Baranewsaceh.co, Aceh Timur | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membantah keras tudingan terkait dugaan keterlambatan pencairan dana Biaya Operasional (BOP) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di 24 kecamatan. Bantahan ini menyusul pemberitaan di salah satu media daring dan pernyataan dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh Timur.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (DKPLUH) Aceh Timur,
Ibu Tajul Hidayat.S.S.,M.H.dengan tegas menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar. Ia menjelaskan bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025, tidak dialokasikan dana untuk BOP BPP yang dimaksud.
“Untuk Tahun 2025, anggaran yang tersedia hanya untuk penggandaan, listrik, dan ATK yang bersumber dari APBK. Dana BOP memang tidak ada, jadi tidak benar jika dikatakan belum dicairkan,” ungkap Tajul pada Minggu (11/05/2025).
Lebih lanjut, Tajul meluruskan informasi yang menyebutkan adanya dana operasional kantor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belum dicairkan selama satu tahun. Menurutnya, informasi yang diterima oleh LSM tersebut kemungkinan keliru.
“Tidak ada alokasi dana APBN untuk BOP BPP di DKPLUH Aceh Timur pada tahun ini,” tegasnya.
Tajul juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur saat ini tengah menjalankan proses efisiensi anggaran.
Meskipun demikian, ia menyoroti kinerja DKPLUH pada Tahun 2024 yang dinilainya cukup baik, dengan realisasi fisik dan keuangan mencapai 98,78 persen. Selain itu, DKPLUH juga berhasil meraih nilai SAKIP B dari pemerintah pusat.
“Nilai tersebut menunjukkan bahwa kami mampu merencanakan, mengelola, dan melaksanakan program secara efektif,” imbuhnya.
Tajul berharap kondisi keuangan daerah dapat membaik pada tahun 2026. Dengan perbaikan kondisi tersebut, sub kegiatan operasional BPP yang dianggap krusial dalam mendukung kinerja penyuluh pertanian dapat direncanakan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
Dana operasional BPP sendiri memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung para penyuluh pertanian yang bekerja secara langsung membantu petani di lapangan. Dukungan operasional yang memadai diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Aceh Timur.
Menutup keterangannya, Tajul mengimbau seluruh pihak untuk memastikan keakuratan informasi sebelum disampaikan kepada publik. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
