Hadi Surya Minta Pemerintah Aceh Munculkan Kembali Anggaran RSUD-YA dalam APBA Perubahan

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 21 September 2025 - 17:04 WIB

50577 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tapaktuan – Anggota DPRA Dapil IX, Hadi Surya, menanggapi pembatalan tender lanjutan pembangunan Rumah Sakit Regional dr. H. Yuliddin Away (RSUD-YA) Tapaktuan yang sebelumnya dianggarkan sekitar Rp15,9 miliar. Tender tersebut batal karena adanya proses sanggah yang membuat waktu pelaksanaan tidak lagi mencukupi.

Menurut Hadi Surya, mekanisme sanggah adalah bagian penting dari proses pengadaan. Namun, ia mengingatkan bahwa di balik proses administrasi itu, masyarakat tetap menunggu pelayanan kesehatan yang layak.

“Pembatalan tender ini memang karena ada proses sanggah yang harus dihormati. Tetapi kita jangan lupa bahwa RSUD-YA adalah rumah sakit rujukan regional untuk Barat-Selatan Aceh. Keterlambatan pembangunan berarti menunda pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar politisi Gerindra itu, dalam siaran persnya, Sabtu (20/9/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadi menegaskan bahwa pembangunan RSUD-YA harus tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Aceh. Karena itu, ia mendorong agar anggaran yang tertunda dapat dimunculkan kembali dalam APBA Perubahan 2025 dalam bentuk pengadaan alat kesehatan, peralatan penunjang medis, serta peningkatan fasilitas rumah sakit.

“Anggaran yang batal jangan sampai hilang begitu saja. Saya berharap Pemerintah Aceh menempatkan kembali alokasi dana tersebut dalam APBA Perubahan, khususnya untuk pengadaan alat kesehatan dan fasilitas rumah sakit. Ini kebutuhan mendesak bagi masyarakat kita,” tegasnya.

Selain itu, Hadi juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang lebih matang. Menurutnya, proses lelang, evaluasi, hingga sanggah harus diperhitungkan sejak awal agar tidak mengganggu realisasi program.

“Ke depan, kita harap proses perencanaan bisa lebih cepat dan terukur. Jangan sampai masalah teknis menjadi alasan berulang yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Hadi menyatakan keyakinannya bahwa Pemerintah Aceh memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Ia menilai kolaborasi eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

“Saya percaya pemerintah sekarang memiliki niat yang sama dengan kita semua, yaitu memastikan rakyat mendapat layanan kesehatan terbaik. Kita di legislatif akan terus mengawal agar RSUD-YA tetap menjadi prioritas pembangunan, demi kepentingan masyarakat Barat-Selatan Aceh,” ungkapnya.

Menanggapi tudingan sejumlah pihak yang menilai wakil rakyat dari Barat-Selatan Aceh hanya makan gaji buta dan bungkam terkait pembatalan tender tersebut, Hadi menegaskan bahwa tuduhan tersebut terlalu tendensius. Menurutnya secara pribadi dengan pimpinan daerah sudah pernah mendiskusikan hal tersebut. Bahkan bahkan ketika ada informasi tender tersebut ada sanggahan maka Bupati Aceh Selatan langsung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh guna mencari solusi dan jalan lain agar tidak menghambat pembangunan RSUD-YA selaku rumah sakit regional.

“Kami tidak pernah diam apalagi dibungkam menyangkut kepentingan Aceh, apalagi untuk daerah yang kami wakili. Maka saya meminta anggaran tersebut harus dimunculkan kembali dalam APBA Perubahan untuk bidang pelayanan kesehatan khususnya untuk fasilitas Rumah Sakit dan anggaran pembangunan fisiknya dapat dianggatkan kembali pada TA 2026 mengingat menyelesaikan bangunan fisik sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan Rumah Sakit Regional dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan” pungkasnya

Berita Terkait

Warga Samadua Tolak Perusahaan Tambang, Koalisi: Izin Bukan Cek Kosong
3 Keuchik di Kemasjidan Air Sialang Samadua Resmi Tolak IUP PT MMS, 2 Keuchik Cabut Rekomendasi
DPRK Aceh Selatan Didesak Bongkar Dugaan Maladministrasi Izin Perusahaan Tambang di Samadua
Ribuan Warga Samadua Kompak Tolak Tambang, Desak Rekomendasi Eksplorasi Dicabut!
Bupati Aceh Selatan Didesak Merdekakan Samadua dari Bayang-bayang Perusahaan Tambang
Ribuan Warga Samadua Bergerak Tolak Perusahaan Tambang, Ketua DPRK Aceh Selatan Ikut Tandatangani Petisi
ForPAS : IUP MMS Bukan Cek Kosong, KPK Diminta Telusuri Kemungkinan Dugaan Gratifikasi dalam Perizinan
Bupati Aceh Selatan Dukung Peningkatan Kompetensi Guru, Pemkab Jajaki Kerja Sama dengan Pascasarjana USK

Berita Terkait

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 17:49 WIB

Habib Rizieq Soroti Polemik Pengibaran Bendera Bulan Bintang dan Implementasi Perjanjian Helsinki di Aceh

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 17:43 WIB

Polresta Banda Aceh Tetapkan MA Tersangka Dugaan Pemerkosaan Anak Tiga Tahun

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 17:18 WIB

Aksi Berani Wagub Aceh Redam Kericuhan Peringatan Hari Damai di Masjid Raya Baiturrahman

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 17:07 WIB

Pemerintah Aceh Upayakan Penyelesaian Permanen Polemik Pengibaran Bendera Bintang Bulan

Kamis, 20 Agustus 2026 - 04:00 WIB

Dorong Daya Saing Industri, Bea Cukai Banda Aceh Berikan Fasilitas Pembebasan Cukai

Rabu, 19 Agustus 2026 - 02:26 WIB

Pemerintah Diminta Segera Implementasikan MoU Helsinki untuk Menjaga Perdamaian Aceh

Senin, 17 Agustus 2026 - 02:50 WIB

Pemerintah Aceh dan DPRA Konsultasikan Kepastian Hukum Bendera Bulan Bintang ke Kemendagri

Senin, 17 Agustus 2026 - 02:44 WIB

Bendera Merah Putih Kembali Berkibar di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Simbol Pemulihan Menjelang HUT ke-81 RI

Berita Terbaru