Kutacane – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah menyepakati dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna DPRK masa sidang I tahun 2025 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRK Aceh Tenggara, Jalan Ahmad Yani, Kutacane, Senin (17/11/2025).
Dalam nota keuangan pengantar Rancangan Qanun (Raqan) APBK 2026 yang disampaikan oleh Bupati Aceh Tenggara, H.M. Salim Fakhry, diketahui bahwa anggaran tahun depan akan mengalami defisit sekitar Rp121,298 miliar. APBK 2026 ditetapkan sebesar Rp1,224 triliun, mengalami penurunan dibandingkan APBK perubahan 2025 yang mencapai Rp1,345 triliun.
“Untuk menutupi defisit ini, akan dilakukan pembiayaan netto. Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp43,768 miliar juga akan dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan anggaran,” ujar Bupati Fakhry dalam pidato pengantarnya.
Adapun komposisi pendapatan daerah tahun 2026 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp105,224 miliar, dengan rincian pajak daerah Rp11,539 miliar, retribusi daerah Rp2,887 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp88,300 miliar.
Sumber penerimaan terbesar tetap berasal dari dana transfer yang ditargetkan sebesar Rp1,105 triliun. Dari jumlah tersebut, transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,060 triliun dan transfer antar daerah Rp44,894 miliar. Pendapatan daerah lainnya yang sah ditaksir sebesar Rp13,500 miliar.
Belanja daerah dalam Rancangan Qanun APBK 2026 direncanakan sebesar Rp1,267 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasional mencapai Rp908,828 miliar yang mencakup belanja pegawai Rp494,848 miliar, belanja barang dan jasa Rp397,391 miliar, belanja hibah Rp16,489 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp100 juta.
Sementara itu, alokasi belanja modal sebesar Rp51,839 miliar akan difokuskan untuk pengadaan peralatan dan mesin senilai Rp11,559 miliar, pembangunan gedung Rp5,100 miliar, pembangunan jalan dan jaringan Rp32,857 miliar, serta belanja aset tetap lainnya sebesar Rp2,281 miliar. Belanja tidak terduga ditetapkan sebesar Rp10,200 miliar, sementara belanja transfer ke desa dan instansi lainnya sebesar Rp296,953 miliar.
Fokus belanja diarahkan pada sektor-sektor prioritas, terutama pendidikan, infrastruktur dasar, kesehatan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, efisiensi anggaran tetap ditekankan dalam rangka menjaga stabilitas fiskal daerah.
Di sela Rapat Paripurna, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tenggara, Sadli, ST, menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei lapangan dan permintaan masyarakat, kebutuhan terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada 2026 sangat mendesak. Ia mengakui bahwa pihaknya menghadapi tantangan serius akibat terbatasnya alokasi anggaran.
“Melihat pagu anggaran yang kami terima, agak sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh terutama dalam pembangunan jalan dan jembatan. Kami perlu melakukan penyusunan ulang skala prioritas,” kata Sadli usai mengikuti paripurna di Gedung DPRK.
Di sisi lain, Sekretaris DPRK Aceh Tenggara, M. Hatta Desky, menyampaikan bahwa Rapat Paripurna akan dilanjutkan hingga Rabu (19/11/2025) dengan beberapa agenda lanjutan, seperti penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, pembacaan naskah persetujuan bersama DPRK dengan pihak eksekutif, serta penandatanganan dokumen akhir rancangan Qanun APBK 2026.
“Agenda paripurna akan ditutup secara resmi setelah persetujuan bersama ditandatangani, dan APBK tahun 2026 akan kami kirimkan ke Pemerintah Aceh untuk proses evaluasi dan penyesuaian akhir sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Hatta.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berharap, dengan disahkannya APBK 2026, pelaksanaan pembangunan tahun depan dapat berjalan lebih fokus dan tepat sasaran meskipun di tengah keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mengupayakan optimalisasi PAD dan menjaga kualitas belanja agar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Sadikin)
