slot preparation.lsrs.lu

Gawat..Keputusan KIP Subulussalam Dianggap Menjolimi Suku, Berujung di Demo Masyarakat

Redaksi Bara News

- Redaksi

Senin, 23 September 2024 - 03:52 WIB

501,013 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam, baranewsaceh. Co. Mengejutkan, Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kota Subulussalam dianggap surat keputusannya menjolimi Suku, memecah belah Persatuan dan kesatuan Masyarakat Kota Subulussalam dan Suku Aceh(SARA). Ribuan orang masyarakat Subulussalam demo geruduk ke kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam,usai penetapan KIP Kota Subulussalam terkait Penetapan Kandidat Wali dan Wakil Walikota Subulussalam, Minggu (22/09/24).

“Pecat Komisioner KIP, Adili…kami Masyarakat Subulussalam NKRI Harga Mati..” Demikian yel yel Ribuan Masyarakat Kota Subulussalam, para demonstran menuju kantor Komisi Independen Pemilu Kota Subulussalam.

Ribuan Masyarakat Kota Subulussalam yang multi etnik itu, menolak keputusan Komisi Independen pemilihan yang dianggap Rasis(SARA) dengan Pakta dikeluarkannya surat keputusan KIP nomor 32 tahun 2024 yang membatalkan salah satu calon kepala daerah. Dengan dasar pertimbangan bukan “orang Aceh”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Para masyarakat Subulussalam yang Demonstran di depan Kapolres Subulussalam, meminta, agar para Komisioner KIP Subulussalam dapat di hadirkan untuk mempertanggung jawabkan keputusannya. Massa menduga keputusan itu diputuskan secara RASIS tidak independen dan merugikan sejumlah komunitas masyarakat adat yang secara turun temurun. Etnis yang dituding bukan orang Aceh itu, ratusan tahun sudah mendiami wilayah Aceh. Dikatakan Bukan orang Aceh dengan dalih UUPA dan Qanun Aceh. Hingga masyarakat Subulussalam pendemo, meminta kepada aparat penegak hukum agar Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam segera Diadili.

Aksi Massa sempat, akan menerobos barisan pengamanan Polisi dengan mencari tau keberadaan Komisioner KIP Kota Subulussalam, namun koordinator dan pimpinan Partai pengusung pasangan Balon Walikota “Bintang-Faisal” melarang agar masyarakat yang demo tidak anarkis, dan tetap tenang.

Kapolres Subulussalam AKBP Yhogi Hadisetiawan menyampaikan kepada masyarakat yang ingin merangsek menggeruduk kantor KIP Kota Subulussalam, akhirnya Kapolres Subulussalam mampu menenangkan Massa Pendemo. Dengan mengigatkan pada masyarakat, bahwa berunjuk rasa tidak dibolehkan dimalam hari. “Kepada masarakat, boleh melanjutkan aksinya besok pagi” Ujar Kapolres Subulussalam.

Buyung Tinambunen Koordinator unjuk Rasa ke sekertariat KIP Kota Subulussalam itu menyampaikan orasinya ” Kami Masyarakat Kota Subulussalam yang terdiri dari multi etnik Pakpak, alas, jawa dan lainnya NKRI, Yang tinggal di Subulussalam secara turun temurun… Kami tidak terima keputusan KIP Subulussalam, kami mengganggap ini adalah keputusan Rasis. Ini keputusan yang Menjolimi secara Suku. Apakah Suku Aceh saja yang boleh jadi pemimpin. Bagaimana dengan Suku Suku Pakpak, alas, gayo dan lain lain. Kepada massa pengunjuk rasa disampaikan “Jangan Mimpi kelian menjadi pemimpin di Aceh, padahal “Kami NKRI harga MATI.”, Jangan menjolimi masyarakat Subulussalam.. Kami harus Ketemu dengan Komisioner KIP. Kami mau Aksi. Kita dijolimi, kita dijolimi” Tegas orator demontran itu.

Padahal Sejak Pemko Subulussalam lahir, dan tokoh yang berpartisipasi dalam proses pemekaran Affan Alfian saat ini merasa di zholimi dengan pasal “Orang Aceh”. Dengan jelas, pasangan Bintang-Faisal sudah memenuhi syarat Adminsitrasi dan sudah dinyatakan memenuhi syarat sebelumnya oleh KIP Kota Subulussalam secara administrasi.

Anehnya H. Affan Alfian yang sudah pernah menjabat sebagai Wakil Walikota periode 2008-2013, menjabat Walikota periode 2019-2024 di Pilkada 2008, 2013, 2018 yang sebelumnya dengan Memenuhi Syarat. Sehingga keputusan KIP Subulussalam dinilai masarakat dengan unsur kesengajaan KIP Subulussalam berbau Rasis dan diduga ingin memecah-belah masyarakat Subulussalam dan Aceh dengan cara melanggar aturan dan peraturan pemerintah. Di akhir orasi nya para demonstran meminta agar ke empat anggota KIP Subulussalam yang mereka duga dalang persoalan tetsebut diberhentikan dari Komisioner KIP Kita Subulussalam secara tidak hormat. (*).

Berita Terkait

Quick Respon Brimob Aceh Amankan Arus Lalu Lintas Akibat Banjir Luapan Sungai Tambarlihe di Jalan Nasional Subulussalam-Banda Aceh
Sambut HUT Brimob ke-81, Brimob Aceh Bagikan Paket Sembako untuk Warga Sekitar Mako Kompi
Tingkatkan Sinergitas dan Kemanusiaan, Brimob Aceh Gelar Donor Darah Peringati HUT Brimob ke-81 Di Rumah Sakit H. Merah Sakti Kota Subulussalam
Wakapolres Subulussalam Hadiri Pelantikan Kepala Kampong di Pendopo Wali Kota
Dua Pelatih Subulussalam Kawal Keshia Solin Menuju Panggung Nasional
20 Armada Rental Mobil Syahbudin Padang Layani Siswa Sekolah Rakyat, 19 Sopir Dapat Apresiasi
517 Hektare Kebun Lae Saga Group Jadi Sorotan: Siapa di Balik Peralihan Lahan? Pemko Subulussalam Ditantang Buka-bukaan!
Kombatan GAM: Jangan Ganggu Hak Warga Transmigrasi Lae Saga, Tegakkan Keadilan

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 04:20 WIB

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 04:15 WIB

Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas

Rabu, 4 November 2026 - 04:06 WIB

Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 02:27 WIB

Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Rabu, 4 November 2026 - 02:21 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor

Rabu, 4 November 2026 - 01:37 WIB

Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar

Selasa, 3 November 2026 - 22:51 WIB

Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 19:39 WIB

Polri Buka Suara Soal Isu Penangkapan Perwira Tinggi Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru