Kutacane – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menegaskan komitmen transparansi dalam penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang berasal dari tiga daerah di Sumatera Barat untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara, H. Syukur Selamat Karo Karo, SE, M.Si., Ak, menyampaikan bahwa total bantuan keuangan khusus sebesar Rp3,5 miliar yang diterima telah dialokasikan untuk program prioritas dan progres realisasi berjalan sesuai target.
Rinciannya, bantuan berasal dari Kota Padang Panjang sebesar Rp1 miliar, Kabupaten Pasaman Barat Rp1,5 miliar, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Rp1 miliar. Hingga pertengahan 2026, realisasi penggunaan telah mencapai Rp1,037 miliar atau sekitar 29,64 persen. Syukur menjelaskan, pencairan anggaran ini digunakan untuk membiayai tiga proyek utama di sektor infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Proyek pertama adalah peningkatan jaringan irigasi D.I. Kampung Nangka dengan alokasi anggaran sebesar Rp400 juta, dari pagu tersebut telah terealisasi Rp118 juta atau 29,60 persen. Kedua, pembangunan jembatan beton di Gaya Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, dari total Rp2 miliar sudah terealisasi Rp592,6 juta atau 29,63 persen. Ketiga, pembangunan jembatan beton Lawe Kulok di Kecamatan Lawe Bulan dengan pagu Rp1,1 miliar saat ini sudah terealisasi Rp326,3 juta atau 29,67 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPKD menegaskan setiap tahapan proses penyaluran dana berlangsung terbuka, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan selalu diawasi lintas instansi. Pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pemanfaatan dana bantuan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran tetap terjaga.
Syukur juga menekankan peran masyarakat dan berbagai pihak dalam upaya pengawasan agar pelaksanaan program berjalan tepat waktu dan sasaran. Pemerintah berharap penggunaan dana bantuan dari Padang Panjang, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur.
Pemerintah Aceh Tenggara mengajak seluruh unsur masyarakat mengawal bersama implementasi program dan mendukung terciptanya keterbukaan informasi, sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. (Zulkifli, S.Kom)
