Sekda Sampaikan Jawaban atas Pendapat Banggar DPR Aceh Terkait Qanun APBA 2024

Redaksi Bara News

- Redaksi

Rabu, 20 Desember 2023 - 02:55 WIB

50466 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh  – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami Hamzah, mewakili Penjabat Gubernur Aceh, memberikan tanggapan terhadap pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2024.

Dalam penjelasannya, Sekda Aceh mengawali dengan merinci bahwa pemerintah setempat berpatok pada Rencana Kerja Pembangunan Aceh Tahun 2024 sebagai landasan dalam menyusun RAPBA. Pendapatan Aceh pada tahun 2024 dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp648,620,147,921 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Aceh menyoroti langkah-langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) pada tahun 2024. Upaya intensifikasi terus dilakukan terhadap Pajak Aceh dan Retribusi Aceh. Selain itu, pemerintah berfokus pada ekstensifikasi sumber-sumber PAA baru dengan optimalisasi penggunaan aset yang ada.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam konteks peningkatan transfer keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh memaparkan usahanya, termasuk mendapatkan Dana Insentif Fiskal pada tahun 2023. Pemerintah Aceh juga membuka peluang transfer dana baru seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba dan DBH Sawit.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan infrastruktur, pemerintah telah mengusulkan program prioritas daerah yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas dalam Daerah.

Sekda Aceh menanggapi permintaan Banggar DPR Aceh terkait peningkatan belanja modal, khususnya dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK). Pemerintah Aceh menekankan bahwa alokasi dana telah diprioritaskan sesuai regulasi yang berlaku.

Pada sektor pendidikan, Pemerintah Aceh sependapat dengan Badan Anggaran DPR Aceh untuk memprioritaskan alokasi anggaran. Ini termasuk peningkatan kualifikasi dan potensi guru, serta pengembangan sarana dan prasarana di sekolah.

Sekda Aceh menyampaikan harapannya agar APBA Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami defisit. “Pemerintah berkomitmen merealisasikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sekda. Pemerintah Aceh lanjut Sekda, juga meminta pengawasan dari anggota dewan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Sementara terkait pendanaan dan jadwal pelaksanaan PON XXI Aceh – Sumut Tahun 2024, pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaannya sesuai peraturan perundangan dan pengaturan jadwal sehingga tidak menganggu pelaksanaan pilkada serentak.

Dan penganggaran untuk pembangunan rumah layak huni sampai saat ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.

“Berkenaan dengan penggunaan dana BTT khusus untuk penanganan pada saat terjadi banjir akan kita laksanakan berdasarakan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengolaan Belanja Tidak Terduga,” kata Sekda, Senin (18/12/2023).

Sementara itu, dalam hal ppenanganan Sungai-sungai yang merupakan kewenangan pusat kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui balai kementrian yang ada di wilayah Aceh, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) dan Dewan Sumber Daya Air.

Untuk status ruas jalan kabupaten kota menjadi ruas jalan provinsi, Pemerintah Aceh sedang melakukan evaluasi dan verifikasi usulan ruas jalan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Sementara terkait usulan menghapus perangkat non struktural yang dianggap tidak efektif dan efesien, akan dilakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan Pemerintah Aceh. (IP)

Berita Terkait

Kadis ESDM Aceh: Siap Tindak Lanjuti Instruksi Gubernur Aceh Terkait Barcode BBM Subsidi
ARAH Minta Mualem Ganti Seluruh Kepala SKPA Yang Lama
PEMA dan ASME Gelar FGD Bahas Jaminan Investasi di Sektor Migas dan Pertambangan Aceh
Polda Aceh Berhasil Selamatkan dan Pulangkan Korban Penculikan dari Thailand
FPMPA Apresiasi Mualem Tunjuk M. Hendra Supardi sebagai Plt Direktur Bank Aceh Syariah
Wagub Aceh Serahkan SK PLT Sekda Aceh Serta Lantik 47 ASN Tenaga Fungsiunal
Wagub Aceh Fadhlullah Lantik Alhudri Sebagai Plt. Sekda Aceh
Dinas Linkungan Hidup Bener Meriah Mengucapkan Selamat Dan Sukses Atas Pelantikan Ir. H. Tagore Abu Bakar – Ir. Armia Sebagai Bupati & Wakil Bupati Bener Meriah Masa Jabatan 2025-2030

Berita Terkait

Rabu, 19 Februari 2025 - 18:27 WIB

Kadis ESDM Aceh: Siap Tindak Lanjuti Instruksi Gubernur Aceh Terkait Barcode BBM Subsidi

Rabu, 19 Februari 2025 - 17:53 WIB

PEMA dan ASME Gelar FGD Bahas Jaminan Investasi di Sektor Migas dan Pertambangan Aceh

Rabu, 19 Februari 2025 - 17:38 WIB

Polda Aceh Berhasil Selamatkan dan Pulangkan Korban Penculikan dari Thailand

Rabu, 19 Februari 2025 - 17:37 WIB

FPMPA Apresiasi Mualem Tunjuk M. Hendra Supardi sebagai Plt Direktur Bank Aceh Syariah

Rabu, 19 Februari 2025 - 12:42 WIB

Wagub Aceh Serahkan SK PLT Sekda Aceh Serta Lantik 47 ASN Tenaga Fungsiunal

Rabu, 19 Februari 2025 - 10:18 WIB

Wagub Aceh Fadhlullah Lantik Alhudri Sebagai Plt. Sekda Aceh

Rabu, 19 Februari 2025 - 04:43 WIB

Dinas Linkungan Hidup Bener Meriah Mengucapkan Selamat Dan Sukses Atas Pelantikan Ir. H. Tagore Abu Bakar – Ir. Armia Sebagai Bupati & Wakil Bupati Bener Meriah Masa Jabatan 2025-2030

Rabu, 19 Februari 2025 - 00:09 WIB

Ir. Mawardi ST Mewakili Gubernur Aceh H. Muzakkir Manaf Kukuhkan DPD HPJI Aceh: Dorong Inovasi Infrastruktur Jalan Untuk Ketahanan Pangan

Berita Terbaru