JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, meminta pemerintah mewaspadai potensi sabotase dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya kasus keracunan makanan yang dialami siswa sekolah di sejumlah daerah.
“Badan Gizi Nasional (BGN) harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya sabotase oleh pihak-pihak tertentu,” kata Firman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (26/9/2025).
Firman mengaku heran kasus keracunan makanan banyak terjadi di lingkungan sekolah, padahal program MBG bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini sangat memprihatinkan dan memerlukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti banyaknya kasus keracunan,” ujar legislator Fraksi Partai Golkar ini.
Ia juga meminta pelaksanaan program MBG di lapangan dilakukan secara lebih selektif dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah.
“Harus melibatkan Pemda melalui ibu-ibu PKK sesuai tingkatannya, juga bekerja sama dengan organisasi seperti Persit dan Bhayangkari setempat,” tuturnya.
Sebelumnya, Literatur Institut juga mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Hal ini sebagai respons atas dugaan kelalaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi penyebab sejumlah kasus keracunan.
Direktur Literatur Institut, Asran Siara, menyatakan bahwa evaluasi diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“Kita berharap program pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan dengan prinsip zero accident,” kata Asran, Sabtu (27/9/2025).
Ia juga mengapresiasi langkah tegas BGN yang telah menutup sedikitnya 40 unit SPPG yang tidak memenuhi standar operasional pelayanan.
Program MBG merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, sejumlah laporan keracunan makanan dalam beberapa pekan terakhir memunculkan kekhawatiran terhadap pelaksanaan program tersebut.
