JAKARTA | Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Aceh, Irmawan, mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera. Penegasan ini disampaikan dalam kunjungannya ke daerah terdampak di Aceh, Jumat (19/12/2025), menyikapi semakin parahnya dampak krisis air bersih pascakejadian bencana.
Menurut Irmawan, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan paling mendasar yang tidak bisa ditunda dalam situasi darurat. Ia menyoroti kondisi di berbagai daerah terdampak, terutama di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, di mana pasokan air bersih sangat terbatas karena kerusakan pada sumber air warga. Banyak sumur warga yang rusak, tertimbun material longsor, atau tercemar limbah akibat banjir besar.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat pascabencana. Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar, namun justru setelah bencana air menjadi barang langka. Banyak sumur warga tidak lagi bisa digunakan karena tercemar lumpur dan kotoran,” ujar Irmawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, secara geografis wilayah-wilayah terdampak banyak berada di kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai. Ketika banjir dan longsor terjadi, sumber-sumber mata air tertutup material tanah, jaringan perpipaan rusak, dan instalasi pengelolaan air bersih berhenti berfungsi. Dalam kondisi seperti ini, jelas Irmawan, warga tidak memiliki alternatif selain menunggu bantuan air bersih dari pemerintah.
Ketiadaan air bersih menurutnya bukan hanya menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci, tetapi juga memicu munculnya persoalan lain di pengungsian. Ia mengungkapkan, masih banyak warga yang harus bertahan tanpa bisa mencuci pakaian atau membersihkan tubuh selama berhari-hari karena tidak mendapatkan pasokan air bersih yang cukup.
“Bahkan untuk kebutuhan sederhana seperti mandi dan mencuci pakaian masih sangat terbatas. Masih ada warga yang mengenakan pakaian berlumur lumpur karena tidak bisa dicuci akibat kekurangan air bersih,” katanya.
Lebih lanjut, Irmawan mengingatkan bahwa krisis air bersih juga berdampak langsung pada aspek kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Ia menyebut, laporan dari lapangan menyebutkan adanya lonjakan kasus penyakit kulit dan diare di berbagai titik lokasi pengungsian akibat minimnya kebersihan dan tidak mencukupinya suplai air bersih.
“Banyak anak mengalami penyakit kulit karena tidak bisa membersihkan diri dengan layak. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis kesehatan,” tegasnya.
Ketua DPW PKB Aceh ini menilai, krisis air bersih setelah bencana bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan pentingnya kehadiran negara dalam situasi darurat kemanusiaan. Ia menekankan bahwa distribusi air bersih harus dijadikan prioritas dalam tahap tanggap darurat, sejajar pentingnya dengan sandang dan pangan. Sebab, air menentukan martabat dan keselamatan hidup para penyintas.
Irmawan pun mendesak kementerian terkait, termasuk Kementerian PUPR, BNPB, serta Dinas Sosial dan instansi daerah, untuk memastikan penyaluran bantuan air bersih dilakukan secara masif, merata, dan berkelanjutan. Ia menekankan agar langkah distribusi ini tidak hanya menyasar wilayah yang mudah diakses, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau kendaraan besar. Solusi jangka pendek seperti penyediaan tangki air keliling dan pembangunan instalasi air bersih sementara juga dinilai perlu segera dilakukan.
“Air bersih bukan sekadar bantuan tambahan, tetapi kebutuhan utama yang menentukan kesehatan, martabat, dan keselamatan warga terdampak bencana,” pungkas Irmawan.
Hingga saat ini, proses penyaluran bantuan terus berjalan, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan lapangan. Pemerintah daerah bersama relawan dan komunitas lokal berupaya menambah titik-titik distribusi air bersih. Namun, keterbatasan infrastruktur dan medan yang sulit tetap menjadi tantangan utama. Desakan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sumber daya terus disuarakan, agar masyarakat terdampak dapat segera hidup kembali dalam kondisi yang layak dan sehat di tengah situasi darurat yang masih berlangsung. (RED)
