JAKARTA | Kabar mengejutkan datang dari kursi orang nomor dua di Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka dikonfirmasi telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Langkah ini diambil di tengah desakan politik yang semakin kencang terkait polemik ijazah pendidikan yang menyeret namanya.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto pada 11 November 2026. Keputusan ini muncul tepat setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan hak menyatakan pendapat untuk memproses pemakzulan terhadap Gibran.
Menanggapi dinamika tersebut, Menteri Koordinator bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah siap mengawal mekanisme pengunduran diri tersebut sesuai prosedur konstitusional. Menurutnya, proses ini harus dilakukan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar nantinya dapat ditindaklanjuti secara resmi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, Gibran sempat menegaskan niatnya untuk menempuh jalur hukum melalui PTUN guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya, sebagaimana saran dari Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, rencana tersebut menuai keraguan dari berbagai pihak, mengingat putusan Mahkamah Agung mengenai persoalan ijazah tersebut dianggap sudah final.
Proses politik di parlemen terkait pengajuan hak menyatakan pendapat ini dijadwalkan akan dibawa ke sidang paripurna DPR pada 12 November 2026. Hingga saat ini, posisi Wakil Presiden masih menunggu keputusan lebih lanjut dari lembaga legislatif setelah pengunduran diri tersebut secara resmi diproses. (*)
