JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irmawan, mendesak pemerintah mengutamakan penanganan pengungsi terdampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menilai kondisi di lapangan masih sangat memprihatinkan dan belum tertangani secara maksimal.
“Situasi di Aceh masih sangat memprihatinkan. Pemerintah harus hadir secara penuh untuk memastikan seluruh pengungsi mendapatkan bantuan yang layak dan segera,” ujar Irmawan di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Ia menyebut ribuan warga terpaksa mengungsi dalam kondisi yang sangat terbatas, baik dari sisi logistik, keterjangkauan akses jalan, hingga layanan darurat yang nyaris tidak tersedia di beberapa lokasi. Di sisi lain, faktor cuaca yang belum menentu turut menambah tekanan psikologis warga di pengungsian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tekanan fisik dan mental para pengungsi ini cukup memprihatinkan sehingga dibutuhkan langkah cepat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” lanjutnya.
Menurut legislator asal Aceh tersebut, pemerintah harus menempatkan keselamatan dan kesejahteraan pengungsi sebagai prioritas utama. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal sementara, air bersih, makanan pokok, hingga kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia harus segera dijamin.
“Yang paling mendesak saat ini adalah makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Bahkan kebutuhan seperti pampers dan susu bayi tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Irmawan juga menyoroti kerusakan infrastruktur yang menjadi hambatan utama dalam distribusi bantuan logistik. Ia menyatakan masih banyak wilayah terdampak yang belum dapat dijangkau karena jalan nasional maupun jalan kabupaten rusak dan terputus akibat bencana.
“Banyak jalan nasional tertutup dan sulit dilalui. Bila dalam dua hari akses belum dibuka, dampaknya akan semakin besar bagi pengungsi. Saya minta Kementerian PU mengerahkan seluruh kemampuan untuk membuka akses dan memastikan bantuan logistik tersalurkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlambatan penanganan darurat ini tidak hanya memperlambat proses pemulihan, tetapi juga berisiko menambah korban jiwa. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan skala penanganan bencana dan memastikan setiap langkah dilakukan secara terkoordinasi dan terukur.
“Penanganan pascabencana tidak bisa berjalan seperti biasa. Diperlukan kerja cepat, kolaboratif, dan menjangkau semua wilayah terdampak. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu terlalu lama dalam kesulitan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Irmawan menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi harus diperkuat, termasuk antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan relawan kemanusiaan. Ia juga berkomitmen mengawal proses percepatan penanganan bencana melalui peran dan fungsi pengawasan di DPR.
“Situasi bencana ini tidak boleh dianggap biasa. Negara harus menunjukkan kehadirannya secara nyata. Pengungsi membutuhkan perhatian penuh, bukan hanya janji,” pungkasnya. (RED)
