AJI Tuntut Prabowo Minta Maaf soal Ucapan ‘Londo Ireng’, Tuding Diskreditkan Jurnalis

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 26 Juli 2026 - 06:09 WIB

50256 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bayu Wardhana, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meminta maaf atas ucapannya yang mengibaratkan wartawan sebagai ‘londo ireng’. Pernyataan Prabowo itu dinilai Bayu sebagai bentuk diskriminasi yang memojokkan profesi jurnalis sebagai kelompok kritis yang dianggap berkhianat pada bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Bayu pada Jumat, 24 Juli 2026, lewat pesan singkat. Ia menilai, istilah ‘londo ireng’ yang berarti pengkhianat atau yang membela kepentingan asing, merendahkan kerja jurnalistik yang pada dasarnya menyampaikan fakta kepada publik. Bayu juga mencontohkan pemberitaan seputar kasus keracunan menu makan bergizi (MBG), program prioritas pemerintahan Prabowo, sebagai bentuk kritik konstruktif yang seharusnya dilihat sebagai masukan, bukan serangan.

Menurut Bayu, ucapan Presiden yang menyasar wartawan dan kelompok kritis lainnya sama saja dengan bentuk penghinaan terhadap profesi jurnalis. Ia menekankan seharusnya Presiden tidak menyerang pekerja media, tetapi lebih fokus membenahi masalah yang dikritik. Bayu mendesak Presiden Prabowo segera menyatakan permohonan maaf dan memperbaiki komunikasi publik dalam setiap pidatonya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, dalam puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Kamis, 23 Juli 2026, Prabowo secara terbuka menyebut masih adanya londo ireng zaman sekarang, yang menurutnya kini berbaju wartawan, jurnalis, pengamat hingga LSM. Prabowo menyebut kelompok itu selalu mencari kekurangan pemerintah dengan menyoroti sisi negatif saja, seperti pemberitaan soal sekolah roboh di tengah perbaikan ribuan sekolah yang dilakukan pemerintah.

Pernyataan Prabowo itu menuai sorotan dari kalangan jurnalis dan pegiat kebebasan pers yang khawatir stigma tersebut rentan disalahgunakan dan memicu represi pada insan pers. Bayu menilai, kritik jurnalis semestinya dianggap sebagai bagian dari kontrol publik dalam negara demokratis, bukan musuh negara. AJI meminta Presiden Prabowo untuk membuka ruang dialog dan menghormati kerja jurnalis yang mengabdi pada kebenaran serta kepentingan publik. (*)

Berita Terkait

Sebut Wartawan “Otak Kamu Ada Nggak” Saat Wawancara, Benny K Harman Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataan Kontroversial
Upaya Pencarian Barang Pribadi Almarhum Sutrimo, Kuasa Hukum Sambangi Kediaman Mantan Jampidsus
Misteri Ponsel Hilang di Balik Kematian Sutrimo, Polisi Perdalam Penyidikan
Keluarga Sutrimo Datangi Rumah Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Soroti Kejanggalan Kematian
Jusuf Kalla Tegaskan Pengibaran Bendera Bulan Bintang di Aceh Bukan Bentuk Penolakan ke Pemerintah Pusat
Jusuf Kalla Tanggapi Kerusuhan Hari Damai Aceh dan Serukan Penyelesaian Damai
Tim Forensik Lakukan Uji Laboratorium Puluhan Sampel Jenazah Mantan Pegawai Jampidsus di Banyumas
Pemerintah Tetapkan Anggaran Rp240 Triliun untuk Program MBG di 2027

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 02:50 WIB

Pemerintah Aceh dan DPRA Konsultasikan Kepastian Hukum Bendera Bulan Bintang ke Kemendagri

Senin, 17 Agustus 2026 - 02:35 WIB

Status Bendera Bintang Bulan Masih Menjadi Polemik di Aceh

Minggu, 16 Agustus 2026 - 13:15 WIB

Teriakan “Merdeka” Warnai Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman

Minggu, 16 Agustus 2026 - 04:54 WIB

Hari Damai Aceh Berubah Jadi Chaos, Massa Kejar Aparat hingga Bakar Motor TNI

Minggu, 16 Agustus 2026 - 04:49 WIB

Aksi Kericuhan Hari Damai Aceh Rusak Sejumlah Kendaraan, Warga Minta Pemerintah Beri Perhatian

Minggu, 16 Agustus 2026 - 04:43 WIB

Massa Tunjukkan Foto Korban Luka Saat Kerusuhan Peringatan Damai Aceh

Minggu, 16 Agustus 2026 - 04:37 WIB

Kericuhan Hari Damai Aceh: Tanda Kekecewaan atau Aksi yang Ditunggangi?

Minggu, 16 Agustus 2026 - 04:22 WIB

Kericuhan 21 Tahun Perdamaian Aceh Meluas ke Pendopo Gubernur, Simbol Negara Dicopot Massa

Berita Terbaru