slot preparation.lsrs.lu https://turistskola.edu.rs/

Runtuhnya Integritas Kepala Daerah: Pemecatan Bupati Gowa dan Penangkapan Bupati Klaten oleh KPK

Redaksi Bara News

- Redaksi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 00:46 WIB

50316 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah kembali tercoreng oleh serangkaian skandal memalukan yang melibatkan dua kepala daerah dalam waktu berdekatan. Di Sulawesi Selatan, Kementerian Dalam Negeri secara resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Bupati Gowa, Husniah Talendrang, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Keputusan drastis ini diambil menyusul serangkaian pelanggaran berat yang mencakup skandal perselingkuhan, dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah senilai Rp16 miliar, hingga pencabutan sepihak bantuan beasiswa doktoral mahasiswi. Pemecatan ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan hasil pansus hak angket DPRD Gowa terkait proses pemakzulan sang bupati.

Di saat yang sama, komitmen pemberantasan korupsi diuji kembali dengan langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pada 15 Oktober 2026. Berdasarkan informasi, Hamenang ditangkap di rumah dinasnya bersama 19 orang lainnya, termasuk oknum dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,9 miliar yang ditemukan tersimpan di dalam wadah berbentuk tong atau ember. Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik suap pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga upaya pengondisian audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Rentetan peristiwa ini menyoroti potret kelam tata kelola pemerintahan yang masih terjebak dalam praktik koruptif dan pelanggaran etika profesional. Husniah Talendrang kini harus melepaskan jabatannya dan menyerahkan kendali pemerintahan kepada pelaksana tugas, sementara Hamenang Wajar Ismoyo harus menghadapi proses hukum intensif di Gedung Merah Putih Jakarta. Ketiadaan integritas di tingkat pimpinan daerah ini tidak hanya menghambat efektivitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi preseden buruk yang semakin menggerus kewibawaan birokrasi di hadapan masyarakat. Tindakan tegas dari pemerintah pusat dan penegak hukum diharapkan dapat menjadi peringatan keras agar para pejabat daerah tidak lagi menjadikan wewenang mereka sebagai alat untuk memperkaya diri atau melakukan pelanggaran moral yang merendahkan jabatan publik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berita Terkait

Lima Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rp7,6 Miliar di Simeulue Diserahkan ke Kejaksaan, Kerugian Negara Rp851 Juta
Mantan Direktur Bumdesma Pintu Rime Gayo Divonis 5,5 Tahun, Dana Desa 23 Kampung Raib untuk Proyek SPBU
Adik Jenderal Bintang Tiga Tak Kebal Hukum: Mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Resmi Ditahan Kasus Pungli PBG dan TPPU
Jadi Tersangka Korupsi CSR BI Rp 28 Miliar Tak Ditahan, Dua Anggota DPR Malah Melenggang Lagi ke Senayan
Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana KONI dan Aset PON XXI Aceh Menguak Borok Tata Kelola Rp 165 Miliar
Lingkaran Setan Politik Berbiaya Tinggi: Saat Jabatan Publik Jadi Mesin Pelunasan Utang
Hercules Akui Terima Rp800 Juta dari Pengacara Summarecon, Berdalih Hati Nurani Saat Serahkan ke KPK
Hercules Desak KPK Periksa Nusron Wahid, Uang Rp800 Juta Disita dalam Pusaran Dugaan Korupsi ATR/BPN

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:52 WIB

Atas Nama Kemanusiaan, Tokoh Masyarakat Aceh Tenggara Minta Satgas dan TNGL Hentikan Penumbangan Kebun Sawit Petani Kecil

Minggu, 15 November 2026 - 18:00 WIB

Kapolres Aceh Tenggara Gelar Minggu Kasih di Gereja HKBP Lawe Ponggas, Ajak Jemaat Jaga Kerukunan dan Kamtibmas.

Minggu, 15 November 2026 - 04:02 WIB

Proyek Rekontruksi Jalan Mutiara Dame Lawe Malum Agara Rp 4.32 M Diduga Aspal di Alihkan menjadi Beton

Minggu, 15 November 2026 - 04:00 WIB

Aceh Tenggara Hebat. Mobil Dinas BL 1 H, BL 2 H dan BL 3 H. Harganya Diduga Lebih Mahal Dari Mobil Dinas Presiden RI 1

Jumat, 13 November 2026 - 22:05 WIB

Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat

Jumat, 13 November 2026 - 20:56 WIB

Gerak Cepat Pascabanjir, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Personel Bantu Pulihkan Desa Pulolatong

Jumat, 13 November 2026 - 20:08 WIB

Jaga Wilayah Tetap Kondusif, Polres Aceh Tenggara Intensifkan Patroli Kamtibmas

Jumat, 13 November 2026 - 18:30 WIB

Dinas Koperasi UMKM Agara Akan Bantu Pelaku Usaha Kecil Menengah Alat dan Barang

Berita Terbaru