slot preparation.lsrs.lu

Jaksa KPK Beberkan Kode “Biru” dan “Sales 2” Soal Suap Bea Cukai di Kasus BlueRay Cargo

Redaksi Bara News

- Redaksi

Selasa, 14 Juli 2026 - 21:53 WIB

50406 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta penggunaan kode khusus “Biru” dan “Sales 2” oleh PT BlueRay Cargo yang diduga merujuk pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Temuan ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi importasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Dalam persidangan, saksi Viny Liverie Lie selaku HRD PT BlueRay Cargo membenarkan di hadapan jaksa KPK, M Takdir Suhan, bahwa kedua kode tersebut memang dipakai dalam komunikasi internal perusahaan saat membicarakan alokasi dana untuk pihak Bea Cukai. Viny menjelaskan, instruksi penggunaan kode berasal dari pimpinan BlueRay Cargo Group, John Field, dan sudah diketahui oleh para pegawai bahwa istilah itu menjadi penanda untuk transaksi terkait Bea Cukai.

Jaksa merinci, dugaan suap dalam perkara ini melibatkan tiga pejabat Bea Cukai: Rizal (Direktur Penindakan dan Penyidikan), Sisprian Subiaksono (Kasubdit Intelijen), dan Orlando Hamonangan (Kasi Intelijen Kepabeanan I). Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai fantastis, mencapai Rp78,8 miliar. Rinciannya, uang tunai hingga Rp61,7 miliar, fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar dari pihak BlueRay Cargo, serta gratifikasi senilai Rp15,2 miliar dari berbagai pengusaha importir dan pengusaha rokok dalam bentuk mata uang asing.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jaksa menduga seluruh penerimaan dana dan fasilitas tersebut diberikan dengan tujuan untuk memuluskan segala bentuk kemudahan dalam proses kepabeanan dan importasi yang melibatkan grup BlueRay Cargo. Sidang masih terus berjalan dan JPU KPK mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal suap dan gratifikasi sektor importasi ini.

Kasus ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dalam proses persidangan terungkap pula sejumlah nama populer yang turut terseret. Dugaan penggunaan kode khusus selama ini menjadi salah satu kunci penelusuran pola transaksi antara perusahaan dan pejabat aparat negara. Hingga sidang kemarin, penggalian keterangan saksi dan analisa komunikasi internal korporasi terus dilakukan untuk menelisik lebih jauh aliran dana suap dan konstruksi perkara di baliknya. (*)

Berita Terkait

Bareskrim Usut Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Wapres Gibran, Putusan MK Jadi Rujukan Penyidik
Jokowi Hormati Proses Hukum Terkait Wacana Pemakzulan Wapres Gibran
Mabes Polri Dalami Dugaan Keterlibatan Ketum Parpol dan Aliran Dana Judi Online di Kasus Penyadapan Presiden
Dasco Minta Komisi III Pantau Berkala Kasus Penyadapan Presiden yang Seret Eks Kapolri
Irjen Ahrie Sonta Bersikap Kooperatif dan Siap Buka Tabir Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Dubes Asing di Istana Hari Ini
ICW dan Trend Asia Ungkap Belanja Teknologi Pengawasan Polri Capai Rp35,9 Triliun
Dua Pejabat Senior KPK Kembali ke Kejaksaan Agung Setelah Lebih dari 10 Tahun Bertugas

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 20:33 WIB

Pererat Sinergi dan Kedekatan dengan Masyarakat, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Bupati dan Forkopimda Melaksanakan Jumat Keliling

Jumat, 6 November 2026 - 16:59 WIB

Kawal Pilkades Serentak 2026, Kapolres Aceh Tenggara Pimpin Apel Gelar Pasukan dan Lepas Personel Pengamanan ke TPS

Jumat, 6 November 2026 - 16:30 WIB

Kemendagri Apresiasi Kinerja Pemkab Aceh Tenggara, Serapan Anggaran Pemulihan Pascabencana Melonjak hingga 41 Persen

Jumat, 6 November 2026 - 14:23 WIB

BPJS Kesehatan Lakukan Kunjungan Kredensial ke UPTD Puskesmas Lawe Dua, Pastikan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kamis, 5 November 2026 - 23:01 WIB

Abi Hasan Ajak Seluruh Anggota DPRK Aceh Tenggara Bersatu Perjuangkan Nasib Petani Leuser dan Keadilan Fiskal Daerah

Kamis, 5 November 2026 - 20:23 WIB

DPRK Agara Sahkan Rp1,145 Triliun, Qanun Perubahan APBK ,Tenjun Bebas Sekitar Rp 85,82 Milyar.

Kamis, 5 November 2026 - 12:08 WIB

Matangkan Pengamanan Pilkades Serentak 2026, Kapolres Aceh Tenggara Pimpin Anev Bersama Jajaran

Kamis, 5 November 2026 - 11:30 WIB

Cegah Curas, Curat dan Curanmor, Sat Samapta Polres Aceh Tenggara Gencarkan Patroli 3C

Berita Terbaru