Kementan Gandeng BSSN Perkuat Keamanan Digital Pertanian Nasional

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 10 Oktober 2025 - 03:51 WIB

50118 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Kementerian Pertanian memperkuat langkah transformasi digital di sektor pertanian melalui kerja sama strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen dua lembaga dalam memperkuat keamanan sistem digital pertanian nasional, sekaligus mendukung visi besar kedaulatan dan kemandirian pangan Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya perlindungan siber di sektor pangan yang menurutnya merupakan urat nadi negara. Ketahanan pangan, kata dia, tidak bisa berdiri tanpa dukungan sistem digital yang aman dari ancaman siber. Ia menyebut, keamanan sistem informasi menjadi salah satu pondasi utama dalam menjalankan kerja-kerja kementerian dengan efisien dan terpercaya.

“Kami sangat membutuhkan perlindungan dan dukungan khusus. Sistem siber kita harus kuat dan aman, karena kalau pangan bermasalah, negara pun bermasalah,” kata Amran usai penandatanganan nota kerja sama dengan BSSN di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (9/10).

Amran menyebut, kerja sama ini bukan hanya aspek teknis, tetapi bagian dari upaya strategis menuju Indonesia sebagai negara mandiri dan berdaulat secara pangan. Ia menyebut hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ketahanan dan kemandirian pangan yang kokoh, bahkan mampu menjadi lumbung pangan dunia dalam jangka panjang.

Dalam kerja sama ini, Kementan dan BSSN akan fokus pada peningkatan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik, pengamanan teknologi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, serta literasi keamanan digital. Salah satu prioritasnya adalah membangun sistem keamanan digital pertanian yang komprehensif, dari perlindungan data petani, sistem informasi pangan, hingga membangun jaringan komunikasi langsung antara petani dan pusat data Kementan.

Amran mengatakan, pihaknya juga berharap BSSN dapat membantu mewujudkan sistem komunikasi digital yang menghubungkan satu juta petani secara online dan real-time, sebagai upaya membangun kontrol dan akses informasi yang cepat dari hulu ke hilir.

“Kami tadi juga minta BSSN memfasilitasi sistem komunikasi untuk bisa langsung menjangkau satu juta petani di seluruh Indonesia. Ini sekaligus untuk memperkuat jaringan, ekosistem data, dan perlindungan digital kita,” ujar Amran.

Ia juga menyinggung pentingnya keamanan data sebagai bagian dari stabilitas nasional, menyebut Indonesia kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi ikut berperan memberikan bantuan ke negara lain seperti Palestina.

Dari sisi BSSN, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo menyebut kerja sama ini merupakan bentuk dukungan langsung terhadap Kementan untuk memperkuat sistem keamanan dan sandi di lingkungan sektor pertanian. Kunjungan pihaknya ke Kementan disebut merupakan bagian dari kelanjutan sinergi strategis yang sudah terbangun antara kedua lembaga.

Menurut Nugroho, ada tiga aspek penting yang akan dikuatkan dalam kerja sama ini, yaitu pada tata kelola, penguatan sumber daya manusia, dan dukungan teknologi. Ia menyebut keamanan siber adalah kerja kolaboratif antarinstansi sehingga tak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri.

Ia juga mengungkap, hasil pemantauan BSSN menunjukkan bahwa sistem elektronik di Kementan masuk kategori baik dengan nilai indeks SPBE yang memuaskan. Capaian ini menunjukkan komitmen nyata Kementan dalam membangun tata kelola digital pemerintahan yang baik dan transparan.

“Kami sangat mengapresiasi bisa bermitra dengan Kementan. Kami komit mendukung agar Kementan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif lewat sistem elektronik yang terlindungi, kuat, dan terpercaya,” tutur Nugroho.

BSSN menyatakan bakal terus mendampingi Kementan dalam meningkatkan keamanan siber dan literasi digital sektor pertanian nasional. Kolaborasi ini diharapkan menjadi role model transformasi digital sektor publik yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Berita Terkait

KPK Tegaskan Korupsi di Daerah Masih Dominan, Dorong Penguatan Integritas Kepala Daerah
Menkes Tegaskan Rumah Sakit Wajib Layani Pasien Tanpa KTP Jika Kondisi Gawat Darurat
MK Terima Pencabutan Permohonan Uji Materi Pasal Pengunduran Diri Anggota Legislatif untuk Maju Pilkada
MK Nyatakan Permohonan Uji Materi Pajak Pesangon dan Pensiun Tidak Dapat Diterima
MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Kapolri, Tegaskan Polri Bukan Bagian Kabinet
MK Tolak Gugatan Uji Materi Syarat Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah
Mahkamah Konstitusi Tegaskan Anggota Polri Aktif Tidak Boleh Duduki Jabatan Sipil
MK Tegaskan Batasan Penggunaan Jangka Waktu Hak Atas Tanah di IKN Harus Bertahap dan Sesuai Evaluasi

Berita Terkait

Jumat, 14 November 2025 - 03:26 WIB

KPK Tegaskan Korupsi di Daerah Masih Dominan, Dorong Penguatan Integritas Kepala Daerah

Jumat, 14 November 2025 - 03:23 WIB

Menkes Tegaskan Rumah Sakit Wajib Layani Pasien Tanpa KTP Jika Kondisi Gawat Darurat

Jumat, 14 November 2025 - 03:14 WIB

MK Nyatakan Permohonan Uji Materi Pajak Pesangon dan Pensiun Tidak Dapat Diterima

Jumat, 14 November 2025 - 03:12 WIB

MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Kapolri, Tegaskan Polri Bukan Bagian Kabinet

Jumat, 14 November 2025 - 03:09 WIB

MK Tolak Gugatan Uji Materi Syarat Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah

Jumat, 14 November 2025 - 03:06 WIB

Mahkamah Konstitusi Tegaskan Anggota Polri Aktif Tidak Boleh Duduki Jabatan Sipil

Jumat, 14 November 2025 - 03:03 WIB

MK Tegaskan Batasan Penggunaan Jangka Waktu Hak Atas Tanah di IKN Harus Bertahap dan Sesuai Evaluasi

Jumat, 14 November 2025 - 02:59 WIB

MK Tolak Permohonan Pembatasan Masa Jabatan Kapolri

Berita Terbaru