JAKARTA | Sosok Hercules, yang bernama asli Rosario Marshall, kembali menjadi perbincangan publik di tengah maraknya laporan kekerasan dan aksi premanisme di wilayah ibu kota. Wajahnya tidak hanya identik dengan kelompok-kelompok jalanan, namun juga kerap diasosiasikan sebagai figur yang powerful dan menakutkan. Kesan itu, menurut Psikolog Forensik, Reza Indragiri Amriel, tak lahir semata-mata dari narasi sejarah lama ataupun spekulasi soal jaringan dukungan elite. Ini menjadi tema utama dalam episode PSYCHOLOGY with Reza Indragiri yang dilansir dari kanal YouTube Fristian Griec Media.
Reza Indragiri secara terbuka mengaku pengalaman perdananya bertemu Hercules bukan dipenuhi rasa kagum, melainkan takut. Ia mencoba menelusuri dari mana asal aura kekuasaan—dan bahkan “kebal hukum”—seseorang seperti Hercules di benak banyak warga. Beragam spekulasi masyarakat berkembang, mulai dari hubungan khusus dengan petinggi militer, kedekatan dengan satuan elite Kopassus, hingga persahabatan historis dengan nama besar seperti Presiden Prabowo Subianto. Namun, Reza menunjukkan, semua spekulasi itu runtuh di hadapan dinamika hukum yang sebenarnya terjadi.
Sejarah mencatat deretan kasus hukum yang pernah menyeret Hercules, mulai dari kasus kekerasan yang menjeratnya dua bulan penjara di era 2000-an, vonis penjara pada 2013 dan 2014 karena melawan aparat serta pemerasan, hingga kasus penguasaan lahan. Namun catatan tersebut belum menyebabkan perubahan stigma. Nama Hercules kembali muncul di tengah tragedi kekerasan massal, termasuk dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan dan penganiayaan seorang pelajar di kawasan Jakarta Barat, wilayah yang dalam sejarahnya memang selalu disebut “angker” oleh warga, seperti Slipi, Grogol, atau Palmerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam episode tersebut, Reza mempertanyakan: mengapa figur seperti Hercules dan kelompok-kelompok di sekitarnya seolah tak tersentuh hukum secara konsisten? Reza membongkar satu per satu anggapan populer. Ia menyatakan, andai memang Hercules adalah “binaan” militer, kenyataannya sejumlah jenderal TNI justru beberapa kali berseteru secara terbuka dengan Hercules, demikian pula perwira elite dan pimpinan Kopassus. Jika dianggap sebagai rekan dekat penguasa, Prabowo Subianto sekalipun memberikan pernyataan publik yang menuntut ormas seperti GRIB Jaya untuk justru membawa ketertiban, bukan ketakutan.
Faktor yang lebih mendasar, menurut Reza, justru terletak pada proses penegakan hukum yang kerap terkatung-katung. Ia menegaskan, almamater intimidasi, rasa takut, dan imaji kekuatan muncul bukan hanya dibangun oleh kekuatan fisik atau jaringan, melainkan oleh lemahnya kepastian sikap penegak hukum di hadapan masyarakat. Tidak terlihat adanya kepastian apakah laporan, proses hukum, hingga vonis benar-benar berjalan tuntas ketika sebuah nama populer terlibat.
Reza bahkan membeberkan, dalam sejarah hukum Hercules, hanya ada beberapa Kapolda Metro Jaya yang berani mendesak proses hukum berjalan hingga tuntas pada kasus-kasus menonjol. Di luar itu, publik kerap menghadapi situasi hukum yang “tutup mulut,” di mana laporan masyarakat hingga hari-hari terakhir belum jelas progres dan hasilnya di tangan aparat penegak hukum.
Dalam tayangan PSYCHOLOGY with Reza Indragiri dari kanal Fristian Griec Media, muncul pertanyaan tajam: benarkah kekuasaan seorang preman hadir karena didukung elite, atau justru karena kegagalan negara membangun wibawa hukum tanpa kompromi? Ketakutan sebagian masyarakat, menurut Reza, bukan lagi soal siapa yang melindungi, melainkan siapa yang gagal bertindak.
Di tengah sorotan tragedi pengeroyokan Bambang Setiawan, babak belurnya pelajar Fatur, sampai dugaan pelanggaran yang terus dikaitkan pada kelompok-kelompok jalanan di Jakarta, Reza menyimpulkan bahwa momen-momen hukum yang ragu, lamban, atau terkesan takut justru memperbesar ilusi kekuasaan pada individu tertentu di ruang publik. Reza menutup paparannya dengan catatan keras: selama aparat masih setengah hati, kekuatan intimidasi akan tetap subur, bukan karena kekuatan personal, melainkan karena lemahnya keberanian negara menegakkan keadilan yang setara bagi seluruh warga negara. (*)
