JAKARTA | Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irmawan, meminta pemerintah mempercepat proses perbaikan fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera. Ia menegaskan, pemulihan fasum bersifat mendesak karena menjadi kunci pembukaan akses ke daerah-daerah terisolasi, sekaligus mempercepat upaya pencarian ratusan korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/12/2025), Irmawan menyatakan bahwa kerusakan pada infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan jaringan air bersih telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat terdampak. Ia menilai, keterlambatan perbaikan dapat memperpanjang penderitaan masyarakat serta memperlambat proses pemulihan ekonomi sosial di daerah bencana.
“Kerusakan fasum akibat banjir dan longsor ini telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pemerintah harus bertindak cepat agar masyarakat segera bangkit dari situasi sulit ini,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (5/12/2025), tercatat 836 orang meninggal dunia, 509 orang masih belum ditemukan, dan 2.700 orang lainnya mengalami luka-luka. Bencana yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera tersebut juga menghancurkan 536 fasilitas umum, antara lain ruang terbuka publik, jaringan jalan, area pendukung, serta fasilitas utilitas seperti jaringan air bersih dan listrik.
Kerusakan infrastruktur di berbagai titik berakibat langsung pada terganggunya distribusi bantuan logistik dan lambatnya proses evakuasi. Banyak ruas jalan nasional dan regional terputus akibat longsor dan banjir, sementara jembatan penghubung di beberapa kawasan hanyut atau rusak berat. Hal ini menyulitkan akses tim SAR dan relawan ke lokasi terpencil yang terdampak parah. Selain itu, gangguan pada jaringan listrik membuat kondisi semakin sulit, terutama pada malam hari.
“Di sejumlah lokasi, penerangan jalan umum mati total sehingga pada malam hari kondisi gelap gulita dan menyulitkan proses evakuasi serta penanganan pengungsi,” kata Irmawan.
Ia juga merujuk pada kerusakan luas di sektor pelayanan publik. Selain ratusan fasilitas umum, BNPB mencatat terdapat 326 fasilitas pendidikan yang rusak, 185 rumah ibadah, 25 fasilitas kesehatan, 115 gedung dan kantor pelayanan publik, serta 295 jembatan yang mengalami kerusakan serius atau bahkan putus total.
Irmawan menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta agar koordinasi lintas lembaga diperkuat dan pelaksanaan rehabilitasi ditangani secara terukur dan akuntabel. Menurutnya, langkah tanggap harus dilakukan tidak hanya dalam tahap darurat, tetapi juga dalam tahap pemulihan jangka menengah yang mencakup rekonstruksi infrastruktur.
“Gerak cepat dalam perbaikan fasum perlu menjadi prioritas agar pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat tidak semakin tertunda,” lanjut Irmawan.
Ia menilai, percepatan pemulihan fasilitas umum juga akan memberikan dampak psikologis positif bagi masyarakat terdampak yang telah kehilangan harta benda dan tempat tinggal. Kembalinya fungsi layanan dasar seperti air bersih, listrik, sekolah, dan akses jalan dinilai akan memperkuat semangat masyarakat untuk bangkit dari bencana.
Irmawan menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal proses ini melalui peran legislatif dan kerja sama dengan kementerian terkait, terutama Kementerian PUPR, BNPB, serta pemerintah daerah. Ia berharap pemulihan dilakukan dengan skala prioritas yang berpihak kepada daerah paling terdampak dan masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan mengalami dampak jangka panjang dari bencana.
“Pemulihan bukan sekadar membangun kembali infrastruktur, tapi juga memulihkan harapan dan keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana,” tutup Irmawan. (RED)
