Dugaan Pengalihan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Biak Muli–Pedesi–Terutung Payung Setelah Lelang Dinilai Ilegal dan Wajib Dikembalikan 100 Persen

Kutacane, Bara News, Selasa, 10 November 2026. | Dugaan pengalihan fisik proyek yang sudah dilelang, telah memiliki pemenang, dan sudah menandatangani kontrak senilai Rp1.299.500.000 untuk pekerjaan peningkatan Jalan Biak Muli–Pedesi–Terutung Payung, Kecamatan Bambel, Tahun Anggaran 2024, merupakan persoalan yang mengikat secara hukum. Bila benar terjadi, tindakan tersebut dinilai ilegal, mengandung unsur pidana, dan wajib dilakukan pengembalian 100 persen.

Demikian informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber yang layak dipercaya di Kutacane, Selasa, 10 November 2026.

Perubahan dari aspal ke beton bukanlah perubahan kecil. Itu merupakan pergantian jenis pekerjaan, spesifikasi, harga, dan metode pelaksanaan. Secara hukum, perubahan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apabila terbukti terjadi, pelanggaran hukum dapat ditemukan jika pergantian fisik pekerjaan bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 54.

Kontrak merupakan perikatan yang mengikat para pihak. Perubahan kontrak hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Artinya:

• Yang dilelang adalah pekerjaan aspal Hotmix AC-WC.
• Pemenang lelang ditetapkan karena sesuai dengan penawaran, termasuk penawaran harga pekerjaan aspal.
• Pekerjaan yang dikontrakkan adalah pekerjaan aspal.

Jika tiba-tiba diganti menjadi beton, artinya pemenang lelang tidak lagi mengerjakan pekerjaan yang dimenangkannya. Persaingan dalam proses lelang pun menjadi sia-sia.

Logika Hukumnya

Jika sejak awal yang dilelang adalah pekerjaan beton, mungkin pemenangnya berbeda. Bisa saja terdapat perusahaan beton yang menawarkan harga lebih murah, tetapi tidak mengikuti lelang karena pekerjaan yang ditawarkan saat itu adalah aspal.

Dengan demikian, mengganti pekerjaan aspal menjadi beton dapat dianggap mengkhianati hasil lelang.

Perubahan Kontrak yang Diperbolehkan

Perubahan dapat dilakukan melalui addendum untuk perubahan tertentu, termasuk penambahan atau pengurangan volume maksimal 10 persen. Misalnya, panjang jalan satu kilometer berubah menjadi satu koma nol lima kilometer.

Perubahan juga dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti:

• Jadwal pekerjaan mundur karena bencana.
• Harga satuan berubah karena kenaikan BBM dengan persetujuan.

Perubahan yang Tidak Diperbolehkan

Perubahan suatu proyek, meskipun menggunakan addendum, tetap memiliki ketentuan dan batasan.

Perubahan yang dimaksud meliputi:

• Mengganti jenis pekerjaan utama, seperti aspal menjadi beton, gedung menjadi jembatan, atau irigasi menjadi jalan.
• Mengganti spesifikasi utama, seperti K-350 menjadi K-250 atau aspal AC-WC menjadi latasir.
• Mengubah lokasi pekerjaan, misalnya dari Biak Muli pindah ke desa lain.

Sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 55 ayat 2:

“Perubahan kontrak dilarang mengubah substansi lingkup pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam kontrak atau lelang.”

Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Kontrak:

“Perubahan desain dan spesifikasi yang mengubah jenis pekerjaan utama harus dilakukan pembatalan kontrak dan lelang ulang.”

Dengan demikian, apabila benar terjadi perubahan fisik pekerjaan pada proyek peningkatan Jalan Biak Muli–Pedesi–Terutung Payung, PPK tidak memiliki wewenang untuk mengganti pekerjaan aspal menjadi beton.

Yang boleh dilakukan hanya dua pilihan:

1. Membatalkan kontrak pekerjaan aspal dan melakukan lelang ulang untuk pekerjaan beton.
2. Tetap mengerjakan pekerjaan aspal sesuai kontrak.

Apabila yang dilakukan PPK adalah pilihan yang ilegal, yakni kontrak aspal, dibayar sebagai pekerjaan aspal, tetapi dikerjakan menggunakan beton, maka inilah yang menjadi persoalan hukum.

Lima Dokumen yang Harus Dimiliki Jika Terjadi Perubahan

Jika seandainya PPK tetap ingin melakukan perubahan, harus tersedia lima dokumen berikut. Jika tidak, perubahan tersebut dinilai bermasalah secara hukum, yaitu:

1. Justifikasi Teknis dari Konsultan Perencana. Surat resmi yang menyatakan bahwa tanah di lokasi proyek labil, tidak memungkinkan menggunakan aspal, dan harus menggunakan beton. Harus disertai uji tanah CBR.
2. Persetujuan Perubahan Desain dari Kepala Dinas PUPR. Bukan hanya persetujuan PPK.
3. Addendum Kontrak. Ditandatangani PPK dan penyedia, diketahui Kepala Dinas, serta nilainya dihitung ulang menggunakan AHSP beton.
4. Persetujuan TAPD dan Perubahan DPA. Karena DPA mengalami perubahan dari pekerjaan aspal menjadi beton.
5. Laporan kepada APIP/Inspektorat. Untuk memastikan bahwa perubahan tersebut bukan bertujuan menguntungkan kontraktor.

Keterangan Kabid Bina Marga PUPR Aceh Tenggara

Rajaman, ST., MT., Kabid Bina Marga Dinas PUPR Aceh Tenggara, saat dikonfirmasi pada Senin, 9 November, membantah adanya perubahan pekerjaan pada proyek peningkatan Jalan Biak Muli–Pedesi–Terutung Payung Tahun 2024 dari aspal menjadi beton.

“Hal itu tidak benar,” katanya kepada Bara News melalui sambungan telepon saat dihubungi. (Kasirin).

Keterangan Foto:

1. Foto tangkapan layar dokumen uraian singkat pekerjaan peningkatan Jalan Biak Muli–Pedesi–Terutung Payung Tahun 2024.
2. Foto Jalan Biak Muli–Pedesi–Terutung Payung, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara, yang dilakukan peningkatan pada sisi kanan dan kiri jalan menggunakan beton.

Di kasus Aceh Tenggara, 99 persen tidak ada lima dokumen tersebut. Buktinya, di LPSE masih tertulis pekerjaan aspal, sedangkan di lapangan menggunakan beton.

AKIBAT HUKUM UNTUK KASUS SENILAI Rp1.299.500.000 INI

a. Secara Administrasi

Pekerjaan beton dianggap sebagai pekerjaan di luar kontrak. Artinya, pekerjaan tersebut tidak boleh dibayar. Jika sudah dibayar sebesar Rp1.299.500.000, maka hal itu merupakan kelebihan pembayaran dan berpotensi menimbulkan kerugian negara 100 persen.

b. Secara Perdata

Kontraknya dinilai batal demi hukum karena tidak sesuai. Pemerintah Kabupaten dapat menggugat kontraktor untuk mengembalikan uang.

c. Secara Pidana

• PPK dan Kadis PUPR: Dapat dikenakan Pasal 3 UU Tipikor karena menyalahgunakan wewenang dengan memerintahkan pekerjaan di luar kontrak.
• Kontraktor: Dapat dikenakan Pasal 2 UU Tipikor dan Pasal 7 UU Tipikor karena melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kontrak dan menguntungkan diri sendiri.
• Konsultan Pengawas: Dapat dikenakan Pasal 3 karena menandatangani BAST yang menyatakan pekerjaan 100 persen sesuai kontrak, padahal jenis pekerjaan berbeda.

Contoh Kasus dan Putusan yang Disebut Serupa

• Putusan MA Nomor 1231 K/Pid.Sus/2020 – Kasus Konawe: Kontrak aspal senilai Rp4,2 miliar diganti beton tanpa lelang ulang. PPK divonis empat tahun penjara, kontraktor lima tahun penjara, dengan kerugian negara Rp1,8 miliar.
• Putusan PN Banda Aceh Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022: Proyek jalan di Aceh Besar, kontrak aspal menjadi beton, PPK divonis tiga tahun enam bulan.

KESIMPULAN HUKUM

Proyek Peningkatan Jalan Biak Muli–Pedesi–Terutung Payung, Kecamatan Bambel, Tahun Anggaran 2024, senilai Rp2.990.500.000, TIDAK DAPAT dialihkan dari aspal ke beton secara hukum.

Pengalihan tersebut dinilai ILEGAL karena:

1. Melanggar Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 54 dan 55 karena mengubah substansi kontrak.
2. Melanggar PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 141 terkait pembayaran yang tidak sesuai kontrak.
3. Melanggar UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 47 karena tidak sesuai spesifikasi.

Satu-satunya cara yang sah adalah membatalkan kontrak pekerjaan aspal dan melakukan lelang ulang untuk pekerjaan beton. Bukan mengganti pekerjaan secara diam-diam di lapangan. (Kasirin).