Partai Perjuangan Aceh Resmi Terdaftar di Kemenkum. Siap Meramaikan Gelanggang Politik Aceh

ADMIN

- Redaksi

Kamis, 26 Juni 2025 - 19:36 WIB

50388 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Perjuangan Aceh Resmi Terdaftar di Kemenkum. Siap Ramaikan Gelanggan Politik Aceh

BANDA ACEH — Kantor  Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh mengenai pengesahan badan hukum Partai Perjuangan Aceh (PPA). Acara penyerahan SK berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh pengurus utama PPA serta pejabat terkait dari Kemenkum Aceh.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen PPA dalam menjalankan proses administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pengesahan badan hukum ini merupakan langkah penting yang memberikan legitimasi resmi kepada PPA untuk melaksanakan aktivitas politik di wilayah Aceh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pengesahan badan hukum ini bukan hanya bentuk legalitas, tetapi juga sebagai landasan bagi PPA dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh secara transparan dan bertanggung jawab,” ujar Meurah Budiman.

SK pengesahan ini menjadi bukti sah bahwa Partai Perjuangan Aceh berstatus badan hukum yang berwenang untuk menggelar berbagai kegiatan politik, serta berperan aktif dalam proses demokrasi di Aceh.

Sementara itu, Ketua Partai Perjuangan Aceh, Prof. Dr. Marniati, M.Kes, menyatakan rasa syukur dan bangga atas diterimanya SK tersebut. Ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh sesuai dengan visi dan misi partai.

“Kami siap bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera,” kata Prof. Dr. Marniati.

Penyerahan SK pengesahan badan hukum ini menandai babak baru bagi PPA dalam menghadapi tantangan politik di masa depan, dengan fondasi hukum yang kuat dan legitimasi yang sah.

Berita Terkait

Dorong Daya Saing Industri, Bea Cukai Banda Aceh Berikan Fasilitas Pembebasan Cukai
Pemerintah Diminta Segera Implementasikan MoU Helsinki untuk Menjaga Perdamaian Aceh
Pemerintah Aceh dan DPRA Konsultasikan Kepastian Hukum Bendera Bulan Bintang ke Kemendagri
Bendera Merah Putih Kembali Berkibar di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Simbol Pemulihan Menjelang HUT ke-81 RI
Status Bendera Bintang Bulan Masih Menjadi Polemik di Aceh
Teriakan “Merdeka” Warnai Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman
Hari Damai Aceh Berubah Jadi Chaos, Massa Kejar Aparat hingga Bakar Motor TNI
Aksi Kericuhan Hari Damai Aceh Rusak Sejumlah Kendaraan, Warga Minta Pemerintah Beri Perhatian

Berita Terkait

Kamis, 20 Agustus 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Izinkan PT Timah Beli Bijih Timah dari Rakyat untuk Redam Gejolak di Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 - 06:36 WIB

Menteri Pertanian Copot 14 Pejabat Terkait Dugaan Korupsi sebagai Langkah Bersih-Bersih Kementerian

Kamis, 20 Agustus 2026 - 06:19 WIB

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 8.088 Triliun pada Triwulan II-2026

Kamis, 20 Agustus 2026 - 05:51 WIB

Polri Pastikan Tindakan Penyidikan Kasus Febrie Adriansyah Sudah Sesuai Prosedur

Kamis, 20 Agustus 2026 - 05:46 WIB

Sidang Praperadilan Febrie Adriansyah: Kuasa Hukum Soroti Dugaan Cacat Prosedur Penyitaan

Kamis, 20 Agustus 2026 - 05:42 WIB

Mahfud MD Soroti Kemajuan dan Ketimpangan, Serukan Perbaikan Integritas Kekuasaan di Usia 81 Tahun Kemerdekaan Indonesia

Kamis, 20 Agustus 2026 - 05:34 WIB

Saksi LKPP Jelaskan Mekanisme e-Katalog dalam Sidang Banding Nadiem Makarim

Rabu, 19 Agustus 2026 - 14:55 WIB

Pemerintah Kejar Revisi UUPA Tahun Ini, Menkum: Presiden Perintahkan Selesaikan Persoalan Aceh Jelang Otsus Berakhir 2027

Berita Terbaru