Jakarta – Rencana kenaikan anggaran pendidikan tahun 2027 sebesar Rp 100 triliun menjadi Rp 820,9 triliun mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati. Esti menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut belum otomatis menjamin adanya penguatan layanan pendidikan, terutama dalam aspek kesejahteraan guru yang dinilai masih belum menjadi prioritas utama pemerintah.
Menurut Esti, kebijakan anggaran pendidikan perlu lebih dari sekadar fokus pada pembangunan fisik. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa guru sebagai komponen utama pendidikan mendapatkan dukungan memadai dan kesejahteraan yang layak. “Kebijakan anggaran pendidikan tidak bisa hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan guru sebagai salah satu komponen utama pendidikan mendapatkan dukungan dan kesejahteraan yang layak,” ujar Esti saat ditemui, Jumat (21/8/2026).
Esti mengingatkan pemerintah agar alokasi anggaran pendidikan benar-benar menyentuh seluruh pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan. Menurutnya, dana tersebut perlu disalurkan langsung kepada sekolah, perguruan tinggi, guru, dosen, peserta didik, dan juga perpustakaan. Ia menilai, pekerjaan rumah yang tertunda dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari honor dan gaji guru, fasilitas pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), sekolah rusak, hingga sarana tidak memadai, masih membutuhkan perhatian khusus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah belum merencanakan kenaikan gaji guru pada tahun 2027, meskipun anggaran pendidikan mendapat kenaikan signifikan di RAPBN 2027. “Belum, belum, belum direncanakan (kenaikan gaji guru). Tapi bukan berarti nggak mungkin,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia menambahkan, perubahan prioritas anggaran tetap dimungkinkan apabila kondisi keuangan negara mendukung.
Anggaran pendidikan 2027 sebesar Rp 820,9 triliun akan dialokasikan ke sejumlah program, seperti Program Indonesia Pintar yang menargetkan 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, pembangunan Sekolah Unggulan Garuda, dan Sekolah Rakyat. Pemerintah juga memprioritaskan percepatan revitalisasi gedung sekolah dan madrasah yang rusak, perbaikan kualitas pembelajaran, hingga pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik melalui program Makan Bergizi Gratis.
Esti berharap, dengan anggaran pendidikan yang bertambah, pemerintah dapat lebih efektif menuntaskan berbagai masalah mendasar yang selama ini menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. Ia juga menekankan perlunya sistem pengawasan akuntabel agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak langsung dan merata, terutama bagi kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. (*)
