di pengadilan, sidang etik menilai perilaku, profesionalisme, dan kelayakan seorang perwira untuk tetap menyandang status anggota Polri. Karena itu, putusan etik bisa saja lebih cepat dan berbeda arahnya dengan putusan pidana, meskipun keduanya bersumber dari peristiwa yang sama.
Publik kini menunggu dua hal sekaligus, apakah sidang etik Listyo Sigit pada pekan depan akan digelar secara terbuka dalam putusannya dan dengan majelis yang kredibel, serta bagaimana hasil banding Eko Hadi akan diputuskan. Dua proses itu akan menjadi penanda awal, apakah Polri sungguh-sungguh membersihkan institusinya dari dalam, atau hanya menuntaskan satu nama untuk meredam tekanan, sementara nama yang lebih besar masih menunggu giliran. (*)







































