JAKARTA – Praktik pengoplosan beras subsidi milik pemerintah kembali terbongkar. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, melakukan inspeksi mendadak ke sebuah lokasi di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, pada Kamis, 29 Oktober 2026, yang diduga menjadi tempat pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Dalam sidak yang didampingi aparat kepolisian tersebut, ditemukan sekitar 600 ton beras SPHP yang kemasannya dibongkar dan dikemas ulang menjadi beras premium untuk dijual dengan harga tinggi di pasaran. Temuan itu memicu kemarahan Mentan karena praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat kecil.
Amran menegaskan tindakan pengoplosan beras subsidi merupakan pelanggaran berat dan tidak manusiawi. Beras SPHP merupakan program pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menikmati beras dengan harga terjangkau, namun justru disalahgunakan dalam jaringan distribusi ilegal untuk meraup keuntungan berlipat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebanyak 600 ton beras subsidi diduga disalahgunakan dalam jaringan tersebut. Kementerian Pertanian memastikan akan mengambil langkah tegas berupa pemecatan bagi oknum internal yang terbukti terlibat dalam rantai distribusi curang. Mentan meminta kepolisian mengusut tuntas seluruh jaringan yang terlibat, termasuk oknum dari instansi terkait maupun pelaku di pasar yang ikut memperdagangkan beras hasil oplosan.
Aparat kepolisian turut mengamankan barang bukti di lokasi sidak sekaligus mendalami keterlibatan pihak lain. Penyelidikan akan terus dikembangkan hingga mencakup seluruh jalur distribusi untuk memastikan tidak ada sisa jaringan mafia pangan yang masih beroperasi.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menindak seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Langkah penindakan ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus menjaga agar program stabilisasi pangan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. (*)
