IMDI 2025 Diluncurkan, Jadi Kompas Digital Pemerintah Daerah

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 05:07 WIB

50876 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 sebagai tolok ukur perkembangan transformasi digital di berbagai daerah. Indeks ini mencatat keterampilan digital warga, pemberdayaan, dampak terhadap kerja, hingga kesiapan infrastruktur dan ekosistem digital.

“Harapan kami, provinsi maupun kabupaten/kota bisa menggunakan IMDI sebagai acuan perencanaan. Dari sini bisa terlihat, mana yang harus ditingkatkan, apakah literasi digital, pemberdayaan, atau infrastrukturnya,” ujar Kepala BPSDM Kemkomdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, Kamis (2/10/2025), saat menghadiri peluncuran IMDI di ajang peresmian Garuda Spark Innovation Hub.

Bonifasius menjelaskan, IMDI bukan sekadar laporan statistik, tapi alat praktis yang berguna bagi banyak pihak, dari pemerintah hingga industri dan akademisi. IMDI dirancang untuk memperkuat ambil keputusan berbasis data, terutama dalam urusan pengembangan SDM digital yang jadi kunci utama transformasi teknologi nasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Transformasi digital ini sangat erat kaitannya dengan SDM. Jadi IMDI akan memperkuat keputusan pemerintah daerah maupun pusat agar lebih tepat sasaran,” katanya.

Setiap daerah, lanjutnya, dapat melihat secara nyata indikator-indikator mana saja yang masih lemah dalam pilar digitalisasi. Dengan begitu, program yang disusun bisa langsung menyasar aspek yang paling butuh peningkatan.

“IMDI membantu memetakan pilar mana yang harus diperkuat, supaya masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaat digitalisasi, terutama dalam peningkatan kecakapan digital,” tuturnya.

Peluncuran IMDI 2025 ini juga jadi penegasan komitmen pemerintah terhadap agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempercepat transformasi digital, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing SDM di seluruh daerah.

Dengan data yang akurat dan spesifik, IMDI diharapkan menjadi kompas digital nasional, sehingga kebijakan yang diambil daerah tak lagi bersifat umum, tapi lebih fokus, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Berita Terkait

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun
Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik
Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan
Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini
Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah
Perkuat Kepastian Hukum untuk Rumah Tinggal, Masyarakat Bisa Tingkatkan Sertipikat HGB ke HM Sekarang
Jadi Pembicara dalam SUSBANPIM VIII, Menteri Nusron: Good Governance Dimulai dari Disiplin, Pembagian Tugas, dan Tata Kelola yang Jelas
Beda Fungsi dan Kegunaan, Pahami Perbedaan Pengecekan Sertipikat dan SKPT

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:32 WIB

Aktivis Nasional Apresiasi Ketegasan Menteri Imipas Agus Andrianto, Bukti Nyata Komitmen Bersihkan Institusi dari Praktik Korupsi

Minggu, 31 Mei 2026 - 22:39 WIB

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)*

Minggu, 31 Mei 2026 - 10:05 WIB

Sebanyak 1.052 Narapidana dan Anak Binaan Terima RK dan PMP Khusus Waisak Tahun 2026

Kamis, 28 Mei 2026 - 21:21 WIB

*Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Lampung Akhir Juni 2026, BRN: Jawaban atas Kerinduan Masyarakat*

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:32 WIB

Simak Cara Jual Beli Tanah yang Aman agar Terhindar Masalah di Masa Mendatang

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:30 WIB

Pasang Patok, Cara Sederhana Cegah Sengketa Tanah dengan Tetangga

Jumat, 22 Mei 2026 - 13:45 WIB

Berantas Mafia Tanah, Ini Cara Melapor ke Kementerian ATR/BPN

Jumat, 22 Mei 2026 - 13:38 WIB

Jadi Bagian dari Satgas PKH, Kementerian ATR/BPN Kawal Kepastian Hukum dan Tata Kelola Kawasan Hutan

Berita Terbaru

ACEH TENGGARA

Polda Aceh Ajak Masyarakat Meriahkan Bank Aceh Bhayangkara Run 2026

Sabtu, 6 Jun 2026 - 14:16 WIB