(Keterangan Foto):
Jl. Lintas Sumatra, Punge Jurong, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Gambar Spanduk dijembatan, Dibawah Tiang Lampu.
baranewsaceh.co, Banda Aceh – Walaupun pemasangan spanduk Irwan Djohan sudah mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Kota Banda Aceh, aturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame tetap harus dipedomani. Perwal ini, yang mengatur secara ketat penyelenggaraan reklame, mencakup larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun. Jum’at 5 Juli 2024
Menurut Bab VII tentang Larangan Memasang Reklame Pasal 10, Poin F, dalam Perwal tersebut disebutkan bahwa memasang tiang penyangga umbul-umbul yang menempel dan dipaku pada batang pohon atau ornamen lampu jalan adalah salah satu tindakan yang dilarang. Aturan ini bertujuan untuk menjaga estetika dan keamanan kota, serta melindungi fasilitas umum dari kerusakan.
Namun, spanduk Irwan Djohan terlihat terpasang di ornamen lampu jalan jembatan di kawasan Punge Jorong, Banda Aceh. Pemasangan ini jelas melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Perwal, meskipun ada izin resmi yang telah diberikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang peduli terhadap tata tertib dan keindahan kota.
Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya Satpol PP, diharapkan dapat mengambil tindakan tegas untuk menertibkan pemasangan atribut kampanye yang tidak sesuai dengan aturan Perwal. Penegakan aturan ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk tim kampanye calon kepala daerah, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama.
“Perwal dibuat bukan tanpa alasan, tetapi untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota. Oleh karena itu, siapa pun yang melanggar harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran dan kepatuhan dari semua pihak terhadap peraturan yang ada.
Tidak hanya spanduk Irwan Djohan, tetapi semua atribut reklame yang melanggar Perwal harus ditindak. Hal ini untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa kota Banda Aceh tetap tertata dengan baik dan tidak semrawut oleh pemasangan reklame yang sembarangan. Kesadaran kolektif dan penegakan hukum yang konsisten adalah kunci untuk mencapainya.
Dalam situasi ini, koordinasi antara pihak pemerintah, Satpol PP, dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah harus memberikan contoh yang baik dengan menegakkan aturan tanpa pandang bulu, sedangkan masyarakat diharapkan dapat turut mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi.
Akhirnya, kepatuhan terhadap Perwal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua elemen masyarakat. Dengan demikian, Banda Aceh dapat menjadi kota yang lebih indah, tertib, dan nyaman untuk semua warganya. Semoga semua pihak dapat berkontribusi positif dalam mewujudkan hal tersebut.
