baranewsaceh.co,Banda Aceh: Kebijakan Amiruddin yang dianggap “menyunat” hak-hak rakyat semakin menuai kritik. Warga Banda Aceh merasa kebijakan yang diambil selama masa jabatannya sebagai Penjabat (PJ) Wali Kota merugikan mereka.
Amiruddin dianggap telah gagal dalam memenuhi hak-hak masyarakat kecil. Berbagai bantuan dan tunjangan yang selama ini diandalkan oleh warga, seperti tunjangan kematian, bantuan melahirkan, serta bantuan bagi kalangan disabilitas, kini tidak lagi tersedia. Hal ini menambah beban hidup masyarakat yang sebelumnya sudah berat.
Fajarul, seorang aktivis Aceh, juga menyoroti kenaikan tarif PDAM yang drastis. “Harga bayar PDAM juga naik drastis, ini sungguh merugikan rakyat. Kami masyarakat sangat sengsara atas naiknya tagihan PDAM air bersih,” ungkap Fajarul. Kenaikan ini membuat banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di belakang Masjid Raya Jalan Pante juga menuai kritik. “Penggusuran ini tidak pro kemanusiaan,” lanjut Fajarul. Banyak pedagang kecil kehilangan mata pencaharian mereka tanpa adanya solusi alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah kota.
Kritik lainnya datang terkait pemotongan berbagai tunjangan dan bantuan yang sangat diperlukan oleh masyarakat kecil. Misalnya, tunjangan kematian yang sebelumnya membantu keluarga yang berduka untuk mengurangi beban biaya pemakaman kini ditiadakan. Hal ini membuat keluarga yang sedang berduka harus menghadapi beban biaya yang besar.
Bantuan untuk pedagang kecil yang sebelumnya membantu mereka untuk mengembangkan usaha kini juga tidak ada lagi. Ini membuat banyak pedagang kecil kesulitan untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. “Bantuan untuk pedagang kecil yang sebelumnya membantu mereka untuk mengembangkan usaha kini juga tidak ada lagi,” tegas Fajarul.
Selain itu, berbagai program bantuan sosial lainnya yang dulu rutin diberikan kepada masyarakat kini ditiadakan. Hal ini membuat banyak warga merasa diabaikan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah kota. “Berbagai program bantuan sosial lainnya yang dulu rutin diberikan kepada masyarakat kini ditiadakan, membuat banyak warga merasa diabaikan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah kota,” ujar Fajarul.
Masyarakat berharap agar kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat ini segera dievaluasi dan diubah. Mereka mendesak agar hak-hak dasar mereka dikembalikan dan pemerintah kota lebih peduli terhadap kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.
Dengan berbagai kebijakan yang dianggap merugikan ini, semakin banyak warga yang mempertanyakan keberpihakan Amiruddin sebagai PJ Wali Kota Banda Aceh. Masyarakat berharap pemimpin yang akan datang dapat lebih memperhatikan nasib mereka dan membuat kebijakan yang benar-benar pro rakyat.
