JAKARTA, 3 September 2026 – Tren kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mengalami penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan analisis data dari berbagai lembaga survei nasional, angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden yang sebelumnya sempat berada di kisaran 60 hingga 70 persen, kini menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, bahkan menyentuh kisaran 37 persen menurut survei terbaru.
Penurunan elektabilitas ini dipicu oleh beberapa faktor, mulai dari kebijakan program unggulan pemerintah yang dianggap belum efektif, hingga performa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap masyarakat sebagai beban politik bagi Presiden Prabowo. Kritik publik yang muncul tidak hanya menyoroti kapasitas personal wakil presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, tetapi juga kembali mengungkit proses kontroversial penetapan cawapres yang melibatkan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi pada masa lalu. Masyarakat kini dinilai lebih kritis dalam mengevaluasi sosok wakil presiden yang dianggap tidak memiliki kecakapan yang cukup untuk berada di panggung utama pemerintahan.
Situasi ini menciptakan beban ganda bagi pemerintahan Prabowo. Di saat publik menuntut adanya perombakan kabinet atau reshuffle untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, ketidakhadiran sosok wakil presiden yang mampu memberikan legitimasi dan dukungan elektoral justru memperburuk citra pemerintah. Analisis ini mengemuka seiring dengan keresahan publik yang mengaitkan setiap kegagalan atau ketidakmampuan pemerintah dengan sosok wakil presiden. Koalisi pendukung pemerintah kini ditantang untuk merumuskan langkah strategis guna menyelamatkan legitimasi pemerintahan hingga masa jabatan berakhir pada 2029 mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi ini dilansir dari kanal YouTube SEWORD TV, yang menyoroti perlunya evaluasi mendalam atas posisi wakil presiden sebagai kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (*)
