Gerakan People Power Tidak Tepat Dilakukan Pada Pemerintahan Jokowi

Jakarta – Founding Fathers Indonesia terutama dari kalangan ulama-ulama pesantren menyepakati bahwa negeri ini dibangun bukan sebagai negara agama, tetapi sebagai daarul muaadah yaitu dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan. Itulah yang menyebabkan pilar keempat dari Pancasila mengajarkan tentang permusyawaratan.

KH. Ahmad Nurul Huda Haem, Wakil Sekretaris Lembaga Dakwan PBNU 2022-2027 mengatakan, pemerintah tidak selamanya benar, namun tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, tentu saja. Ada peran-peran yang harus dimainkan oleh berbagai komponen bangsa untuk memberikan masukan-masukan yang baik dan kritik yang konstrukstif. Tetapi hal tersebut dapat dilakukan dengan akhlak Islam, terutama dalam berpolitik. Cara memberikan masukan, teguran dan saran kepada pemerintah harus dilakukan dengan baik.

“Beberapa saat lagi, tepat tanggal 10 Agustus 2023 ramai diperbincangkan sebagai momen untuk menggerakkan massa dalam gagasan people power. Ini bukan gagasan yang bagus,” ujarnya melalui keterangan, Minggu (6/8).

Beberapa waktu yang lalu, Amien Rais menyerukan people power . Ini untuk satu tujuan, yaitu melengserkan pemerintahan yang sah saat ini, Presiden Joko Widodo. Hal ini kemungkinan merupakan cara yang dilakukan oleh barisan sakit hati yang tidak diketahui penyebabnya. Selain itu, bisa saja hal ini dikarenakan kebencian mendalam, selanjutnya menyerukan kepada banyak orang untuk berkumpul guna melengserkan pemerintahan atau membuat gaduh situasi negara yang sedang baik-baik saja.

“Pada saat-saat tertentu tentu gerakan people power itu dibutuhkan dengan cara-cara yang baik, namun saat ini tidak ada alasan karena negara sedang dalam situasi pemerintahan yang tidak ada isu, tidak ada persoalan-persoalan besar apalagi misalnya riset terakhir itu menyebutkan tingkat kepuasan publik kepada pemerintah republik Indonesia saat ini mencapai lebih dari 80%,” lanjutnya.

Menurutnya, Ekonomi Indonesia juga sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, infrastruktur yang ada juga memberikan daya dorong ekonomi yang luar biasa di daerah-daerah juga menjadi sesuatu yang harus diakui keberhasilannya.

“Pengakuan dari negara-negara luar bahwa keberanian dari pemimpin kita, keberanian pemerintahan kita saat ini untuk melawan kekuatan-kekuatan yang luar biasa di eropa, di Amerika dan lain- lain adalah suatu bukti bahwa kita negara yang besar, kita negara yang diperhitungkan,” terangnya.

“Diharapkan dalam mengkritik pemerintah dan menyampaikan saran, maka menurut menggunakan ruang-ruang yang telah disediakan bisa melalui kepolisian sampai perwakilan rakyat yang ada di DPR atau mekanisme lain yang bisa dilakukan. Gerakan mengumpulkan massa, apalagi dengan isu untuk melengserkan pemerintahan yang dengan catatan tingkat kepuasa publiknya sangat tinggi adalah suatu yang mengada-ada. Oleh sebab itu, semua pihak harus berfikir cerdas menggunakan akal sehat,” ungkapnya.

Beberapa waktu lagi, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum, untuk itu harus disambut dengan gegap gempita, dengan bahagia, dengan suka cita. Namun, seperti yang biasa terjadi pada setiap mendekati tahun politik, isu people power ini kembali bergulir.

Orang-orang yang cerdas, tentu saja memahami betul peristiwa sejarah dimasa silam. Didalam sejarah Islam misalnya, pada masa Sayyidina Abi Thalib, ketidakpuasan orang-orang dengan keputusan yang diputuskan oleh Sayyidina Abi Thalib itu melahirkan kelompok yang dikenal dengan nama khawarij. Mereka seringkali menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan pembenaran-pembenaran untuk menjatuhkan imam Ali sebagai khalifah disaat itu. Bahkan kebenciannya meluas dan melebar sampai pada kader-kader khawarij. Lalu berbentuk kebencian sehingga akhirnya menghujamkan pedang sehingga membunuh Imam Ali bin Abi Thalib.

“Tentu saja kita tidak ingin terjadi itu di negeri kita namun saya percaya bahwa rakyat Indonesia sudah cerdas dan punya kapabilitas yang kuat untuk menjaga dan merawat bangsanya sendiri dari ancaman-ancaman sekelompok orang yang sebetulnya tidak terlalu besar tetapi seperti jangkrik di malam hari yang mengganggu dan membuat kegaduhan publik yang sebetulnya sedang baik-baik saja,” imbuh Wakil Sekretaris Lembaga Dakwan PBNU 2022-2027.

“Mari kita sambut tahun politik ini dengan suka cita dan penuh dengan kebahagiaan. Apa yang menjadi kekurangan dari pemerintah saat ini mari harus diperbaiki pada tahun-tahun yang akan datag lewat mekanisme yang telah ditetapkan oleh negara. Jangan pernah ikuti seruan people power dia tanggal 10 Agustus 2024 nanti, baiknya penuhi diri anda, hidup anda dan aktivitas anda untuk terus berbuat kebaikan dan manfaat buat lingkungan sekita kita” tutupnya. (Red).