Kementerian Pertanian Bekerjasama dengan KOLTIVA dalam Proyek Pengembangan Kawasan Lahan Kering Hortikultura di 7 Provinsi di Indonesia

Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI dan KOLTIVA meluncurkan Proyek Pengembangan Hortikultura di Lahan Kering (Horticulture Development Dryland Area Project, HDDAP). Proyek ini bertujuan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan rantai nilai produk hortikultura di Indonesia, serta melibatkan tujuh provinsi dan 13 kabupaten. HDDAP dijadwalkan berlangsung dari tahun 2024 hingga 2028.

Pada 20-22 Mei 2024, Kementerian Pertanian dan KOLTIVA melakukan kunjungan lapangan ke tujuh provinsi tersebut—Sumatera Utara, Jawa Barat, Bali, NTT, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah—untuk memantau implementasi proyek HDDAP. Program ini diharapkan dapat mengoptimalkan lebih dari 10.000 hektar lahan kering menjadi lahan budidaya hortikultura, dengan bantuan teknologi KoltiTrace MIS untuk meningkatkan ketertelusuran dan pengelolaan pertanian.

Sebagai bagian dari komitmen ini, KOLTIVA memperkenalkan KoltiTrace, sebuah Sistem Informasi Manajemen (MIS) yang dirancang untuk memantau dan mengelola proyek-proyek agrikultur dengan lebih efektif. Sistem ini tidak hanya memastikan transparansi dalam rantai pasok, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis melalui dashoboard yang canggih.

Dalam sistem ini, misalnya terdapat berbagai fitur seperti Geo Location & Mapping Features yang memungkinkan Kementerian Pertanian RI untuk memantau operasional, membuat keputusan berbasis data, mengoptimalkan biaya, dan meningkatkan hasil dengan sistem pelacakan yang terbukti, serta Manajemen Rantai Pasokan Produsen. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memverifikasi pelacakan produsen dan mengakses dasbor KPI yang komprehensif, disesuaikan dengan perjanjian dan kebijakan privasi, serta masih banyak lagi fitur lainnya.

Dengan pendekatan ini, KOLTIVA dapat menunjukkan bahwa praktik budidaya dan aktivitas ekonomi di sektor pertanian dapat menjadi lebih berkelanjutan dan layak dibiayai sehingga KOLTIVA dapat mendorong transformasi sektor hortikultura menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Dalam kunjungan tersebut, pengawas kecamatan, ketua komponen, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan tim sekretariat mengikuti pelatihan penggunaan Aplikasi Mobile KoltiTrace MIS. Pelatihan ini mencakup pencatatan data rinci tentang produsen dan lahan mereka, penggunaan antarmuka dan fitur aplikasi, serta praktik langsung di lokasi produksi. Data yang dikumpulkan mencakup latar belakang keluarga hingga proses monitoring dan evaluasi, dengan tujuan memperkuat kapasitas produsen dalam memanfaatkan lahan kering secara efisien.

Pada acara peluncuran di Surabaya akhir bulan lalu, ditegaskan bahwa program HDDAP akan berlangsung selama lima tahun, dengan tujuan memberikan manfaat substansial bagi produsen, termasuk pada pemberdayaan perempuan. Program ini mencakup modernisasi pertanian, kolaborasi antara produsen dan sektor swasta, stimulasi permintaan pasar, dan peningkatan kapasitas bisnis kelompok produsen.

Proyek HDDAP tidak hanya berfokus pada transformasi pertanian melalui digitalisasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kehidupan produsen dengan memberikan bantuan langsung berupa sarana produksi pertanian dan peningkatan keterampilan. Melalui program ini, produsen menerima dukungan penting seperti pupuk, peralatan pertanian, dan sarana produksi lainnya, memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan praktik pertanian dan meningkatkan hasil panen, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi mereka.

“Pemetaan rantai pasokan dalam KoltiTrace MIS merupakan hal yang krusial bagi sektor hortikultura. Sistem ini memberdayakan pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam produksi dan distribusi,” kata Manfred Borer, CEO dan Co-Founder KOLTIVA. Dengan sistem KoltiTrace MIS, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pembangunan hortikultura, memperkuat kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, dan memastikan optimalisasi sumber daya.