JAKARTA – Polri memastikan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) setelah terjerat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri menegaskan tidak ada perlakuan istimewa maupun impunitas terhadap perwira tinggi bintang empat tersebut.
Hal itu ditegaskan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 10 November 2026.
” Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” kata Isir menanggapi pertanyaan terkait mekanisme persidangan etik bagi Listyo Sigit yang masih berstatus perwira tinggi aktif bintang empat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isir menjelaskan susunan majelis komisi sidang etik untuk menyidangkan Listyo Sigit nantinya akan diputuskan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Komposisi majelis tersebut akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku di internal Polri.
“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” ujarnya.
Isir mencontohkan komposisi pimpinan sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta yang berstatus bintang dua dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat bintang tiga. Karena itu, komposisi majelis untuk Listyo Sigit juga akan disesuaikan dengan jenjang kepangkatan dan ketentuan yang berlaku.
“Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” tutur Isir.
Terkait jadwal pelaksanaan sidang etik bagi tersangka lainnya dalam kasus ini, Isir menyebut persidangan diagendakan akan digelar setidaknya mulai pekan depan. Polri akan menyampaikan jadwal resmi setelah perangkat sidang dan kesiapan administrasi dinyatakan lengkap.
“Kaitan sama jadwal, nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,” imbuhnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Ketiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, ditahan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih sakit setelah mengalami stroke.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo itu disebut terjadi sejak 2025. Prabowo kemudian mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November 2026. Terbaru, Polri juga memecat Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dari kedinasan Polri melalui sidang etik.
Polri menegaskan proses hukum dan proses etik dalam perkara ini akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Setiap terduga pelanggar, tanpa memandang pangkat dan jabatan sebelumnya, akan diproses dengan prosedur yang sama hingga ada putusan yang berkekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)
