BANDA ACEH — Dugaan baru mengemuka dalam penyelidikan insiden kekerasan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan, Abzalul Riza (20), korban yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, diduga tewas akibat terkena proyektil peluru.
Temuan itu disampaikan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dalam konferensi pers di lobi Kantor Gubernur Aceh. Berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan tim, korban mengalami trauma akibat benda tajam yang diduga kuat merupakan proyektil peluru.
“Dugaan kuat benda tajam tersebut adalah proyektil peluru,” ujar Anis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, tim Komnas HAM telah berada di Kabupaten Pidie sejak Jumat, 6 November 2026, untuk menyelidiki insiden yang terjadi pada Rabu, 4 November 2026. Selama berada di lapangan, tim telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, di antaranya Bupati Pidie, Kapolres Pidie, Camat Tiro, serta geuchik atau kepala desa setempat.
Tim juga mendatangi rumah sakit tempat korban meninggal dunia dan sejumlah korban luka menjalani perawatan. Dari penelusuran tersebut, Komnas HAM menemukan adanya korban meninggal dunia dan korban luka-luka.
“Dalam penyelidikan yang sudah kami lakukan, kami menemukan adanya korban meninggal dunia dan korban luka-luka,” kata Anis.
Komnas HAM menegaskan, peristiwa kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di Aceh tidak boleh terulang kembali. Lembaga itu juga menaruh perhatian terhadap pemenuhan hak-hak para korban luka yang terdampak dalam insiden tersebut.
Keluarga korban, menurut Anis, meminta agar kasus tersebut diusut hingga tuntas demi mendapatkan keadilan.
“Keluarga korban juga mendesak dan menitipkan pesan agar kasus ini dituntaskan, sehingga keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komnas HAM berencana memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Mahesa Fitriadi untuk meminta penjelasan terkait peristiwa tersebut. Pemanggilan itu merupakan bagian dari upaya pendalaman informasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, guna memastikan proses penyelesaian kasus berjalan serta hak-hak korban mendapatkan perhatian.
Komnas HAM berharap penanganan kasus ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan memberikan keadilan bagi para korban, sekaligus menjaga komitmen perdamaian yang telah terbangun di Aceh selama lebih dari dua dekade. (*)
