HOTELBET beta.lra.gov.mv dbm.wyb.ac.lkpreparation.lsrs.lu wayacim.wyb.ac.lk

Gawat..Keputusan KIP Subulussalam Dianggap Menjolimi Suku, Berujung di Demo Masyarakat

Redaksi Bara News

- Redaksi

Senin, 23 September 2024 - 03:52 WIB

50996 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam, baranewsaceh. Co. Mengejutkan, Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kota Subulussalam dianggap surat keputusannya menjolimi Suku, memecah belah Persatuan dan kesatuan Masyarakat Kota Subulussalam dan Suku Aceh(SARA). Ribuan orang masyarakat Subulussalam demo geruduk ke kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam,usai penetapan KIP Kota Subulussalam terkait Penetapan Kandidat Wali dan Wakil Walikota Subulussalam, Minggu (22/09/24).

“Pecat Komisioner KIP, Adili…kami Masyarakat Subulussalam NKRI Harga Mati..” Demikian yel yel Ribuan Masyarakat Kota Subulussalam, para demonstran menuju kantor Komisi Independen Pemilu Kota Subulussalam.

Ribuan Masyarakat Kota Subulussalam yang multi etnik itu, menolak keputusan Komisi Independen pemilihan yang dianggap Rasis(SARA) dengan Pakta dikeluarkannya surat keputusan KIP nomor 32 tahun 2024 yang membatalkan salah satu calon kepala daerah. Dengan dasar pertimbangan bukan “orang Aceh”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Para masyarakat Subulussalam yang Demonstran di depan Kapolres Subulussalam, meminta, agar para Komisioner KIP Subulussalam dapat di hadirkan untuk mempertanggung jawabkan keputusannya. Massa menduga keputusan itu diputuskan secara RASIS tidak independen dan merugikan sejumlah komunitas masyarakat adat yang secara turun temurun. Etnis yang dituding bukan orang Aceh itu, ratusan tahun sudah mendiami wilayah Aceh. Dikatakan Bukan orang Aceh dengan dalih UUPA dan Qanun Aceh. Hingga masyarakat Subulussalam pendemo, meminta kepada aparat penegak hukum agar Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam segera Diadili.

Aksi Massa sempat, akan menerobos barisan pengamanan Polisi dengan mencari tau keberadaan Komisioner KIP Kota Subulussalam, namun koordinator dan pimpinan Partai pengusung pasangan Balon Walikota “Bintang-Faisal” melarang agar masyarakat yang demo tidak anarkis, dan tetap tenang.

Kapolres Subulussalam AKBP Yhogi Hadisetiawan menyampaikan kepada masyarakat yang ingin merangsek menggeruduk kantor KIP Kota Subulussalam, akhirnya Kapolres Subulussalam mampu menenangkan Massa Pendemo. Dengan mengigatkan pada masyarakat, bahwa berunjuk rasa tidak dibolehkan dimalam hari. “Kepada masarakat, boleh melanjutkan aksinya besok pagi” Ujar Kapolres Subulussalam.

Buyung Tinambunen Koordinator unjuk Rasa ke sekertariat KIP Kota Subulussalam itu menyampaikan orasinya ” Kami Masyarakat Kota Subulussalam yang terdiri dari multi etnik Pakpak, alas, jawa dan lainnya NKRI, Yang tinggal di Subulussalam secara turun temurun… Kami tidak terima keputusan KIP Subulussalam, kami mengganggap ini adalah keputusan Rasis. Ini keputusan yang Menjolimi secara Suku. Apakah Suku Aceh saja yang boleh jadi pemimpin. Bagaimana dengan Suku Suku Pakpak, alas, gayo dan lain lain. Kepada massa pengunjuk rasa disampaikan “Jangan Mimpi kelian menjadi pemimpin di Aceh, padahal “Kami NKRI harga MATI.”, Jangan menjolimi masyarakat Subulussalam.. Kami harus Ketemu dengan Komisioner KIP. Kami mau Aksi. Kita dijolimi, kita dijolimi” Tegas orator demontran itu.

Padahal Sejak Pemko Subulussalam lahir, dan tokoh yang berpartisipasi dalam proses pemekaran Affan Alfian saat ini merasa di zholimi dengan pasal “Orang Aceh”. Dengan jelas, pasangan Bintang-Faisal sudah memenuhi syarat Adminsitrasi dan sudah dinyatakan memenuhi syarat sebelumnya oleh KIP Kota Subulussalam secara administrasi.

Anehnya H. Affan Alfian yang sudah pernah menjabat sebagai Wakil Walikota periode 2008-2013, menjabat Walikota periode 2019-2024 di Pilkada 2008, 2013, 2018 yang sebelumnya dengan Memenuhi Syarat. Sehingga keputusan KIP Subulussalam dinilai masarakat dengan unsur kesengajaan KIP Subulussalam berbau Rasis dan diduga ingin memecah-belah masyarakat Subulussalam dan Aceh dengan cara melanggar aturan dan peraturan pemerintah. Di akhir orasi nya para demonstran meminta agar ke empat anggota KIP Subulussalam yang mereka duga dalang persoalan tetsebut diberhentikan dari Komisioner KIP Kita Subulussalam secara tidak hormat. (*).

Berita Terkait

Haloan Sadri Dorong Penguatan SPPG dalam Program MBG, Wacana Pelibatan Kantin Sekolah Perlu Dikaji Matang
Tokoh Adat Subulussalam Haji Abdul Hamid Padang Dorong SPPG Diperkuat dan Tata Kelola MBG Dievaluasi
Wacana Kantin Sekolah Ikut Kelola MBG Dinilai Berpotensi Tambah Titik Pengawasan, TR. Aceh Terumon Dorong Evaluasi Menyeluruh terhadap SPPG
Putusan NO Tak Menghapus Jejak Dokumen dalam Sengketa Lae Saga
Pilkades Gunung Bakti memanas Dokumen “Pindah Datang” 5 Desember 2024 Soroti Domisili Nasti, Dua Kandidat Minta Aturan Ditegakkan
IKSAS Subulussalam Tolak Perusahaan Tambang di Samadua, Minta IUP MMS dan BSM Ditinjau Ulang
Polemik Lahan Singgersing: Warga Minta Musyawarah, Jangan Sampai Konflik Meledak di Tengah Masyarakat
Kampanye Akbar Sudomo Cibro Nomor Urut 1 Dibanjiri Masyarakat Desa Lae Mbersih, Serukan Pilkades Damai dan Bersatu

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 03:22 WIB

Dua Warga Aceh Tamiang Korban Perdagangan Orang di Madagaskar Kembali ke Tanah Air

Selasa, 7 Juli 2026 - 15:21 WIB

Kanwil DJBC Aceh Laksanakan Monitoring dan Evaluasi K3S pada PT Pertamina EP Rantau Field

Senin, 11 Mei 2026 - 07:57 WIB

Kolaborasi Bea Cukai Langsa dan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Edukasi Masyarakat Cegah Perdagangan dan Peredaran Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Dilindungi

Rabu, 11 Maret 2026 - 03:29 WIB

Bea Cukai Langsa Kembali Hadir di Kabupaten Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan Dukung Percepatan Pemulihan Masyarakat Terdampak Pasca Bencana Hidrometeorologi

Rabu, 25 Februari 2026 - 23:03 WIB

Bea Cukai Langsa Salurkan Bantuan Logistik bagi Korban Bencana di Aceh Tamiang melalui Program Bea Cukai Peduli

Rabu, 18 Februari 2026 - 16:53 WIB

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)*

Senin, 9 Februari 2026 - 17:39 WIB

Bea Cukai Langsa Hadir Hingga Pelosok, Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Terdampak di Aceh Tamiang

Rabu, 4 Februari 2026 - 21:05 WIB

Satpol PP Provinsi Riau Pulihkan Lingkungan SMKN 1 Karang Baru Aceh Tamiang, Sekolah Kembali Aktif Pasca Banjir

Berita Terbaru