Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasdem secara resmi menonaktifkan empat anggota DPR RI terkait dinamika politik dan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Keputusan ini berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025.
Siaran pers PAN yang dibacakan oleh Ketua Umum Vifa Yoga Mauladi dan Wakil Ketua Umum Yulgi Fri Hasan menegaskan, langkah tersebut diambil untuk menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat dari partai. “Kami senantiasa berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat agar tercermin dalam kebijakan dan program pemerintah yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tulis siaran pers DPP PAN, Minggu (31/8/2025).
PAN menegaskan bahwa keputusan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama dari DPR RI Fraksi PAN merupakan langkah untuk merespons dinamika dan perkembangan politik saat ini. Partai juga menghimbau masyarakat tetap tenang, sabar, dan mempercayakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan secara tepat, cepat, dan berpihak pada rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Partai Nasdem melalui Ketua Umum Haji Sury Palo dan Sekretaris Jenderal Hermawi F. Taslim menyatakan keputusan menonaktifkan Ahmad Sharoni dan Nava Urbach anggota DPR RI Fraksi Nasdem didasari pada prinsip bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama perjuangan partai. Nasdem juga menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya sejumlah warga dalam upaya memperjuangkan aspirasinya.
Secara pribadi, keempat anggota DPR yang dinonaktifkan pun menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat. Uya Kuya, salah satu anggota DPR dari PAN, menyatakan penyesalan mendalam atas tindakan yang dianggap menyakiti rakyat dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan amanahnya.
Eko Patrio menegaskan komitmen untuk tetap menjalankan peran sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan menjaga sumpah yang diikrarkan. Sementara Nava Indria Urbach dari Nasdem meminta maaf sebesar-besarnya atas setiap perkataan dan tindakan yang menyinggung masyarakat, berharap ada pintu maaf yang diberikan.
Langkah kedua partai ini diharapkan menjadi bentuk respons konkret terhadap tuntutan publik, sekaligus menegaskan bahwa partai politik dan DPR harus selalu peka terhadap aspirasi masyarakat. Evaluasi kinerja anggota legislatif dan upaya menonaktifkan anggota yang menimbulkan kontroversi dinilai sebagai upaya penting untuk meredam ketegangan dan menjaga stabilitas politik di Indonesia.
Dengan keputusan ini, baik PAN maupun Nasdem menegaskan bahwa perjuangan mereka di lembaga legislatif tetap berlandaskan nilai-nilai reformasi, kerakyatan, dan kepentingan nasional, dengan tujuan akhir terciptanya pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kemakmuran rakyat. (*)
