ACEH SELATAN | Dinamika politik kerap menghadirkan berbagai manuver kekuasaan, terutama ketika terjadi perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan. Namun situasi berbeda terlihat di Kabupaten Aceh Selatan ketika Bupati Mirwan MS harus menjalani masa penonaktifan selama tiga bulan akibat sanksi dari Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kondisi yang bagi sebagian politisi dapat menjadi peluang untuk memperkuat posisi politik, Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis justru memilih sikap berbeda. Ia tetap menjaga komitmen politiknya dan tidak melakukan manuver kekuasaan.
Selama masa penonaktifan tersebut, Baital Mukadis ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ia tetap berpegang pada arah kebijakan dan program pembangunan yang sebelumnya telah disepakati bersama Bupati Mirwan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk konsistensi dan loyalitas politik di tengah dinamika kekuasaan yang sering kali diwarnai kepentingan pragmatis.
Aktivis muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mengapresiasi sikap yang ditunjukkan Baital Mukadis dalam menghadapi situasi politik tersebut.
Menurut Tonicko, keputusan untuk tidak melakukan manuver politik menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik sekaligus komitmen untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
“Saya mengapresiasi sikap dan penyikapan Baital Mukadis dalam dinamika politik yang terjadi saat Bupati Aceh Selatan mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri. Ia berhasil menjaga stabilitas politik daerah,” kata Tonicko saat diwawancara.
Ia juga menilai keteguhan Baital Mukadis dalam menjaga kesetiaan kepada Mirwan menjadi contoh integritas dalam dunia politik.
“Keteguhannya menjaga kesetiaan kepada Haji Mirwan menjadi contoh bahwa masih ada figur yang berintegritas dalam politik, di tengah anggapan bahwa politik sering kali identik dengan pragmatisme,” ujarnya.
Tonicko Anggara menutup kalimatnya dengan mengatakan bahwa tentu sikap H. Baital Mukadis tersebut menjadi sebuah catatan penting bagi masyarakat Aceh Selatan pada umumnya saat menyaksikan dan menilai dinamika politik lokal Aceh Selatan. Di tengah peluang untuk melakukan manuver kekuasaan, pilihan untuk tetap setia dan menjaga stabilitas pemerintahan dinilai sebagai sikap politik yang mencerminkan integritas kepemimpinan.
“Tentu hal ini menjadi sebuah catatan penting yang dapat diambil pembelajaran daripadanya yakni tentang kesetiaan dan integritas kepemimpinan.” Tutup Tonicko Anggara. (ril)
