Oleh Muhammad Sutisna (Co Founder Forum Intelektual Muda)
Situasi global tengah bergolak akibat perang tarif yang dipicu oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kebijakan proteksionis ini ditandai dengan penerapan tarif impor sebesar 32% terhadap barang dari Indonesia, meskipun untuk sementara ditangguhkan selama 90 hari. Langkah ini menimbulkan ketidakstabilan dalam perdagangan internasional dan memicu dampak berantai terhadap perekonomian dunia.
Penurunan permintaan global menjadi konsekuensi langsung dari kebijakan tersebut. Harga berbagai komoditas utama seperti minyak dan timah mengalami penurunan tajam—hingga 17% hanya dalam waktu satu minggu. Dalam situasi yang tidak menentu ini, emas justru mengalami kenaikan harga karena fungsinya sebagai aset pelindung nilai atau safe haven. Negara seperti Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tentu berada dalam posisi rentan jika tidak segera mengambil tindakan strategis.
Di tengah dinamika tersebut, perhatian publik mulai tertuju pada strategi pemerintah dalam merespons krisis ekonomi akibat perang tarif. Salah satu pendekatan yang mulai dibicarakan adalah penyegaran dalam kabinet ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Dalam wacana tersebut, nama Harvick Hasnul Qolbi mencuat sebagai salah satu sosok yang dinilai layak untuk mengisi peran strategis.
Harvick Hasnul Qolbi merupakan figur yang tidak asing dalam dunia pemerintahan dan organisasi sosial-keagamaan. Lahir di Jakarta pada 17 November 1974, Harvick menempuh pendidikan tingginya di Universitas Persada Indonesia. Ia dikenal luas ketika dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 23 Desember 2020, mendampingi Menteri Pertanian saat itu, Syahrul Yasin Limpo.
Selain di pemerintahan, Harvick aktif dalam kegiatan organisasi, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Ia pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar NU periode 2015–2020, dan kini memimpin Lembaga Perekonomian NU (LPNU) sebagai ketuanya. Aktivitasnya yang beragam dan konsisten dalam dunia ekonomi kerakyatan menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat serta pembangunan ekonomi nasional dari akar rumput.
Dengan latar belakang tersebut, Harvick dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Keberadaannya di dalam kabinet diyakini dapat memperkuat upaya pemerintah dalam membenahi fondasi ekonomi Indonesia, terutama melalui kebijakan yang menyentuh langsung sektor produktif.
Langkah-langkah strategis yang bisa diambil antara lain peningkatan kualitas produk domestik. Indonesia harus meningkatkan daya saing ekspornya dengan mendorong kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi, serta menciptakan inovasi dalam proses produksi. Selain itu, perlu dilakukan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan prosedur perizinan, sehingga memudahkan aktivitas bisnis dan perdagangan.
Diversifikasi pasar ekspor juga menjadi langkah penting. Indonesia tak bisa terus-menerus bergantung pada pasar utama seperti Amerika Serikat atau Tiongkok. Pasar alternatif di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin harus dieksplorasi secara aktif. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri, pemberian stimulus fiskal juga sangat penting, seperti bantuan langsung kepada masyarakat serta insentif kepada pelaku usaha dalam negeri.
Penguatan industri nasional menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ketahanan ekonomi. Dalam hal inilah, peran figur seperti Harvick menjadi relevan. Dengan pengalaman dan jejaring yang ia miliki, ia berpotensi menjadi penggerak sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem ekonomi yang mandiri dan tangguh.
Harvick Hasnul Qolbi tak sekadar simbol dari regenerasi birokrasi, tetapi juga representasi dari harapan akan munculnya solusi konkret terhadap kebuntuan investasi dan ketegangan ekonomi global yang sedang berlangsung.
