GAYO LUES | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Surhayanto, kembali mengunjungi Kabupaten Gayo Lues pada Sabtu (3/1/2026) untuk meninjau secara langsung dampak banjir dan tanah longsor yang kembali melanda sejumlah titik rawan di wilayah tersebut. Kunjungan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari upaya penanggulangan bencana yang sebelumnya telah dilakukan, seiring meningkatnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir yang menyebabkan kembali terputusnya akses jalan dan meluasnya dampak bencana.
Setibanya di Bandar Udara Blangkejeren, Kepala BNPB disambut langsung oleh Bupati Gayo Lues, Suhaidi, bersama Dandim 0113/Gayo Lues, Danyon 855/RD, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan unsur penanganan bencana lainnya. Usai menerima laporan situasi dan kondisi terkini dari pemerintah daerah, Kepala BNPB langsung mengunjungi tempat-tempat terdampak, termasuk lokasi pengungsian warga dari Kampung Agusen di kompleks Balai Latihan Kerja (BLK) Blangkejeren dan Kecamatan Putri Betung yang kembali terisolasi akibat longsor.
Di hadapan para pengungsi, Kepala BNPB menjelaskan sejumlah skema bantuan yang disiapkan pemerintah, baik dalam bentuk hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), hingga bantuan tunai untuk kebutuhan dasar. Ia menyebutkan bahwa pembangunan huntara dapat dilakukan secara terpusat di satu lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, namun juga bisa disesuaikan dengan keinginan keluarga penyintas jika ingin membangunnya di area pribadi yang masih dimiliki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hunian sementara ini sifatnya transit, sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Bisa dibangun di satu titik yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, atau masyarakat juga bisa membangunnya di atas tanah atau pondasi rumah mereka yang masih ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bagi korban bencana yang saat ini tinggal menumpang di rumah keluarganya dan tidak membutuhkan huntara, tetap bisa mendapatkan bantuan dalam bentuk rumah tunggu hunian. Skema ini, disebutkannya, akan diberikan dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan.
Lebih lanjut, mengenai hunian tetap, Kepala BNPB menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan dua opsi. Pertama, jika korban menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pemerintah dan bersedia ditempatkan di lokasi tertentu, maka lahan akan disiapkan oleh pemerintah daerah dan rumah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kedua, jika penyintas memiliki keinginan untuk tetap tinggal dekat dengan kampung halaman atau keluarga dan memiliki tanah pribadi, rumah akan dibangun oleh BNPB di lokasi tersebut.
“Semuanya akan kita layani. Untuk rumah hunian tetap yang terpusat memang akan dibangun oleh Kementerian, tapi yang sesuai permintaan warga dan letaknya terpencar-pencar, BNPB yang akan membangun. Nantinya juga kami bantu furnitur dasar seperti kasur, kursi, alat dapur dengan anggaran Rp3 juta per rumah,” terangnya.
Dalam skema bantuan lanjutan, disampaikan pula bahwa setiap keluarga yang telah menempati hunian tetap akan mendapatkan bantuan biaya hidup awal dari Kementerian Sosial sebesar Rp5 juta per kepala keluarga. Sementara itu, untuk kerugian sektor lain seperti sawah, kebun, tambak ikan, hingga hewan ternak, Kepala BNPB menyebut proses pendataan dan penghitungan kerugian tengah berlangsung.
“Semua ini masih dalam fase tanggap darurat. Namun, hak-hak warga, termasuk upaya pemulihan ekonomi keluarga, sekolah untuk anak-anak, dan pembangunan sarana darurat, menjadi perhatian utama kami. Kementerian Pendidikan juga sudah mengantongi data sekolah-sekolah yang terdampak dan akan segera membangun sekolah-sekolah darurat di lokasi yang diperlukan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa warga korban banjir yang sebelumnya tinggal di rumah sewa dan kini kehilangan tempat tinggal akibat bencana tetap berhak mengajukan diri sebagai penerima hunian tetap. Sedangkan untuk pemilik rumah kontrakan, skema penanganannya akan ditentukan bersama pemerintah daerah sesuai kebijakan yang berlaku.
Bupati Gayo Lues, Suhaidi, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa seluruh proses penanganan bencana akan terus dikawal bersama pemerintah pusat. Ia meminta masyarakat untuk tetap sabar dan mengikuti alur bantuan yang telah disiapkan. Menurutnya, seluruh permasalahan pasti memiliki solusi, tetapi pelaksanaannya membutuhkan waktu dan proses yang harus dilewati bersama.
“Jika ada kendala di lapangan, silakan dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala desa. Nanti setiap laporan itu akan diteruskan kepada kami di tingkat kabupaten, dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujarnya.
Dengan terus dilakukan pemantauan langsung oleh pemerintah pusat dan deretan skema bantuan yang telah dijelaskan, pemerintah berharap pemulihan pascabencana di Gayo Lues dapat berjalan lebih cepat dan merata. Langkah-langkah strategis ini disebut sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk tidak hanya merespons bencana secara darurat, tetapi juga menciptakan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. (Abdiansyah)
