Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan usai muncul banyak kasus keracunan siswa di berbagai daerah. Pemerintah kini mempertimbangkan langkah tegas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengalihkan anggaran program tersebut ke bantuan beras sebanyak 10 kilogram, menyusul masih rendahnya realisasi anggaran dan rangkaian insiden yang terjadi.
“Program MBG bisa dialihkan jadi 10 kg beras,” kata Purbaya usai rapat di Istana Negara, Jumat (19/9/2025).
Purbaya menyebut, pihaknya akan mulai melakukan patroli ke kementerian dan lembaga mulai pekan depan. Langkah ini untuk mengecek langsung apakah anggaran negara digunakan secara efektif atau tidak. Jika ada anggaran yang tidak optimal, termasuk anggaran MBG, ia menegaskan akan langsung melakukan realokasi.
“Bukan negur. Kita bantu secepatnya. Tapi kalau nggak bisa juga, kita ambil duitnya. Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga,” ujarnya.
Realisasi anggaran program MBG jadi sorotan karena hingga pertengahan September 2025, serapan dana baru sekitar 18,6 persen dari total pagu Rp 71 triliun. Belum lagi laporan kasus keracunan siswa yang terus bertambah. Hingga pekan ini, tercatat 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan MBG dari berbagai daerah.
Sejumlah wilayah yang terdampak antara lain Tasikmalaya, Brebes, Garut, Pamekasan, Lamongan, Ambon, hingga Banggai Kepulauan. Pemerintah mengakui persoalan ini dan menyatakan siap mengevaluasi total pelaksanaan program.
Sementara itu, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan massal yang terjadi.
“Kami atas nama pemerintah memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di sejumlah daerah. Ini tentu bukan hal yang kami harapkan,” kata Prasetyo dalam pernyataannya di Kompleks Istana, Jumat (20/9).
Evaluasi juga dilakukan di tingkat pelaksanaan teknis. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola program Makan Bergizi Gratis disebut terlalu fokus pada kuantitas pembangunan dapur penyedia makanan alias SPPG.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti langkah BGN yang dinilai terburu-buru memberi izin operasional dapur tanpa memastikan kualitas. Menurutnya, sejumlah dapur dibangun tidak sesuai standar.
“Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Akibatnya, banyak yang belum memenuhi standar keamanan,” kata Edy, Jumat (19/9).
Menkeu Purbaya sendiri menegaskan, jika MBG tidak berjalan optimal, realokasi anggaran jadi pilihan realistis.
“Kalau akhir Oktober nanti penyerapannya tetap rendah, ya kita ambil juga uangnya. Bisa kita pakai untuk perluasan bantuan beras, bisa juga untuk mengurangi defisit atau utang,” katanya.
Dia menekankan bahwa tidak ada niatan untuk membatalkan program MBG, namun memastikan agar setiap rupiah dari APBN benar-benar tersalurkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau bisa diserap dengan baik, ya lanjut. Tapi kalau tidak jalan, ya saya ambil duitnya. Simple,” pungkasnya. (*)
