Pengusulan Calon Pj Walikota Terlambat, Mahasiswa Subulussalam Sesalkan Sikap DPRK yang Terkesan Tak Hargai Surat Mendagri

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 7 Desember 2023 - 16:53 WIB

50256 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BAMDA ACEH – Pengusulan Calon Pj Walikota Terlambat, Mahasiswa Subulussalam Sesalkan Sikap DPRK yang Terkesan Tak Hargai Surat Mendagri

Banda Aceh – Berdasarkan Surat Kemendagri Nomor : 100.2.1.3/6047/SJ tanggal 9 November 2023 tentang Usul Nama Calon Pejabat Bupati/Walikota yang di tanda tangani atas nama Mendagri Sekretaris Jenderal Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si, Mendagri meminta agar DPRK menyampaikan nama-nama Calon Pj Walikota Subulussalam paling lambat tanggal 6 Desember 2023, namun hingga batas waktu yang diberikan mendagri Surat itu belum diserahkan dan baru ditandatangani.

“Sikap ketua DPRK Subulussalam yang baru menandatangani surat nomor 170/056 perihal Usulan Calon Penjabat Walikota Subulussalam pada tanggal 6 Desember 2023 menunjukkan bahwa DPRK Subulussalam tidak menghargai surat Mendagri. Seharusnya tanggal 6 Desember itu batas paling lambat itu 6 Desember, tapi suratnya baru diteken pada hari itu,” ungkap Mahasiswa asal Gerakan Mahasiswa Subulusssalam (GMS) Musra Yusuf, Kamis 7 Desember 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bayangkan saja, kata Musra, surat Mendagri sudah ditandatangani sejak tanggal 9 November dan disampaikan ke DPRK. Namun, DPRK tak menghargai hal itu dan terlihat ogah untuk merespon dengan dalih masa jabatan Walikota Subulussalam masih sampai 2024. Padahal sesuai aturan yang berlaku saat ini masa Jabatan Walikota Subulussalam itu akan berakhir pada 31 Desember 2023.

Baca Juga :  Adakan MPLS, SMP Islam Cendekia Darussalam Gandeng Kougetsu Library on Wheel

“Secara aturan, Mendagri sudah benar, dan sudah meminta usulan dari DPRK melalui suratnya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Walikota. Namun, sepertinya surat itu dianggap sepele oleh ketua DPRK, sehingga hingga batas waktu yang diberikan yakni tanggal 6 Desember 2023 surat usulan nama-nama Calon Pj Walikota Subulussalam itu tak kunjung diserahkan langsung ke Mendagri, dan bahkan pada batas waktu terakhir itu baru ketua DPRK mau menandatangani surat itu,” bebernya.

Menurut Yusuf, kendatipun DPRK Subulusssalam tak menggunakan hak yang diberikan mendagri untuk melakukan pengusulan Calon Pj Walikota Subulussalam juga tak masalah. Karena sesuai aturan Mendagri sudah memberikan kesempatan. Karena sesuai Permendagri Nomor 4 tahun 2023, usulan Calon Pj Kepala Daerah tak hanya berasal dari DPRK.

Baca Juga :  Akademisi USK Sarankan Pj Gubernur Penuhi Undangan DPRA, Tak Meski Harus Setujui Permintaannya

“DPRK Subulussalam ini kesannya seperti katak di bawah tempurung. Berlagak seakan-akan sok hebat dan tak menganggap institusi pusat. Padahal hak mereka untuk menyerahkan nama-nama sebelum tanggal 6 Desember 2023 telah diberikan, waktunya juga sangat panjang tapi kenapa baru tanggal 6 Desember ditandatangani dan belum diserahkan langsung. Sikap DPRK Subulussalam ini seakan-akan menunjukkan jika tanpa rekomendasi usulan mereka Mendagri tak bisa apa-apa, padahal itu salah besar. Sesuai aturan Mendagri bisa tunjuk Pj Kepala Daerah, bahkan jika DPRK tak mau mengusulkan nama. Kenapa sejak awal surat itu sudah ada ketua DPRK justru Acuh tak acuh, ada model komplain lagi, tiba-tiba sudah habis batas waktu baru surat diteken. Perlu diingat DPRK Subulussalam, tugas Mendagri itu satu Indonesia bukan mikirin kehendak ketua DPRK Subulussalam saja, jadi kita orang daerah ini seharusnya berpikir lebih terbuka dan tidak menyia-nyiakan apalagi menganggap remeh kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Promosi Judi Online, Seorang Selebgram Asal Aceh Jaya Ditetapkan sebagai Tersangka
Antisipasi Konser Langgar Syariat, Fachrul Razi Kembangkan Pusat Rapai Aceh di Banda Aceh
Prodi Pendidikan Sejarah FKIP USM Raih Akreditasi Baik Sekali
Aminullah Usman Berbagi Bersama Anak Yatim dan Tuna Netra di Hari Asyura
Siap Mengawal dan Mengabdi untuk Umat, Pengurus Besar HUDA Akan Dilantik oleh Rais ‘Am Majelis Syuriah
Jabatan Kakanwil BPN Provinsi Aceh Diserahterimakan
Suharjono, Semua Hakim Peradilan Umum di Aceh Harus Disiplin
Kapolda Aceh Bersama Forkopimda Aceh Sambut Presiden RI Di Bandara SIM

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 12:30 WIB

Penangkapan Pengedar Narkoba di Aceh Tenggara

Selasa, 16 Juli 2024 - 21:57 WIB

Terkait pelimpahan Polres, Inspektorat Agara Secepatnya Mengaudit DD Tanjung Lama Minggu Depan

Senin, 15 Juli 2024 - 12:32 WIB

Kapolres Agara Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2024

Minggu, 14 Juli 2024 - 05:37 WIB

Polisi Gerebek Rumah di Desa Lawe Tawakh Kecamatan Babul Makmur

Sabtu, 13 Juli 2024 - 20:20 WIB

Pj. Bupati Aceh Tenggara Drs.Syakir, M.Si Minta Pada Semua Orang Tua/Wali Murid Mendampingi Anaknya Pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) TP2024/2025

Rabu, 10 Juli 2024 - 01:54 WIB

Cut Syazalisma Dinilai Gagal, Mendagri Diminta Selamatkan Pemkab Aceh Selatan

Senin, 8 Juli 2024 - 20:27 WIB

Silaturahmi Akbar 2024 Masyarakat Gayo, “Bangkit Bersama Pengulu Kampung Gayo Se-Aceh Tenggara

Minggu, 7 Juli 2024 - 22:48 WIB

TTI Mendesak Polda dan Kejati Aceh usut Penyalahgunaan Dana Earmark 2023 sebesar 73,9 Milyar di Aceh Selatan

Berita Terbaru

ACEH TENGAH

Haili Yoga, Calon Potensial Menang Dipilkada Aceh Tengah

Kamis, 18 Jul 2024 - 00:18 WIB