GAYO LUES | Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 17 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Langkah ini diambil setelah BGN menemukan sejumlah dapur tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan, terutama terkait aspek keamanan pangan dan mutu gizi. Surat penghentian sementara itu tertuang dalam dokumen resmi BGN Nomor 1529/D.TWS/04/2026 tertanggal 12 April 2026.
Dari 17 dapur yang dihentikan, 14 di antaranya berada di Aceh Tenggara dan tiga lainnya di Gayo Lues. Dapur-dapur tersebut selama ini menjadi andalan ribuan warga, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan yang sangat membutuhkan asupan makanan bergizi. Di Aceh Tenggara, dapur yang dihentikan tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Bambel, Babusalam, Lawe Alas, Babul Rahmah, Lawe Bulan, Deleng Pokhisen, Badar, Ketambe, Lawe Sumur, dan Bambel. Sementara di Gayo Lues, dapur yang terkena penghentian berada di Kecamatan Blangkejeren, Blangjerango, dan Kuta Panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BGN menegaskan, penghentian sementara ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk memastikan seluruh dapur MBG benar-benar memenuhi standar sebelum kembali beroperasi. Evaluasi yang dilakukan BGN menemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari kebersihan dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga proses pengolahan makanan yang belum sesuai dengan standar keamanan pangan dan kandungan gizi yang dipersyaratkan. Seluruh pengelola dapur diminta segera melakukan perbaikan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Di lapangan, penghentian ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Banyak orang tua khawatir anak-anak mereka akan kehilangan akses terhadap makanan bergizi yang selama ini menjadi penopang kebutuhan harian. Sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat berharap pemerintah daerah dan BGN dapat segera memberikan solusi, baik dengan mempercepat proses evaluasi maupun menyediakan alternatif bantuan pangan selama masa penghentian.
Para pengelola dapur MBG, yang sebagian besar berasal dari yayasan dan lembaga sosial lokal, menyatakan siap melakukan perbaikan sesuai arahan BGN. Namun, mereka juga berharap adanya pendampingan dan pelatihan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Tidak sedikit yang menyoroti perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana, terutama di daerah terpencil.
Keputusan BGN ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dalam pelaksanaan program bantuan pangan. Di tengah upaya pemerintah menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, jaminan terhadap mutu dan keamanan pangan menjadi hal yang sangat krusial. Namun, keberlanjutan layanan bagi masyarakat juga harus menjadi perhatian utama, agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
Masyarakat Aceh Tenggara dan Gayo Lues kini menanti langkah cepat dari BGN dan pemerintah daerah untuk memastikan dapur MBG dapat kembali beroperasi dengan standar yang lebih baik. Harapan besar tertuju pada perbaikan sistem, peningkatan pengawasan, serta kolaborasi semua pihak agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi solusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah. (red)
