slot preparation.lsrs.lu https://1000towns.ca/ginters-meadow/

BKD DPRK Nagan Raya Rekomendasikan Pemberhentian Ketua DPRK, Dugaan Pelanggaran Tata Tertib dan Sumpah Jabatan Jadi Sorotan

Redaksi

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 14:56 WIB

50169 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NAGAN RAYA, ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ( DPRK ) Kabupaten Nagan Raya Aceh mengeluarkan keputusan memberhentikan Mohd Rizki Ramadhan dari jabatan sebagai ketua dewan, Kamis (19/11/2026).

Pemberhentian sebagai jabatan ketua dalam sidang paripurna, dipimpin Wakil Ketua I DPRK dr.Afzalul Zikri didampingi Wakil Ketua II Dr. Said Syahrul Rahmad dan dihadiri 22 anggota DPRK.

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, Provinsi Aceh, secara resmi mengeluarkan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap Ketua DPRK Nagan Raya atas dugaan pelanggaran tata tertib serta sumpah dan janji jabatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sidang tersebut turut dihadiri Mohd Rizki Ramadhan dan berbagai unsur di Kabupaten Nagan Raya.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Nomor 14/BK/DPRK/2026, tertanggal 16 November 2026, yang ditandatangani Ketua BKD T. Zulkarnaini, S.Sos., bersama anggota Saidi Isa Quraisy, S.Sos. Dan Cut Man, dan di Baca lansung oleh Sekretaris DPRK.

Dalam sidang Paripurna tersebut dari 25 Anggota DPRK yang hadir 22 Anggota DPRK Nagan Raya.

Keputusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan, penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi yang dilakukan Badan Kehormatan terhadap laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua DPRK Nagan Raya, Saudarа Mohd. Rizki Ramadhan.

Dalam dokumen hasil pemeriksaan, Badan Kehormatan menyebutkan bahwa proses penanganan perkara telah dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemeriksaan laporan, pengumpulan alat bukti, permintaan keterangan pelapor, saksi-saksi, hingga pemeriksaan terhadap pihak terlapor.

Dugaan Pelanggaran Berawal dari Peristiwa di Pendopo
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan, persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan peristiwa yang terjadi di Pendopo DPRK Nagan Raya pada malam 28 Oktober 2026.

Dalam dokumen pemeriksaan disebutkan adanya dugaan tindakan terhadap seorang perempuan yang berada di lingkungan rumah dinas Ketua DPRK Nagan Raya.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian Badan Kehormatan Dewan setelah adanya laporan pengaduan yang disampaikan oleh Mohd. Rizki Ramadhan selaku Ketua DPRK Nagan Raya.

Selanjutnya, Badan Kehormatan Dewan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk memperoleh keterangan dan memastikan fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

BKD Temukan Fakta dalam Pemeriksaan

Berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya menyampaikan sejumlah kesimpulan penting.

Dalam dokumen tersebut, BKD menyebutkan bahwa benar adanya seorang perempuan yang berada di rumah dinas Ketua DPRK Nagan Raya.

Namun, Badan Kehormatan Dewan juga menyatakan bahwa perempuan tersebut bukan mahram Ketua DPRK dan keberadaannya di rumah dinas dinilai tidak sesuai dengan ketentuan adat dan norma yang berlaku.

Selain itu, BKD menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Mohd. Rizki Ramadhan terhadap perempuan tersebut telah menjadi bagian dari fakta yang diperiksa dalam proses penanganan perkara.

Badan Kehormatan Dewan juga menilai adanya tindakan yang tidak mencerminkan sikap dan perilaku yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pimpinan lembaga legislatif.

Dinilai Melanggar Tata Tertib dan Sumpah Jabatan

Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya dalam hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa Ketua DPRK Nagan Raya diduga telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan yang mengatur kedudukan, kewajiban, serta etika anggota DPRK.

Ketentuan tersebut antara lain merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

BKD juga mengacu pada Peraturan DPRK Nagan Raya tentang Tata Tertib DPRK, termasuk ketentuan mengenai kewajiban anggota dewan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas lembaga legislatif.

Dalam dokumen hasil pemeriksaan, BKD menegaskan bahwa setiap anggota DPRK, terlebih pimpinan lembaga, memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan teladan kepada masyarakat.

BKD Rekomendasikan Sanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua DPRK Nagan Raya.

Setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan, keterangan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku, Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya akhirnya mengeluarkan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap Mohd. Rizki Ramadhan.

Rekomendasi tersebut berupa pemberhentian dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya, bukan pemberhentian sebagai anggota DPRK.

Dalam surat rekomendasi tersebut, Badan Kehormatan meminta agar hasil pemeriksaan dan rekomendasi penjatuhan sanksi ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan internal Badan Kehormatan dalam menjaga integritas, martabat, dan kehormatan lembaga DPRK Nagan Raya.

Menunggu Tindak Lanjut Sesuai Mekanisme

Hasil pemeriksaan dan rekomendasi Badan Kehormatan ini menjadi perhatian karena menyangkut jabatan pimpinan lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Nagan Raya.

Meski demikian, rekomendasi pemberhentian dari jabatan Ketua DPRK tersebut masih memerlukan proses tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, rekomendasi Badan Kehormatan tidak serta-merta berarti pemberhentian dari jabatan Ketua DPRK telah berlaku secara definitif.

Publik kini menantikan bagaimana rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh DPRK Nagan Raya sesuai aturan yang berlaku.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga etika, tanggung jawab, serta kehormatan jabatan publik.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tidak hanya dibangun melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, tetapi juga melalui keteladanan sikap dan perilaku para wakil rakyat. (*)

Berita Terkait

Gerak Cepat Tim URC Satreskrim Polres Subulussalam, Tiga Terduga Pelaku Curanmor Diamankan
Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan
Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan
Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan
Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan
Polisi Bongkar Sindikat Judi Online: 322 Rekening Diblokir dan Aset Rp 28 Miliar Disita
DPR dan Pemerintah Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset untuk Dibawa ke Sidang Paripurna
Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:50 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 21:24 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 21:18 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 14:56 WIB

BKD DPRK Nagan Raya Rekomendasikan Pemberhentian Ketua DPRK, Dugaan Pelanggaran Tata Tertib dan Sumpah Jabatan Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 - 23:25 WIB

Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral

Rabu, 18 November 2026 - 21:59 WIB

Bupati TRK Salurkan Bantuan Masa Panik untuk Korban Kebakaran Empat Kios di Darul Makmur

Rabu, 18 November 2026 - 21:37 WIB

Pemkab Nagan Raya Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Data Melalui Bimtek Portal Giok Data

Rabu, 18 November 2026 - 17:17 WIB

Kolaborasi Pemkab Nagan Raya dan BSI Berhasil Himpun Simpanan Tabungan Haji Capai Rp1,045 Miliar

Berita Terbaru