JAKARTA | Budayawan Sujiwo Tejo mengungkapkan kegelisahan mendalam soal kondisi sosial dan kemasyarakatan Indonesia dalam sebuah diskusi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti makin pudarnya rasa persaudaraan satu bangsa di tengah masyarakat, yang menurutnya nampak nyata dalam interaksi sehari-hari, khususnya perilaku di jalan raya Ibu Kota. Tejo menilai, gesekan di ruang publik kini lebih didominasi semangat individualisme ketimbang nilai-nilai kekeluargaan yang dahulu menjadi identitas nasional.
Dalam keterangannya, Sujiwo Tejo juga mengulas kecenderungan militerisme yang merambah ruang-ruang sipil. Ia menyebut, fenomena ini bukan semata-mata dipaksakan dari atas, melainkan respons terhadap aspirasi masyarakat yang secara sosiologis memang memiliki akar militeristik. Hal itu, ujar Tejo, terlihat dari kebiasaan penggunaan istilah seperti “siap” atau “izin” dalam komunikasi sehari-hari. “Ada kebanggaan saat bicara gaya komando, padahal ruang sipil mestinya lentur dan inklusif,” paparnya sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Kritik Tejo terhadap gaya seremonial dalam kenegaraan juga mengemuka, terutama pada peringatan hari kemerdekaan yang menurutnya kerap kaku dan kurang membumi. Ia mengusulkan agar upacara nasional dijalankan secara lebih terbuka dan menyentuh kebutuhan batin masyarakat lintas lapisan sosial.
Tak hanya itu, budayawan yang akrab disapa Mbah Tejo tersebut juga menyoroti gap kesejahteraan masyarakat. Dalam tinjauan filosofisnya, ia kerap melihat janji “gemah ripah loh jinawi” yang hingga kini belum sepenuhnya dirasakan rakyat, khususnya kelompok petani yang masih terimbas fluktuasi harga pangan. Bagi Tejo, ketimpangan tata kelola ekonomi jadi tantangan serius yang harus dijawab pemerintahan ke depan.
Lebih lanjut, Sujiwo Tejo berpendapat bahwa seorang pemimpin bangsa tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan administratif, melainkan juga butuh imajinasi dan keteladanan untuk membangun kembali nasionalisme yang kini dinilainya rapuh. Ia pun mengajak Presiden Prabowo, serta para pemangku kebijakan lainnya, untuk membuka telinga terhadap aspirasi rakyat, termasuk dari hal-hal yang sederhana tapi berdampak nyata bagi harmoni sosial dan persatuan bangsa. (*)







































