Cegah Konflik, Tim Percepatan Reformasi Hukum Usulkan Moratorium Penempatan TNI/ Polri

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 17 September 2023 - 05:57 WIB

50499 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Joko Widodo, untuk menghentikan sementara (moratorium) penempatan baru anggota TNI dan Polri di objek-objek vital nasional (obvitnas).

Dalam rekomendasi jangka pendeknya kepada presiden, Tim Percepatan Reformasi Hukum mengusulkan moratorium itu berlangsung sampai ada hasil kajian independen mengenai aturan, kebijakan, prosedur dan implementasi penempatan personel polisi dan militer untuk pengamanan objek vital nasional.

Hal tersebut disampaikan Anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum Nasional, Rifqi Sjarief Assegaf, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (15/9/2023).
“Penempatan TNI/Polri untuk pengamanan objek vital itu didiskusikan di Kelompok Kerja Lingkungan Hidup, karena mereka mengharapkan ada moratorium melihat ekses yang selama ini muncul. Keberadaan institusi tersebut dianggap bisa meningkatkan eskalasi. Pengamanan TNI-Polri di objek vital nasional juga bisa untuk perusahaan-perusahaan swasta. Itu perlu dilihat apa sudah tepat? Saya kira itu yang didorong,” kata Rifqi.
Menurut Rifqi, kelompok Kerja 2 Bidang Reformasi Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA) dalam hasil kajiannya merekomendasikan ada kajian independen yang meneliti kembali hubungan penempatan polisi dan prajurit TNI di objek vital nasional dan aktivitas korporasi lainnya dengan kondisi keamanan, HAM, dan konflik SDA.

Tim Percepatan Reformasi Hukum mengusulkan Menko Polhukam menerbitkan surat keputusan (SK) untuk membentuk tim independen, yang bertugas mengkaji persoalan itu sekaligus merumuskan rekomendasi dan peta jalan perbaikan kebijakan terkait penempatan polisi dan prajurit TNI di objek vital nasional serta aktivitas korporasi terkait,” katanya.

Kajian dan rumusan terkait itu ditargetkan dapat rampung pada Desember 2023.

Kemudian, tindak lanjutnya, rekomendasi itu diharapkan dapat dilaksanakan oleh TNI dan Polri secara bertahap pada Maret 2024, Juni 2024, dan September 2024.

Rifqi menyebutkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga mengusulkan TNI dan Polri menerbitkan SK atau Instruksi Kapolri dan Instruksi Panglima TNI, yang menghentikan sementara penempatan baru polisi dan prajurit TNI di objek vital nasional, sampai ada hasil kajian dan rekomendasi dari tim independen bentukan menko polhukam.

Baca Juga :  Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Ketua KPK Kasus Dugaan Pemerasan ke SYL

Moratorium itu diharapkan berlangsung pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasinya yang diserahkan ke presiden, Tim Percepatan Reformasi Hukum menilai TNI dan Polri menjadi institusi yang cukup banyak terlibat dalam kasus-kasus terkait konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Para ahli dan pakar yang tergabung dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum menilai, penempatan polisi dan prajurit TNI hanya meneruskan pendekatan represif tanpa menyelesaikan akar masalah dari adanya gangguan-gangguan keamanan terhadap objek vital nasional.

Sebelumnya, terjadi bentrokan antara warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam  terkait konflik lahan,  Kamis (7/9/2023).
Facebook Comments Box

Berita Terkait

Satgas Yonkav 12/BC Gagalkan Penyeludupan Dua Karung Narkoba Seberat 35 Kg dan 35 Ribu Butir Ekstasi
Didukung Banyak Kalangan H Bustan Layak jadi Menteri Koperasi
Breaking News: Hendry Ch Bangun Dipecat!
SD Negeri 2 Percontohan Terima Murid Baru Dengan Acara Tepung Tawar
Kunjungan Jokowi Ke Lampung, Forum Relawan Jokowi Tegak Lurus Laporkan Kerja Politiknya
Menhan Prabowo Sambut Grand Syekh Al Azhar Prof. Ahmed di Kemhan
Judi Online Buat Candu Penikmatnya, Bara JP Millenial Angkat Bicara
Resmi Didukung DPP PKS, Haji Mirwan Kantongi SK Calon Bupati Aceh Selatan

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 15:56 WIB

Polres Gayo Lues Gelar Perlombaan Menembak dalam Rangka Memperingati Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:22 WIB

Cegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas, Kodim 0113/Gayo Lues Lakukan Pemeriksaan Kendaraan Dinas

Selasa, 16 Juli 2024 - 01:36 WIB

Menyambut Bulan Muharram, Pengajian Rutin Ibu Ibu Kampung Uning Gelung Kecamatan Dabun Gelang Santunan Anak Yatim

Senin, 15 Juli 2024 - 16:38 WIB

SD Negeri 2 Percontohan Terima Murid Baru Dengan Acara Tepung Tawar

Senin, 15 Juli 2024 - 11:18 WIB

Danramil 08/ Blangpegayon Kapten Inf Andrianto Mewakili Dandim 0113/ Gayo Lues Menghadiri Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Operasi Patuh Seulawah 2024

Senin, 15 Juli 2024 - 10:46 WIB

Kapolres Gayo Lues Pimpin Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Operasi Patuh Seulawah 2024

Minggu, 14 Juli 2024 - 21:28 WIB

Operasi Patuh Seulawah 2024 di Mulai, Satlantas Polres Gayo Lues Ajak Masyarakat Patuhi Peraturan Lalulintas

Minggu, 14 Juli 2024 - 18:03 WIB

H Maliki di Undang Makan Bersama di Daulat Maju Calon Wakil Bupati Gayo Lues

Berita Terbaru

ACEH TENGGARA

Penangkapan Pengedar Narkoba di Aceh Tenggara

Rabu, 17 Jul 2024 - 12:30 WIB