JAKARTA | Kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah kembali tercoreng oleh serangkaian skandal memalukan yang melibatkan dua kepala daerah dalam waktu berdekatan. Di Sulawesi Selatan, Kementerian Dalam Negeri secara resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Bupati Gowa, Husniah Talendrang, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Keputusan drastis ini diambil menyusul serangkaian pelanggaran berat yang mencakup skandal perselingkuhan, dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah senilai Rp16 miliar, hingga pencabutan sepihak bantuan beasiswa doktoral mahasiswi. Pemecatan ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan hasil pansus hak angket DPRD Gowa terkait proses pemakzulan sang bupati.
Di saat yang sama, komitmen pemberantasan korupsi diuji kembali dengan langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pada 15 Oktober 2026. Berdasarkan informasi, Hamenang ditangkap di rumah dinasnya bersama 19 orang lainnya, termasuk oknum dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,9 miliar yang ditemukan tersimpan di dalam wadah berbentuk tong atau ember. Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik suap pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga upaya pengondisian audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Rentetan peristiwa ini menyoroti potret kelam tata kelola pemerintahan yang masih terjebak dalam praktik koruptif dan pelanggaran etika profesional. Husniah Talendrang kini harus melepaskan jabatannya dan menyerahkan kendali pemerintahan kepada pelaksana tugas, sementara Hamenang Wajar Ismoyo harus menghadapi proses hukum intensif di Gedung Merah Putih Jakarta. Ketiadaan integritas di tingkat pimpinan daerah ini tidak hanya menghambat efektivitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi preseden buruk yang semakin menggerus kewibawaan birokrasi di hadapan masyarakat. Tindakan tegas dari pemerintah pusat dan penegak hukum diharapkan dapat menjadi peringatan keras agar para pejabat daerah tidak lagi menjadikan wewenang mereka sebagai alat untuk memperkaya diri atau melakukan pelanggaran moral yang merendahkan jabatan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
