Panel surya di Quy Nhon, Vietnam, 11 Juni 2023 sebagai ilustrasi. Indonesia berencana mengumumkan rencana investasi transisi energi senilai $20 miliar pada bulan depan. (Foto: AP)
JAKARTA, BARANEWS | Pemerintah berencana mengumumkan rencana investasi transisi energi senilai $20 miliar pada bulan depan, kata seorang pejabat pada Jumat (6/10), beberapa hari sebelum KTT iklim PBB COP28 digelar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para pejabat awalnya berencana untuk meluncurkan proyek Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) pada pertengahan bulan Agustus, tetapi kemudian tertunda karena berbagai permasalahan mulai dari perbedaan rincian pendanaan hingga besarnya ketergantungan Indonesia pada batu bara untuk listrik.
Proyek JETP akhirnya akan diperkenalkan ke publik pada tanggal 1 November untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, dengan peluncuran resminya ditetapkan sekitar tanggal 20 November, kata Paul Butarbutar, wakil sekretaris kantor JETP Indonesia, kepada wartawan.
Ketika ditanya apakah International Partners Group (IPG) – yang terdiri dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, serta bank-bank pembangunan dan para pemberi pinjaman swasta – diperkirakan akan menyetujui rencana investasi tersebut pada saat itu, Butarbutar berkata: “Kita akan berusaha menyepakati isinya terlebih dahulu, tapi pendanaan, dan lain-lain, itu urusan lain, urusannya nanti.”
Ia menolak memberikan rincian lebih lanjut.
Indonesia telah sepakat untuk membatasi dan mencapai puncak emisi karbon sektor ketenagalistrikan sebesar 290 juta metrik ton pada tahun 2030 berdasarkan JETP, menyusul komitmen IPG untuk memberikan dukungan keuangan melalui perpaduan investasi ekuitas, hibah, dan pinjaman lunak.
Para pejabat mengeluh bahwa negara-negara Barat enggan membiayai penghentian dini pembangkit-pembangkit listrik tenaga batu bara, yang diperlukan untuk membuka jalan bagi pembangkit-pembangkit listrik tenaga terbarukan.
Saat ini lebih dari separuh kapasitas listrik di Indonesia, eksportir batu bara termal terbesar di dunia, menggunakan bahan bakar batu bara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga meminta agar lebih banyak hibah dimasukkan dalam dana tersebut untuk menurunkan suku bunga.
Seorang anggota kelompok kerja teknis JETP sebelumnya mengatakan penundaan pada bulan Agustus disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa proposal tersebut mencerminkan penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara yang dibangun di luar jaringan listrik oleh perusahaan-perusahaan industri, termasuk pabrik-pabrik peleburan nikel yang berlokasi terpencil. [ab/uh]/VOA
